Pembangunan Indonesia Sentris, Sebuah Azas Sebangsa dari Pemerintah

Beranda

Pembangunan di Indonesia senantiasa stagnan pasca krisis ekonomi 1998, dan sebelum krisis ekonomi tersebut pembangunan infrastruktur cendrung terpusat disatu wilayah, Jawa, ya  pulau Jawa sering menjadi gerbong pembangunan di Indonesia. Jalan-jalan di pulau Jawa dibangun dengan lebar 2 sampai 4 lajur dan beraspal, jalan tolnya menghubungkan seluruh propinsi di pulau Jawa, pelabuhan dibangun hampir setiap propinsi di pulau Jawa hingga bandara berlabel internasional terhampar di pulau Jawa. Hal yang timpang ini memicu kecemburuan di daerah yang tingkat pembangunan relatif rendah dibanding dengan pulau Jawa.  Hal yang paling kronis adalah tumbuh di daerah-daerah yang tertinggal tersebut rasa iri hingga benih-benih untuk merdeka, separatis. Rasa untuk mendirikan negara sendiri serta mengelola kekayaan alam secara mandiri terpikir dibenak, kemandirian untuk tidak melulu dikelola diatur oleh pemerintah pusat yang berada di Jakarta, Pulau Jawa, mereka ingin swakelola, merdeka.

Gerakan separatis tumbuh seiring terusnya ketimpangan pembangunan di Indonesia, di ujung barat, Aceh, yang kaya akan Minyak Bumi dan Gas Alam tapi miskin pembangunan infrastruktur menumbuhkan Gerakan Aceh Merdeka. Di Maluku, propinsi dengan kekayaan alam berupa gas alam dan nikel, merebak Republik Maluku Selatan, serta Papua yang melimpah dengan emas, tembaga dan Minyak Bumi serta gas alam, meronta dengan ambisi untuk merdeka lewat OPM. Pemerintah dahulu menangggapi secara represif, dengan pemikiran militer, maka timbul adu senjata, nyawa pun hilang secara sia-sia.

Daerah perbatasan juga yang paling merana dan paling cepat untuk membuat "keadilan", ketika pembangunan di daerah perbatasan dengan tingkat rasio yang minim ditambah terisolasi dari tanah air sendiri maka warga daerah perbatasan cepat untuk hinggap pada kesuksesan negeri seberang yang membangun infrastruktur hingga ke perbatasannya, Pelabuhan, jalan yang bagus dan beraspal memikat nasionalisme warga perbatasan dari Indonesia. Alhasil warga negara Indonesia di perbatasan pun bahagia dengan sinyal negeri tetangga, ditambah barang-barang kebutuhan pokok dari negeri tetangga yang murah meriah, sebagian "keadilan" itu memaksa untuk pindah kewarganegaraan karena merasakan perhatian dari negara dengan pembangunan infrastrukturnya, ironi.

Waktu berlalu kini pemerintah dibawah komando presiden Jokowi coba menghapus stigma, semua daerah, semua pulau besar, dan daerah perbatasan harus merasakan yang namanya pembangunan infrastruktur, Indonesia Sentris, tak hanya gegap gempita di pulau Jawa tapi disemua daerah, ada Sumatera dengan tol trans Sumatera dan jalur kereta api Aceh- Sumatera Utara, Kalimantan dengan jalan tol Balikpapan-samarinda, jalur kereta api, Pulau Sulawesi dengan jalan tol Manado-Bitung dan jalur rel kereta api Makasar-Pare-pare, Maluku dengan pembangunan Jembatan Merah Putih yang mendekatkan dua sisi teluk Ambon, Papua dengan jalan trans Papua sepanjang 4.300 km mulai dari Sorong, Manokwari, Enarotali, Nabire , Wamena dan Merauke. serta Jalan-jalan yang dibangun pada perbatasan di Papua.

Kinerja Kementrian PUPR 

Pembangunan Infrastruktur Indonesia sentris menjadi visi dan misi Kementrian PUPR. Dalam hal ini Kementrian PUPR mempunyai kewajiban akan 3 hal pembangunan yaitu Sumber daya air, Transportasi, dan Pemukiman. Untuk sumber daya air Kementrian PUPR mengupayakan pembangunan jaringan irigasi permukaan sebagai bagian dari pembangunan infrastruktur, pembanguan jaringan irigasi ini telah dilakukan seluas 429.739 Ha, dengan jaringan  irigasi rawa seluas 202.386 Ha, dan Jaringan Irigasi Air Tanah (JIAT) seluas 14.020 Ha. Selain itu juga dengan upaya rehabilitasi Irigasi permukaan seluas 2.021.439 Ha dan pemeliharaan jaringan irigasi permukaan seluas 2.479.412,37 Ha,Kondisi jaringan  permukaan yang menjadi kewenangan pusat sampai tahun 2014, yang dalam kondisi baik telah mencapai 77,46% dan yang dalam kondisi rusak sebesar 22,54%.

Jalan tol (katadata.co.id)

Jalan yang menjadi tulang punggung pertumbuhan ekonomi juga menjadi perhatian. Sesuai rencana Kementerian PUPR akan membangun 2.650 km jalan sampai 2019. Pada tahun 2015 kementerian PUPR berhasil membangun sekitar 500 km jalan nasional dengan anggaran sekitar 5 triliun Rupiah termasuk perbaikan dan perawatan jalan nasional sepanjang 45.592 km, sedangkan pembangunan jembatan/flyover/underpass/terowongan sampai saat ini  baru mencapai 62 KM. Kementerian PUPR juga memiliki target untuk membangun jalan tol sepanjang 1.000 km di seluruh nusantara. Sejak merdeka, bangsa ini baru memiliki jalan tol sepanjang total 840 Km sangat jauh jika dibandingkan negeri tetangga, Malaysia. Namun kerja cepat Kementrian PUPR berhasil membuat tol Cipali yang menjadi jalan tol terpanjang di Indonesia

Guna menekan inefiseinsi dalam perdagangan antar pulau, dibangun tol laut. Kementrian PUPR membuat enam trayek tol laut yang disertai pembanguan pelabuhan dan juga pemeliharan serta pengembangan pelabuhan yang sudah ada yaitu:

 Jalur 1. Tanjung Perak (Jawa Timur), Tual (Maluku), Fak-fak (Papua Barat), Kaimana (Papua), Timika (Papua), Kaimana, Fak-fa, Tual, Tanjung Perak

 Jalur 2. Tanjung Perak (Jawa Timur), Saumlaki (Maluku), Dobo (Maluku), Merauke (Papua), Dobo, Saumlak, Tanjung Perak