Mohon tunggu...
H.Asrul Hoesein
H.Asrul Hoesein Mohon Tunggu... Wiraswasta - Pemerhati dan Pengamat Regulasi Persampahan | Terus Menyumbang Pemikiran yang Sedikit u/ Tata Kelola Sampah di Indonesia | Green Indonesia Foundation | Jakarta http://asrulhoesein.blogspot.co.id Mobile: +628119772131 WA: +6281287783331

Pemerhati dan Pengamat Regulasi Persampahan | Terus Menyumbang Pemikiran yang sedikit u/ Tata Kelola Sampah di Indonesia | Green Indonesia Foundation | Founder PKPS di Indonesia | Founder Firma AH dan Partner | Jakarta | Pendiri Yayasan Kelola Sampah Indonesia - YAKSINDO | Surabaya. http://asrulhoesein.blogspot.co.id Mobile: +628119772131 WA: +6281287783331

Selanjutnya

Tutup

Kebijakan Artikel Utama

Ibu Kota Jakarta Berpindah, Kementerian Tersebar

4 Mei 2019   03:57 Diperbarui: 6 Mei 2019   07:38 2459
+
Laporkan Konten
Laporkan Akun
Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas.
Lihat foto
Palangkaraya merupakan salah satu dari sedikit kota di Indonesia yang dibangun dari awal setelah kemerdekaan. Empat puluh sembilan tahun lalu, tahun 1957, daerah yang sekarang menjadi ibu kota Provinsi Kalimantan Tengah ini masih berwujud hutan rimba. Sekarang Palangkaraya disebut-sebut menjadi salah satu calon lokasi pemindahan ibu kota negara. | Foto: KOMPAS/CYPRIANUS ANTO SAPTOWALYONO

Memindahkan ibukota negara bukan persoalan mudah dan singkat. Memerlukan perencanaan matang, bertahap dan membutuhkan biaya besar. Bahkan Presiden Soekarno, sejak pemerintahannya sudah memberi signal untuk merancang lebih dini atas perpindahan Jakarta sebagai ibu kota negara. Kota Palangkaraya menjadi target Bung Karno.

Presiden Soekarno saat meresmikan Kota Palangkaraya sebagai ibu kota Provinsi Kalimantan Tengah pada tahun 1957, mengatakan ingin merancang Kota Palangkaraya menjadi ibu kota NKRI. Bahkan diakui Soekarno, rancangan telah dituangkan dalam master plan yang dibuat sendiri olehnya, sewaktu Indonesia masih dalam masa penjajahan.

Wacana pemindahan ibu kota, sudah menjadi pembicaraan tiga presiden sebelum Presiden Jokowi. Perpindahan ibu kota merupakan rencana besar dan jangka panjang untuk menata Indonesia. Era kepemimpinan Presiden Soeharto, muncul kembali dengan mengusulkan daerah Jonggol, Bogor, sebagai ibu kota negara.

Membangun pusat pemerintahan dan ibu kota negara butuh perencanaan holistik. Tidak boleh berpikir hanya dalam waktu pendek. Pekerjaan tersebut paling tidak minimal 15-20 tahun baru bisa terwujud. Maka tidak ada salahnya untuk segera mempersiapkan dan menancapkan pondasinya.

Ilustrasi: Posisi Kota Palangkaraya dalam peta Kalimantan. Sumber: Wikipedia
Ilustrasi: Posisi Kota Palangkaraya dalam peta Kalimantan. Sumber: Wikipedia
Pemindahan ibu kota sempat pula ramai di era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada Oktober 2010 silam. SBY menawarkan Jakarta tetap menjadi ibu kota, tetapi pusat pemerintahan dipindahkan ke Kota Palangkaraya.  

Sebagaimana di Malaysia, yang beribu kota di Kuala Lumpur tapi pusat pemerintahannya di Putra Jaya. Terakhir, dibangun ibu kota baru, seperti Canberra (Australia) dan Ankara (Turki).

Karena rencana  pemindahan ibu kota kini sudah menjadi isu strategis nasional yang dibahas beberapa kali dalam rapat terbatas (ratas) kabinet kerja Presiden Jokowi.

Begitu seriusnya Presiden Jokowi untuk memindahkan ibu kota, maka meminta masukan dan saran dari masyarakat terkait provinsi yang akan dijadikan lokasi baru ibu kota pengganti Jakarta.

Paling penting yang perlu disiapkan sebelum pemindahan ibu kota adalah pembuatan master plan induk Indonesia. Indonesia butuh rencana induk tersebut. 

Permintaan Presiden Joko Widodo juga diajukan kepada warganet melalui akun Instagramnya @jokowi, Selasa (30/4).  "Menurut Anda, di mana sebaiknya ibu kota negara Indonesia ditempatkan dan apa pertimbangannya?," tulis Jokowi.

Presiden Jokowi bersama Wapres Jusuf Kalla dalam membahas perpindahan ibukota ke luar Pulau Jawa, di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (29/4/2019). Wapres JK Mengusulkan Sulawesi Barat dan Sulawesi Selatan. Walau penulis terlahir dari Sulawesi Selatan, tapi kurang setuju dengan usulan Pak JK tersebut.

HALAMAN :
  1. 1
  2. 2
  3. 3
Mohon tunggu...

Lihat Konten Kebijakan Selengkapnya
Lihat Kebijakan Selengkapnya
Beri Komentar
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama untuk memberikan komentar!
LAPORKAN KONTEN
Alasan
Laporkan Konten
Laporkan Akun