Gapey Sandy
Gapey Sandy Writer, Blogger, Vlogger, Reporter, Keblinger, Mblenger

Peraih BEST IN CITIZEN JOURNALISM 2015 dari KOMPASIANA ** Penggemar Nasi Pecel ** BLOG: gapeysandy.wordpress.com ** EMAIL: gapeysandy@gmail.com ** TWITTER: @Gaper_Fadli ** IG: r_fadli

Selanjutnya

Tutup

Politik headline featured

Tidak Sembarangan Kampanye Pilkada di Media Sosial

1 Oktober 2015   19:16 Diperbarui: 24 Oktober 2016   10:47 2359 15 14
Tidak Sembarangan Kampanye Pilkada di Media Sosial
Gambar #1 Ilustrasi Media Sosial (Sumber: pelitaonline.com)

Komisi Pemilihan Umum (KPU) menetapkan pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak, pada 9 Desember 2015. Hiruk-pikuk menyambut Pilkada ini semakin menghangat di berbagai wilayah. Tak terkecuali di Kota Tangerang Selatan, tiga pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota terus disosialisasikan kepada publik, utamanya melalui spanduk dan baliho yang terpasang di berbagai titik area kota (yang telah ditentukan). Penulis yakin, kondisi yang sama berlangusng juga secara nasional.

Menarik untuk dicermati terkait Pilkada serentak adalah, pelaksanaan Kampanye-nya. Bagi kita yang gemar berinteraksi di dunia maya (Dumay), dan biasa menggunakan Media Sosial (Medsos), patut diingatkan bahwa, sejak 30 April 2015 kemarin, KPU telah mengeluarkan Peraturan KPU (PKPU) No.7 Tahun 2015 tentang Kampanye Pilkada. Secara keseluruhan, ada 84 pasal dalam PKPU tersebut. Yang menarik, 4 pasal diantaranya telak-telak mengatur tentang Kampanye Pilkada di Medsos, yaitu Pasal 41, 46, 47, dan 48.

Pada Pasal 41, kampanye melalui Medsos dimasukkan dalam “Kegiatan Lain”:

  • Pasangan calon dan/atau tim kampanye melaksanakan kegiatan lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 Ayat (3) huruf c dalam bentuk:
  1. rapat umum, dengan jumlah terbatas
  2. kegiatan kebudayaan (pentas seni, panen raya, konser musik)
  3. kegiatan olahraga (gerak jalan santai, sepeda santai)
  4. kegiatan sosial (bazar, donor darah, perlombaan, hari ulang tahun)
  5. kampanye melalui media sosial.

Kampanye Pilkada melalui Medsos, sesuai Pasal 5 Ayat (3) huruf c, dikategorikan sebagai “kegiatan lain yang tidak melanggar larangan Kampanye dan ketentuan peraturan perundang-undangan”.

Sedangkan Pasal 46, mengatur legalisasi akun resmi di Medsos, seperti berikut:

  • Kampanye pada media sosial sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 41 angka 5 dilakukan oleh pasangan calon dan/atau tim kampanye.
  • Pasangan calon dan/atau tim kampanye dapat membuat akun resmi di media sosial untuk keperluan kampanye selama masa kampanye.
  • Pasangan calon wajib mendaftarkan akun resmi di media sosial sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) kepada KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP kabupaten/kota sesuai tingkatannya paling lambat 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan kampanye.
  • Pendaftaran akun media sosial sebagaimana dimaksud pada Ayat (3) menggunakan formulir model BC4-KWK untuk disampaikan kepada:
  1. KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP kabupaten/kota.
  2. Bawaslu provinsi atau panwaslu kabupaten/kota.
  3. Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai tingkatannya; dan
  4. Sebagai arsip pasangan calon.

Sementara pada Pasal 47, aturan Kampanye Pilkada di Medsos diatur sedikit lebih teknis, yakni:

  • Materi kampanye dalam media sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 dapat berupa:
  1. tulisan
  2. suara
  3. gambar
  4. tulisan dan gambar, dan/atau
  5. suara dan gambar; yang bersifat naratif, grafis, karakter, interaktif atau tidak interaktif, serta yang dapat diterima melalui perangkat penerima pesan.
  • Materi kampanye di media sosial sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) sesuai dengan undang-undang tentang pemilihan.

Adapun di Pasal 48, ditegaskan aturan untuk segera menutup akun resmi di Medsos pasca masa kampanye tuntas:

  • Pasangan calon dan/atau tim kampanye wajib menutup akun resmi di media sosial paling lambat 1 (satu) hari setelah masa kampanye berakhir.

