KETIKA Fauzi Bowo mengaku kalah, struktur birokrasi Pemprov DKI serta merta guyah. Maklum, sudah menjadi rahasia umum bahwa di bawah kepemimpinan Fauzi Bowo yang sentralistik, rantai komando di lingkaran para birokrat pemangku hirarki kepangkatan sepenuhnya berada dalam kendali Gubernur. Wewenang membuat keputusan strategis berikut pertanggungjawabannya, juga terkonsentrasi di pundak Gubernur Fauzi Bowo. Situasi seperti itulah yang, antara lain, membuat Wakil Gubernur Priyanto merasa diabaikan, dianggap tidak penting, dan menyatakan mundur meskipun akhirnya ditolak DPRD DKI.
Di sisi lain, dalam tempo lima tahun masa kepemimpinannya, Fauzi Bowo mampu “mewariskan” infrasruktur berskala raksasa seperti Banjir Kanal Timur, terminal terpadu Pulo Gebang, jalan layang Casablanca dan Antasari-Blok M serta rencana besar lain yang akan maupun sedang dan sudah dilaksanakan. Selain infrastruktur raksasa yang bisa dilihat dengan mata telanjang, juga ada warisan Fauzi Bowo yang sepi publisitas dan luput dari perhatian publik--padahal warisan itu dapat diharapkan mampu mewujudkan pemerintahan bersih.
Warisan itu adalah sistem e-rekrutmen Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Pemprov-DKI yang diterapkan sejak 2009, dua tahun setelah Fauzi Bowo menjabat Gubernur DKI. Sistem rekrutmen PNS secara on-line tersebut membuat proses seleksi CPNS transparan, jujur, akuntabel, bebas suap/ KKN, mampu menjaring lulusan terbaik dari universitas terkemuka di Indonesia.
Sistem e-rekrutmen yang mulai diterapkan tahun 2009 merekrut 3.225 CPNS, tahun 2010 merekrut 1.810 CPNS, dan seluruhnya berjumlah 5.035 CPNS yang kompeten, jujur, bersih. suap/KKN. Ihwal Sistem e-rekrutmen berikut data CPNS 2009-2010 dirilis di bkkdki.jakarta.go.id, situs resmi Badan Kepegawaian Daerah (BKD) DKI Jakarta.
Generasi Baru PNS Antikorupsi
Di penghujung tahun 2011, dalam forum diskusi dengan Fauzi Bowo yang digelar di Warung Apresiasi Bulungan, Jakarta Selatan, saya banyak bertanya tentang sistem e-rekrutmen CPNS DKI. Meskipun sebagian besar peserta dan wartawan terkesan tidak tertarik dengan topik tersebut, Fauzi Bowo dengan fasih menjelaskan latar belakang dan tujuannya membangun sistem e-rekrutmen sebagai upaya mewujudkan pemerintahan bersih dan terbebas dari korupsi.
Korupsi, kita tahu, sudah demikian akut dan canggih. Korupsi anggaran, misalnya, pada kenyataannya sudah terjadi sejak proses anggaran tersebut direncanakan dan bukan setelah anggaran ditetapkan untuk digunakan. Dan realitas itu ditengarai lazim terjadi di lembaga penerintahan dan di Banggar DPR RI.
Dan perilaku korup pegawai pemerintah juga lazim terjadi sejak proses pendaftaran, seleksi dan rekrutmen CPNS yang “tarip suapnya” per kepala berkisar antara Rp100 juta sampai Rp250 juta, tergantung daerah dan golongan yang dipilih si pencari kerja. Praktik rekrutmen CPNS seperti itu, sampai sekarang masih terus terjadi di sejumlah daerah, sebagian melibatkan kepala daerah dan jajaran pejabatnya dalam praktik percaloan CPNS.
Dari diskusi dan penjelasan Fauzi Bowo tentang sistem e-rekrutmen, dua hal layak diketahui khalayak ramai.
Pertama, sistem e-rekrutmen yang diterapkan Pemprov DKI pada tahun 2009 dan 2010 berhasil menjaring, menyeleksi dan merekrut 5.035 CPNS atas dasar kompetensi, pendidikan, kejujuran dan moralitas yang baik. Dari beberapa CPNS DKI angkatan 2009-2010 yang pernah saya ajak berbincang tentang hal tersebut, diperoleh keterangan bahwa rekrutmen CPNS DKI 2009-2010 memang bersih dari suap dan praktik KKN.
Kedua, dari 5.035 CPNS angkatan 2009-2010, terdapat 1.209 (seribu dua ratus sembilan!) akuntan (S1 Ekonomi Jurusan Akuntansi dan DIII) lulusan terbaik universitas negeri dan swasta terkemuka. Fakta tersebut setidaknya menjelaskan bahwa Fauzi Bowo sedang menyiapkan “pasukan khusus” untuk mengelola keuangan Pemprov DKI. Maklum, APBD yang mencapai Rp140 triliun tentu membutuhkan banyak akuntan terdidik yang handal dan jujur. Untuk itu tak bisa lain kecuali merekrut akuntan lulusan universitas terkemuka.