 [caption caption="Mencegah korupsi tangkap tangan ala Italia I Sumber gambar: news.liputan6.com"][/caption]Hari-hari ini makin banyak kasus korupsi tangkap tangan. Salah satunya adalah kasus tangkap tangan Edy Nasution dan Doddy Arianto Supeno. Edy adalah Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sedangkan Doddy dari pihak swasta. Sebenarnya masih banyak lagi kasus lainnya. Bahkan mungkin seperti dikatakan Wakil Ketua KPK Saut Situmorang, ini hanya fenomena gunung es. Jadi, di belakang kasus ini, masih banyak kasus lainnya yang sewaktu-waktu akan ketahuan juga.
Kasus tangkap tangan ini memang menarik untuk ditelisik. Uangnya langsung diserahkan, kontan. Katakanlah tanpa perantara. Tidak ada pihak lain yang tahu, selain kedua belah pihak. Bank pun tidak tahu. Jadi, uang itu memang lancar dan cepat. Sekali main mata, uang langsung ada, jabat tangan lalu milikmu jadi milikku. Tidak perlu repot urus administrasi. Ini namanya transaksi ringan dan instan.
Agar bisa instan dan lancar, transaksi itu pun membutuhkan media yang aman. Dari beberapa kasus yang muncul, beberapa media tersebut adalah tempat parkir, kamar hotel, dan sebagainya. Boleh jadi ada anggapan media tersebutlah yang paling aman. Tempat parkir hanya digunakan oleh para sopir. Kecil kemungkinan ada yang menyaksikan. Tapi, kemungkinan kecil inilah yang bisa jadi bahaya jika tertangkap. Demikian juga dengan kamar hotel yang dianggap aman satu waktu bisa menjadi tidak aman. Dan, patut memberi acungan jempol pada penyidik KPK yang dengan tangkas mencium bau transaksi instan ini. Dari bau itulah mereka mencari sumber baunya. Maka, tertangkap tanganlah pelaku. Dari tempat parkir ke kamar hotel.
Jika di Indonesia ada koruptor, di Italia juga ada koruptor. Hanya saja, cara menemukannya berbeda. Di Indonesia ada tangkap tangan, di Italia tidak ada tangkap tangan. Jangan harap ada transaksi instan seperti ini di Italia. Italia tidak mengizinkan rakyatnya mengadakan transaksi dari tangan ke tangan. Ini kiranya bagus diterapkan di Indonesia di mana kasus transaksi tangkap tangan masih meraja lela. Lalu, bagaimana Italia mencegah bahkan menghilangkan transaksi instan ini?
Di Italia, semua transaksi dibuat melalui bank atau jaringan transaksi lainnya yang saling terhubung.Untuk gaji pegawai misalnya, semuanya ditransfer ke nomor rekening. Untuk transaksi pembelian, dibuat dengan kartu pembayaran. Saya pernah bertanya pada guru bahasa Italia kami tentang jumlah gajinya. Jawabannya sederhana. Saya tidak tahu karena gajinya masuk langsung ke nomor rekening. Tentu dia gampang mengeceknya dan dia tahu berapa besar gajinya. Tetapi, itulah jawaban yang ia berikan pada saya. Saya tidak puas dan terus mencari jawabannya.
Pelan-pelan, sambil belajar budaya dan kebiasaan orang Italia, saya pun menemukan kunci rahasianya. Tidak jauh dari yang saya katakan di atas yakni semua transaksi harus dilakukan melalui jaringan bank atau jaringan keuangan lainnya. Semua jaringan itu bisa dicek secara on line di internet dan di bawah kontrol pemerintah Italia.Itulah sebabnya, pemerintah gampang mengontrol dari mana sumber uang dan ke mana pengeluaran uang dari rakyat Italia.
Kita mulai dengan contoh. Kalau saya berbelanja di toko, saya menerima bukti pembayaran dari barang yang saya beli. Semua toko harus memberikan bukti pembayaran ini dan semua pembeli wajib dan berhak meminta kartu bukti pembayaran ini. Jika tidak ada bukti pembayaran ini, pembeli bisa dituduh sebagai pencuri. Jadi, dari sini saja, kasus pencurian sudah bisa dilacak.
Pemerintah juga jeli mengecek ke toko-toko kalau ada trasnsaksi hitam. Ada petugas seperti polisi intel yang tersebar di mana-mana di sekitar toko dan pusat belanja.Mereka akan mengontrol transaksi yang ada. Jika ada yang tidak memberikan kartu bukti pembayaran, patut dicurigai. Dan, di Italia terutama setelah banjirnya kaum imigran, kasus seperti ini sudah banyak terjadi. Tentu alasannya bukan melulu transaksi hitam tetapi kadang-kadang kaum imigran tidak tahu kalau bukti pembayaran itu perlu. Jadi, pemerintah Italia dalam hal ini wajib mengajarkan hal ini kepada kaum imigran. Dan memang, untuk mendapatkan kartu izin tinggal di Italia, ada pelajaran tentang hukum dan kebiasaan orang Italia. Di situ dijelaskan semua peraturan umum ini.
Gaji yang dibayar kepada pekerja juga akan dilacak oleh pemerintah. Gaji dibayar sesuai jumlah jam kerja. Itulah sebabnya setiap pekerja wajib memasukkan kartu identitas saat mulai dan mengakhiri pekerjaan di perusahaan. Kartu ini bentuknya seperti ATM dengan nomor digit masing-masing. Saat mulai kerja, setiap pekerja harus menggesekkan kartu itu ke mesin yang menghitung jam kerja. Demikian juga saat mengakhiri pekerjaan. Saya kira system kartu ini sudah di Indonesia seperti yang saya lihat di beberapa perusahaan. Kartu inilah yang menjadi pengukur berapa jam bekerja dalam sehari, seminggu, dan sebulan bahkan setahun. Dan, ada hukum yang mengatur jumlah jam kerja. Misalnya sehari maksimal 6 jam. Tidak boleh lebih. Kalau lebih, ini namanya pekerja dipekerjakan secara paksa. Maka, majikan akan kena denda. Kalau pun bekerja di tempat lain setelah jatah kerja pertama selesai, akan ketahuan juga karena di sana ada kartu identitas yang sama.
Jumlah jam kerja dan pembayarannya akan dilacak juga oleh pemerintah. Sebab, transaksi untuk gajinya adalah antara bank. Dari nomor rekening sang penyewa ke nomor rekening sang pekerja. Sistem ini berlaku untuk semua perusahaan dan penyewa kerja di Italia.
Lalu, bagaimana dengan uang untuk pengemis misalnya? Apakah itu harus dimasukkan dalam transaksi antara bank juga?