* * *

Membaca 4 pasal tersebut, kita yang biasa menciap di Twitter, atau menulis status di Facebook, tak lama lagi tentu bakal menemukan akun-akun resmi milik para calon dan/atau tim kampanye. Utamanya, pada saat masa kampanye berlangsung. Termasuk, barangkali di Kompasiana ini.

Akan tetapi, saat ini saja, di Facebook penulis sudah beberapa kali melihat akun yang nama dan profile picture (PP)-nya menampilkan pasangan calon. Meski jelas-jelas peredarannya, tapi secara legalitas---berdasarkan Pasal 46 tadi---, tetaplah sulit untuk mengetahui apakah akun tersebut resmi milik calon dan/atau tim kampanye-nya.

Ilustrasi gambar Media Sosial. (Sumber: sentananews.com)
Ilustrasi gambar Media Sosial. (Sumber: sentananews.com)

Dilihat dari sisi manapun, pembuatan akun Facebook maupun Twitter misalnya, yang menyebut nama akun dan menampilkan PP pasangan calon, tidaklah dapat dipermasalahkan. Bahkan, apabila akun Facebook tersebut muncul diluar masa kampanye (yang telah terjadwal) sekalipun. Lha, ya bagaimana mungkin melarang orang, atau siapa saja, membuat akun Facebook dengan nama calon pasangan Kepala Daerah, berikut tampilan profile picture keduanya? Tidak akan bisa. Karena siapa saja, dan kapan saja, bisa membuatnya.

Karena itu, menjadi tepat apabila KPU mewajibkan para calon dan/atau tim kampanye-nya mendaftarkan akun-akun Medsos yang dimiliki secara resmi, paling lambat sehari sebelum masa kampanye. Boleh jadi, sekarang sudah ada akun resmi tersebut di Medsos, atau malah sudah ramai dengan riuh-rendah para followers loyalis, termasuk haters yang biasa nyinyir atau mem-bully.

Tapi, bukankah sekarang belum masa kampanye?

Disinilah masalahnya. Bagaimana mungkin bisa melarang pengelola akun para calon itu untuk menulis status di Facebook, atau menciap di Twitter? Sulit. Para calon dan/atau tim kampanye tentu akan memanfaatkan akun-akun tersebut untuk meraih simpati sebanyak-banyaknya dari kalangan netizen. Misalnya, dengan meng-upload grafis logo kampanye mereka, foto-foto kegiatan pasangan calon tersebut, menulis status tentang misi dan visinya, hingga saling berkomentar dengan para ‘konstituen’-nya di Dumay. Nah, kalau semua kegiatan ‘berbau’ kampanye tersebut sudah dilakukan seperti saat ini, jauh-jauh hari sebelum masa kampanye diberlakukan, lantas siapa yang berhak melarang update status dan tweet itu?

Belum lagi kalau kita bicara, andaikata pengelola akun para calon dan/atau tim kampanye di Medsos itu palsu. Karena kepalsuannya ini, maka siapa yang membuatnya jelas anonym, dan sulit untuk dimintai pertanggung-jawaban. Lebih cilaka lagi, kalau akun abal-abal pasangan calon ini justru digunakan untuk black campaign yang ‘menyerang’ calon lain.

Kampanye (Pemilihan), seperti disebutkan dalam Pasal 1, adalah kegiatan menawarkan visi, misi, dan program Pasangan Calon dan/atau informasi lainnya, yang bertujuan mengenalkan atau meyakinkan Pemilih. Guna mengantisipasi termasuk memperkarakan secara hukum pelaku ‘Kampanye Hitam’---termasuk melalui Medsos---, KPU menetapkan hal-hal yang dilarang dalam Kampanye.

Larangan ini tertuang dalam Pasal 66 Ayat (1), yang melarang Kampanye dengan:

  1. mempersoalkan dasar negara Pancasila dan Pembukaan UUD RI 1945
  2. menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Pasangan Calon Bupati dan Wakil Calon Bupati, Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota, dan/atau Partai Politik
  3. melakukan Kampanye berupa menghasut, memfitnah, mengadu domba Partai Politik, perseorangan, dan/atau kelompok masyarakat
  4. menggunakan kekerasan, ancaman kekerasan atau menganjurkan penggunaan kekerasan kepada perseorangan, kelompok masyarakat, dan/atau Partai Politik
  5. mengganggu keamanan, ketenteraman, dan ketertiban umum
  6. mengancam dan menganjurkan penggunaan kekerasan untuk mengambil alih kekuasaan dari pemerintahan yang sah
  7. merusak dan/atau menghilangkan Alat Peraga Kampanye
  8. menggunakan fasilitas dan anggaran Pemerintah dan Pemerintah Daerah
  9. melakukan kegiatan Kampanye diluar jadwal yang telah ditetapkan oleh KPU Provinsi/KIP Aceh KPU/KIP Kabupaten/Kota
  10. menggunakan tempat ibadah dan tempat pendidikan
  11. melakukan pawai yang dilakukan dengan berjalan kaki dan/atau dengan kendaraan di jalan raya

Sebenarnya masih banyak pelarangan lain, tapi Pasal 66 Ayat (1) dengan 11 rincian ini ada yang paling berpotensi disalahgunakan melalui Medsos. Yaitu, rincian dari mulai huruf ‘1’ sampai ‘6’.

