Pemerintah Kota Pematangsiantar telah berulang kali mengeluarkan kebijakan terkait pemindahan lokasi pembangunan Tugu Sang Naulauh Damanik. Pendirian Tugu tersebut merupakan bentuk penghormatan terakhir terhadap raja Sang Naulauh Damanik.Â
Raja yang lahir di Kota Pematangsiantar pada tahun 1857. Dia memerintah kerajaan Siantar pada tahun 1882-1904 dan tercatat sebagai raja ke XIV dari Dinasti Siantar (1350-1904).
Raja Sang Naulauh Damanik merupakan raja yang sangat dicintai oleh masyarakatnya. Dia merupakan raja yang toleran dimana Ia disebut sebagai raja perintis pembangunan Kota Pematangsiantar-Simalungun. Beliau juga dikenal sebagai raja yang bijak dan murah hati terlebih lagi dikenal sebagai pelopor, penganut, dan pelindung agama islam, khususnya di kerajaan Siantar pada masa penjajahan Hindia Belanda.
Akan tetapi pada tahun 1906 Sang Naulauh dibuang ke bengkalis atas pemberontakannya terhadap pemerintah Hindiah Belanda pada masa itu. Pemberontakan dilakukan adalah sebagai bentuk kekecewaan terhadap penguasaan lahan pekebunan oleh pemerintah belanda membuat Sang Naulauh diasingkan  ke bengkalis.
Dalam masa awal ke pemimpinan hingga beberapa generasi berikutnya, Dia telah membahwa Kota Pematangsiantar sebagai salah satu kota tertoleran se-Indonesia. Pada masanya memimpin, semua suku-suku yang merantau ke Pematangsiantar memperoleh tempat tinggal, lahan pertanian, dan juga perkebunan secara cuma-cuma. Berkat kebajikan dan kemurahan hatinya, Ia adalah sosok raja yang dihormati oleh seluruh masyarakatnya, terkhusus Suku Simalungun di Kota Pematangsinar-Simalungun.
Tetapi sangat disayangkan, pembangunan Tugu Sang Naulauh tersebut selalu berkecipung dalam kebijakan yang tidak jelas, relevan, profesional, akuntabilitas dan bahkan bisa dikatakan asal-asalan. Kebijakan terkadang dikeluarkan bukan saja keseluruhan dari hasil kesepakatan para pihak-pihak yang terkait ataupun tokoh-tokoh adat yang ada di Kota Pematangsiantar.
Namun kebijakan tersebut dibuat berdasarkan keputusan sepihak oleh Pemko Siantar dengan tanpa melibatkan keseluruhan pihak-pihak yang terkait. Hal ini telah menimbulkan permasalahan yang berkepanjangan. Terlebih lagi Kebijakan terkait penentuan lokasi yang telah diputuskan oleh Pemko Siantar telah 4 (empat) kali mengalami perubahan.
Isu pembangunan Tugu Sang Naulauh pun telah lama dicanangkan. Mulai pada tahun 2012 pembangunan tugu tesebut sudah masuk dalam pembahasan rana publik dan pada tahun itu juga sudah sempat mulai dilakukan pembangunan, tetapi mengalami kegagalan. Tahun demi tahun berlalu, pembangunan tak kunjung dilakukan---semua hanya tinggal janji Pemerintah Kota Pematangsiantar saja.
Pemko Siantar pada awal mula pembangunan ingin dilaksanakan---telah mengundang berbagai ragam para pihak-pihak yang berkaitan, termasuk tokoh-tokoh adat setempat. Mereka diundang untuk diskusi dalam rana ruang Ilmiah yaitu di Universitas Simalungun. Adapun tujuannya guna menemukan lokasi yang cocok, serta mengambil suatu putusan berdasarkan kesepakatan bersama, dengan didukung oleh hasil kajian ilmiah Universitas Simalungun terkait penempatan lokasi pembangunan Tugu tersebut.
Akan tetapi, hasil yang sudah dicantumkan dalam kebijakan tersebut, pun kembali mengalami gejolak dalam internal pemerintah. Keragu-raguan tersebut membuat Pemko Siantar kembali lagi mengundang peneliti dari Universitas Sumatra Utara (USU) pada tanggal 4 Juni 2018 tahun lalu.
