Berkaca dari banyaknya konflik yang disulut dan disebarkan via sosmed. Perusahaan platform sosmed ada baiknya masuk ke sekolah. Bukan saja menyentuh kurikulum. Tetapi lebih jauh memberi penyuluhan dan konsultasi langsung di sekolah.
Vendor sosmed seperti Google, Facebook Inc. dan Twitter, sebaiknya mulai bergerak. Pemerintah dengan Kemenkominfo dan Kemendikbud harus bisa memfasilitasi. Wacana literasi digital, literasi web, dan literasi media harus segera bergerak.Â
Banyak akademisi dan peneliti Indonesia yang paham betul peliknya persinggungan dunia digital dan nyata. Para pengamat pun tahu pasti belajar sekian tahun atas fenomena konflik via sosmed yang terjadi. Dibantu komunitas yang peduli dengan literasi digital. Gerakan ini bukan suatu kemustahilan.
Karena menyelamatkan generasi Indonesia ke depan menjadi tanggung jawab pemerintah saat ini. Faktanya, generasi dulu dan saat ini sebagai user sosmed sulit untuk bisa bijak di dunia maya. Akibat hoaks, ujaran kebencian, perundungan siber, dll yang menyulut konflik di dunia nyata.
Akibat perang tagar menjelang Pilpres, banyak pihak berseteru. Dari pelarangan sampai persekusi pun terjadi di dunia nyata. Belum lagi isu radikalisme yang menghantui. Pihak-pihak yang sudah tercuci otaknya dengan paham radikal kini semakin vulgar dan berani.Â
Akibat lamban dan terlambatnya dunia digital menjadi bagian pendidikan kita. Konflik seperti ini sering terjadi pada isu SARA, pilihan politik, dan radikalisme. Jika berlarut dan diacuhkan, sosmed bisa jadi pemecah kesatuan bangsa ini.
Dan urgensi tindak preventif konkret adalah menjadikan sosmed bagian dari sekolah. Beberapa program konkret mungkin bisa dalam bentuk demikian.
- Penyuluhan bijak bersosmed via workshop atau seminar di sekolah
- Memfasilitasi pelatihan guru untuk menjadikan sosmed media pembelajaran
- Konsultasi digital parenting untuk orangtua siswa, stakeholder, dan komite sekolah
- Membentuk grup sosmed sekolah yang produktif, kreatif, dan membangun
- Mempelajari algoritma dan coding ala sosmed dengan pelatihan melek digital, dsb.
Semua program ini harus melibatkan guru, siswa, orangtua, diskominfo, provider telekomunikasi, dan dinas pendidikan terkait. Untuk me-maintain gerakan sadar literasi digital, guru terlibat aktif via sosmed. Otoritas terkait dan provider telekomunikasi pun wajib memonitor perkembangan yang didapat sekolah.
Guna menyusun ranah dunia digital dalam kurikulum, semua pihak wajib duduk bersama. Karena membahas generasi Indonesia, variabel demografi daerah, akses internet, sampai infrastruktur teknologi harus dipahami. Implementasinya pun harus tertata dan bertahap agar tidak mengganggu tatanan pendidikan yang ada.
Hasil positif mungkin tidak akan seketika dirasa dan dilihat. Namun melindungi dan mempersiapkan generasi di dunia digital menjadi kewajiban pemerintah. Dan merangkul pihak penyedia platform sosmed adalah salah satu langkahnya.
Tinggal bagaimana sekarang 'memaksa' para vendor sosmed untuk bergerak. Bisa jadi Indonesia adalah contoh negara yang memasukkan sosmed dalam kurikulumnya. Dengan 143 juta lebih pengguna internet, sosmed yang sudah meraup jutaan dollar harus juga bertanggung jawab pada user-nya.
Salam,
Solo, 9 September 2018
11:15 am