Lantas bagaimana sanksinya? Wheeewwww … jangan main-main. Pada Pasal 70 Ayat (1), soal sanksi ini sangat jelas. Untuk pelanggaran atas rincian huruf ‘1’ sampai ‘9’, bakal DIKATEGORIKAN SEBAGAI TINDAK PIDANAdan dikenai sanksi berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Sedangkan Ayat (2)-nya mengatur pelanggaran ketentuan pelaksanaan Kampanye untuk rincian huruf ‘10’ dan ‘11’. Sanksi yang akan diterapkan adalah: (a). peringatan tertuliswalaupun belum menimbulkan gangguan; dan/atau, (b). penghentian kegiatan Kampanye di tempat terjadinya pelanggaran atau di suatu daerahyang dapat mengakibatkan gangguan terhadap keamanan yang berpotensi menyebar ke daerah Pemilihan lain.

Ancaman sanksi atas pelanggaran ketentuan yang dikategorikan pidana, sepatutnya membuat netizen, termasuk pengelola akun resmi (maupun abal-abal) dari pasangan calon dan/atau tim kampanye berhati-hati. Apalagi, ranah media sosial adalah bukan termasuk media pers, bukan juga media iklan. Artinya, tidak berlaku aturan Pers, dan tidak bermakna swakrama Etika Pariwara Indonesia (EPI). Sehingga dengan begitu, mudah bagi pelanggar ketentuan Kampanye di Medsos, untuk langsung dicokok aparat Kepolisian, karena deliknya masuk kategori pelanggaran pidana.

* * *

Meski hanya termuat dalam 4 pasal, bukan berarti aturan mengenai Kampanye Pilkada di Medsos itu sederhana, atau sekadar soal pembuatan akun resmi, mendaftarkan ke KPU, dan penutupan akun saja. Hal ini disadari sepenuhnya oleh Anggota Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) DKI Jakarta, Drs Ahmad Fahrudin MSi.

“Terkait Kampanye Pilkada dan Media Sosial, kalau kita hanya membaca 4 pasal saja dalam Peraturan KPU (PKPU) tentang Kampanye Pilkada, maka ya kita akan terfokus pada 4 pasal itu. Hanya sekadar, tentang diperbolehkannya kampanye melalui Medsos, wajib membuat akun resmi, dan menutup akun resmi setelah masa kampanye berakhir. Sehingga, hanya dengan 4 pasal terkait Medsos ini, seolah-olah tidak meng-coverdimensi Medsos yang sedemikian luas,” ujarnya ketika diwawancarai penulis melalui telepon, Kamis pagi, 1 Oktober 2015.

Drs Ahmad Fahrudin MSi, Anggota Bawaslu DKI Jakarta. (Foto: Facebook Abah Fahrudin)
Drs Ahmad Fahrudin MSi, Anggota Bawaslu DKI Jakarta. (Foto: Facebook Abah Fahrudin)

Mustinya, kata Fahrudin, semua pihak harus membaca PKPU ini secara menyeluruh. Karena, bukankah didalamnya ada larangan-larangan yang dilakukan semasa kampanye, berikut aturan sanksi, dan sebagainya.

“Aturan-aturan umum, larangan, sanksi dan segala hal yang juga dijabarkan dalam PKPU ini ‘kan juga mengikat semuanya apabila terjadi masalah, termasuk didalamnya mengatur soal Kampanye di media cetak, media online, dan media sosial,” jelas empunya akun Abah Fahrudindi Facebook ini.

Menurut Fahrudin, yang lebih menjadi sorotan dalam kaitan Kampanye Pilkada dan Medsos, terletak pada penanganan bila terjadi pelanggaran. “Terhadap akun resmi di Medsos, kalau misalnya diketahui melakukan penghasutan dan black campaign yang tidak memiliki dasar, fakta dan sebagainya, maka harus ditutup, tetapi dengan mengikuti prosedurnya. Misalnya, ada pelapor yang mengadukan hal tersebut ke Bawaslu. Maka, pelapor ini harus lebih dahulu mengisi form isian pengaduan, melengkapi berbagai persyaratan administrasi terutama identitas pelapor, untuk dilanjutkan dengan prosedur berikutnya termasuk pemanggilan para pengelola akun tersebut. Bila pelanggaran tersebut memang terbukti, maka Bawaslu dapat memerintahkan kepada KPU untuk menutup akun resmi tersebut. Tapi, untuk menutupnya, tidak bisa dilakukan oleh KPU sendiri, melainkan harus meminta bantuan dari Kementerian Kominfo,” urainya.

