Dalam beberapa minggu terakhir, masyarakat Indonesia khususnya para pecinta sepak bola nasional ramai menuntut Edy Rahmayadi mundur dari posisinya sebagai Ketua Umum Persatuan Sepakbola Seluruh Indonesia (PSSI). Tuntutan itu sebenarnya sudah digaungkan sejak lama, namun semakin mendapat momentum dengan hasil jeblok yang dicetak oleh tim nasional Indonesia di Piala ASEAN Football Federation (AFF) 2018.
Kegagalan Indonesia lolos dari babak penyisihan grup menambah deretan kekecewaan para suporter kepada PSSI yang berlangsung sejak lama.
Pengelolaan liga sepak bola nasional yang dianggap tidak profesional karena banyak diwarnai kebijakan aneh, dugaan adanya mafia wasit dan indikasi pengaturan skor serta desas-desus korupsi di tubuh PSSI adalah beberapa hal yang membuat para suporter merasa kepemimpinan Edy di PSSI sudah tak layak lagi dipertahankan.
Status Edy yang juga menjabat sebagai Gubernur Provinsi Sumatera Utara menjadi sasaran tembak mereka.
Rangkap jabatan yang dilakukan oleh Edy saat ini dianggap sebagai salah satu biang kerok segala permasalahan yang hinggap di PSSI. Edy dinilai tidak fokus mengurus PSSI sebagai suatu federasi yang bertujuan untuk memajukan prestasi sepak bola Indonesia.
Di sisi lain, tugas sebagai Ketua Umum PSSI tidak remeh karena persatuan ini membawahi ratusan klub sepak bola yang bermain di beberapa jenjang liga, membina pemain-pemain usia muda dan mengelola sumber daya manusia sepak bola mulai dari pelatih hingga perangkat pertandingan.
Melihat begitu banyaknya hal yang harus diurusi oleh Edy sebagai seorang gubernur yang merangkap sebagai ketua umum federasi olahraga, apakah benar bila rangkap jabatan seperti itu memang seharusnya dilarang karena hasilnya selalu buruk?
Untuk menjawab pertanyaan itu, kita harus menggunakan sudut pandang yang lebih luas. Tanpa bermaksud membela Edy, tidak adil rasanya bila jawaban pada pertanyaan itu hanya berdasarkan kasus PSSI semata. Kita harus pahami bahwa rangkap jabatan sudah jadi budaya dalam olahraga nasional kita sedari dulu.
Mengapa bisa dibilang membudaya? Â Kondisi dimana seorang tokoh yang menduduki jabatan politik atau militer sekaligus merangkap sebagai ketua umum sudah berlangsung sejak puluhan tahun lalu.
Dari masa order baru, era reformasi hingga saat ini, kondisi itu tidak berubah dan bahkan sudah dinilai sebagai suatu kewajaran.
