Saat ini, suhu politik di Muna juga terbilang sangat panas, tegang, dan para pendukung menyerang satu sama lain. Sebut saja pendukung pasangan sebelah menyerang pasangan nomor urut tiga L.M Baharudin-La Pili bahwa selama pemerintahannya tidak melakukan perubahan dan pembangunan apapun di daerah Muna. Tentu ini suda menjadi resiko seorang petahana yang menjadi bulan-bulanan dalam pertarungan pilkada kali ini.
Pertarungan opini menguak dipermukaan dengan berbagai narasi. Narasi-narasi itu disusun dengan apik sebagai strategi politik untuk memenangkan pilkada Muna. Visi dan Misi dijabarkan di depan publik sebagai jurus untuk memalingkan jari-jari masyarakat untuk kemudian memilihnya. Namun, saya melihat visi-misi itu terlihat visi-misi yang klasik dan dari dulu seperti itu-itu saja. Tak ada gagasan yang segar, ide-ide yang baru untuk membangun Muna, semua monoton dan tak masuk akal. Misalnya Visi-Misi mengenai pembangunan infrastruktur jalan. Meskipun ini merupakan hal penting, tapi bukan sesuatu hal yang baru dan masyarakat suda enggan mendengar hal ini.
Yang pernah menjadi orang nomor satu di Muna, waktu kampanye juga pernah mengeluakan pernyataan perbaikan infrastruktur jalan ini, namun sampai hari ini baru ada perbaikan infrastruktur jalan ketika pemilihan akan diselenggarakan pada tanggal 9 September mendatang, khususnya jalan Lawa-Kabawo-Parigi dan Tongkuno. Hal ini tentu tak terlepas dari perbaikan citra salah satu calon tersebut.
Ada juga di bagian wilayah Muna, terutama di wilayah Muna utara dengan salah satu calon kepala daerah telah membuat kesepakatan kontrak politik. Sebut saja kesepakatannya seperti ini :
“Jika beliau terpilih, maka masyarakat Muna Utara akan ditempatkan di salah satu jabatan penting di pemerintahan Kabupaten Muna”. Dan masih banyak lagi kontrak lain. Kalau tak salah ada sekitar 8 sampai 10 kesepakatan kontrak politik. Kontrak kesepakatan politik ini, saya melihatnya di Napabalano dekat dengan pelabuhan Very Tampo—ini bentuk kesepakatan antara pemuda Tampo—dalam hal ini Napabalano dan pasangan calon Rusman Emba-Malik Ditu. Tentu kontrak tersebut merupakan ikatan yang sangat sakral—tidak bisa di ingkari. Jika perebutan kekuasaan sudah seperti ini berdasarkan kesepakatan kontrak politik, Muna mau dibawah kemana!
Pertanyaannya adalah bagaimana dengan bagian Muna Timur, mereka dapat apa? Bukankah kesepakatan kontrak politik adalah sesuatu hal meminjam istilah Kwik Kian Gie seperti politik ‘Dagang Sapi’ karena berdasarkan deal-deal politik. Ada yang disepakati maka kami memilih anda, ada sapi ada proyek. Bisa saja disana ada deal-deal pengajuan proyek basah yang nantinya akan menguntungkan segelintir orang.
Siapa yang bisa menyangkal kedepannya…….!!!
***
Dibalik suhu panas bola api itu, ada juga yang paling menarik untuk dibahas pada kesempatan ini yaitu gelagat politik Ridwan Bae—salah satu tokoh politik dari partai Golkar dan mantan orang nomor satu di Muna selama dua periode yang kini menjadi anggota DPR RI Pusat Dapil Sulawesi Tenggara. Informasi yang beredar bahwa kemenangan calon kepala daerah juga sangat ditentukan oleh orang yang pernah menjadi nomor satu selama dua periode di Muna ini.
Lalu pertanyaannya, diarah manakah gelagat politik Ridwan Bae bermain dalam Pilkada Muna kali ini?
***