Lantas bagaimana bila dugaan pelanggaran dilakukan oleh akun Medsos Kampanye Pilkada yang tidak resmi? “Ya, si pelapor bisa langsung mengadukannya ke Kepolisian. Dimana aturan yang dipergunakan adalah UU ITE dan KUHAP. Masalahnya, berkaca pada masalah yang pernah terjadi pada Pilpres terkait Medsos juga, bila sudah masuk ke ranah Kepolisian, maka proses penyelesainnya akan berlangsung lama. Waktu ada masalah terkait Medsos dulu itu kan, pelaporannya dilaksanakan pada masa Kampanye Pilpres, tapi proses hukumnya dilakukan sesudah Presiden dan Wakil Presiden dilantik. Jadi, prosesnya lama,” ujar Fahrudin.

Preseden tentang proses hukum yang berlarut-larut terkait pelanggaran Kampanye di Medsos, mustinya segera diantisipasi bersama oleh KPU, Bawaslu, Kepolisian, dan Menkominfo. Karena masing-masing pihak berwenang ini memiliki ranah masing-masing.

“Semua pihak ini harus merumuskan aturan mengenai berapa lama waktu untuk menyelesaikan kasus hukum pelanggaran Kampanye di Medsos. Kalau pelanggarannya terkait Pilkada, ya seharusnya diselesaikan sebelum berakhirnya Pilkada. Jangan malah diselesaikan setelah proses Pilkada selesai, nanti malah jadi bias persoalannya,” saran Fahrudin seraya berharap ada ranah yang diatur lebih teknis lagi mengenai proses hukum penyelesaian kasus pelanggaran Kampanye di Medsos.

Fahrudin sepekat bila dikatakan Peraturan KPU (PKPU) tentang Kampanye Pilkada, utamanya yang menyangkut keterlibatan Media Sosial masih banyak celah yang belum diatur secara teknis. Misalnya, soal identitas akun resmi di Medsos milik pasangan calon dan/atau tim kampanye-nya itu harus seperti apa, dan sebagainya. Karena itu, ia menyarankan, perlu pengkajian mendalam untuk menyempurnakan PKPU tersebut, atau membuat rumusan baru dengan melibatkan stakeholders lain.

“Menyoal masalah Medsos ini, bisa saja dirumuskan aturan lain, tanpa harus mengubah PKPU tentang Kampanye Pilkada yang sudah ada. PKPU ini tetap perlu ‘kok. Nah, untuk membuat rumusan lain soal Medsos, misalnya dengan membentuk task force, menyepakati Nota Kesepahaman, dan bentuk kerjasama lainnya, maka KPU harus melibatkan juga stakeholders yang lain, misalnya Bawaslu, Kepolisian, dan Menkominfo, agar ranah masing-masing dapat dipahami. Selain, menyelaraskan juga mana-mana yang jadi domain bersama,” tutur Fahrudin.

Akhirnya, sebagai penggiat Medsos, sebaiknya kita membaca dan mengkaji Peraturan KPU tentang Kampanye Pilkada. Tidak hanya sekadar membaca 4 pasal yang nyata-nyata menyebut Medsos, melainkan juga secara keseluruhan, termasuk larangan-larangan dalam berkampanye, termasuk ancaman sanksi yang mengiringinya.

Atau, jangan sampai juga, kita yang biasa berinteraksi di Kompasiana menjadi ‘kaget’, bila suatu saat, ada akun resmi milik pasangan calon dan/atau tim kampanye-nya, yang menulis dengan maksud ‘berkampanye’ selama masa kampanye Pilkada berlangsung. Sejak dini, para admin Kompasiana musti sudah harus siap (entah bakal melarang atau merestui), meladeni akun-akun resmi calon dan/atau tim kampanye yang menulis dan berkampanye di blog sosial tercinta ini. Selain siap, juga harus sigap, seandainya tulisan akun resmi itu ditanggapi secara gaduh oleh komentar-komentar yang mem-bully, dan siapa tahu akhirnya justru berakibat munculnya dugaan pelanggaran Peraturan KPU tentang Kampanye Pilkada, yang berkategori hukum pidana.

Beuuuhhhh, siapa juga kan, Kompasianer yang sudi masuk bui? Repot nanti mbezuk-nya ...

 

o O o

 

Gambar #1 Ilustrasi Media Sosial (Sumber: pelitaonline.com)