Mohon tunggu...
Syukron
Syukron Mohon Tunggu... Penegak Hukum - Akademisi hukum

Mahasiswa UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

Selanjutnya

Tutup

Kebijakan

Gentingnya Koperasi Perikanan

18 Juli 2018   23:26 Diperbarui: 19 Juli 2018   13:28 517
+
Laporkan Konten
Laporkan Akun
Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas.
Lihat foto
Pemerintahan. Sumber ilustrasi: FREEPIK/Freepik

Melihat peta Indonesia akan terlihat bentangan perairan yang sangat panjang dari ujung sumatera sampai ujung Papua. Inilah karunia yang diberikan Tuhan kepada negara kita. namun tidak pernah dikelola dengan baik, dengan  sebuah wadah yang menampung para para petani ikan maupun nelayan. Karena sebuah negara dikatakan makmur ketika tingkat konsumsinya harus memenuhi  empat sehat lima sempurna, salah satunya dengan mengkonsumsi ikan yang memiliki protein tinggi bagi tumbuh kembang anak kita untuk meneruskan perjalanan bernegara dan berbangsa.

Kenyataan dilapangan ditemukan bahwa nelayan kita bernasib kurang beruntung. Jumlah orang miskin di Indonesia 33.768.000 jiwa sekitar  13% (menyongsong 2014-2019) yang hampir semua berada di garis pantai. Indonesia sangat tertinggal dengan negara-negara lain. Indonesia pertahun  6.7 ton per kapal. Sedangkan Thailand 137,86 ton per tahun. Vietnam 19.48, Malaysia 30 ton per tahun. Belum termasuk perairan seperti danau, tambak.

Potensi perikanan  budidaya Indonesia memiliki peluang yang sangat besar, dimana 13, 85 JT ha  danau buatan, tambak, danau alam. 24 juta laut dangkal yang cocok untuk budidaya ikan kerapu, mutiara, rumput laut dan sebagainya. Dalam hal ini Indonesia masih tertinggal dengan negara cina, India, Vietnam. Dikarenakan tidak ada perhatian dari pemerintah sehingga potensi-potensi itu tidak menjadi sebuah potensi untuk menumbuhkan perekonomian Indonesia sendiri.

Seharusnya pemerintah memberikan perhatian terhadap nelayan dan para petani ikan, seperti memberikan modal pinjaman yang pembayaran setelah panen ikan atau hasil penangkapan ikan terjual. Bukan hanya itu pemerintah juga harus membuatkan koperasi-koperasi bagi mereka. Karena koperasi itu sebagai wadah agar petani juga tidak tertindas dalam penjualan . Kenapa pemerintah harus membuatkan koperasi untuk mereka karena membuat koperasi itu butuh modal dasar koperasi minmal 50 JT dan juga posisi mereka  sebanding dengan para tengkulak supaya harga ikan tidak dipermainkan.

Ketika koperasi dibentuk akan berdampak pada pertumbuhan ekonomi Indonesia. Akan tetapi Indonesia tidak terlalu perhtatian dengan sektor perikanan. Berbeda dengan Thailand dari sektor perikanan menyumbangkan PDB nasional mereka sebesar 10%, Malaysia 10%, Vietnam 21%. Indonesia hanya menyumbangkan PDB 3% walaupun memiliki kenaikan produksi dari tahun 2009-2012 sebesar 13 persen.

Itu sebabnya Indonesia harus memberikan perhatian terhadap perikanan agar PDB kita semakin naik. Kita asumsikan ketika produksi perikanan meningkatkan dan melebihi hasil produksi negara-negara lain maka PDB kita akan meningkatkan bahkan bisa menyumbang 40 persen dari PDB nasional. Impor ikan pun tidak diperlukan lagi.

Mohon tunggu...

Lihat Konten Kebijakan Selengkapnya
Lihat Kebijakan Selengkapnya
Beri Komentar
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama untuk memberikan komentar!
LAPORKAN KONTEN
Alasan
Laporkan Konten
Laporkan Akun