Ada sesuatu yang menggelitik ketika seorang teman menjelaskan arti kata "bupati". Dengan menggebu dan berlagak seperti seorang kampiun bahasa, dia menjelaskannya begini. Kata "bupati" berasal dari gabungan dua kata berbahasa Jawa, yaitu "bu" (ibu) dan "pati" (mati). Lantas, teman saya yang sempat kuliah beberapa semester di jurusan bahasa ini mengulas lebih lanjut makna di balik kata "bupati" ini.
Secara garis besar, dia menerangkannya dalam dua tinjauan. Tinjauan pertama dilihat dari konteks sejarah dan tinjauan kedua dari konteks kekinian. "Sejarah telah memberi bukti sahih," kata teman saya ini dengan berapi-api, bahwa "bupati" sengaja diciptakan oleh raja-raja Jawa jaman dahulu untuk menjadi wakil mereka di wilayah-wilayah administrasi yang mereka kuasai. Dalam hati saya bergumam, "Kalau cuman segitu aja, anak SD juga tahu." Kemudian dia melanjutkan bahwa jabatan bupati yang diberikan kepada orang kepercayaan raja ini adalah semacam tanda terima kasih sang raja kepada individu-individu tertentu sebagai imbalan atas jasa dan kesetiaan yang telah mereka tunjukkan kepada raja. Untuk kedua kalinya saya menggerutu, "Ah... gitu aja kok diceritakan kepada saya." Dengan tangkas dropoutan salah satu universitas ternama di Jogja yang gagal mencalonkan diri sebagai bupati ini melanjutkan uraiannya. Para raja sengaja memberi individu-individu kepercayaannya gelar dan kedudukan "bupati" karena mereka memang orang-orang pilihan yang berani-bahkan bersumpah--mati bagi raja mereka. Agak tergelitik, saya membatin, "Penjelasan ini lumayan masuk akal." Selanjutnya, teman yang memang suka membual ini bertutur panjang lebar.
"Bupati" menyiratkan seorang pejabat publik yang memiliki kualitas kepemimpinan seperti seorang ibu yang berani mati (pati) untuk membela anak-anak yang dilahirkannya (baca: rakyatnya). Layaknya seorang ibu yang baik, "bupati" adalah seorang punggawa dan wakil raja yang berjihad dalam membesarkan dan mendidik anak-anaknya agar tumbuh dan berkembang menjadi manusia yang berguna. Bila perlu, dia harus mati demi membela dan melindungi anak-anaknya. Dia mementingkan kesejahteraan anak-anaknya dan akan bersuka cita menjadi syahid bila kematian itu memberi jaminan keselamatan dan kesejahteraan bagi anak-anaknya. Singkatnya, "bupati" adalah seorang pribadi sejati yang berkarakteristik seperti seorang ibu yang mati-matian menjalankan tugas utamanya: menyejahterakan putra-putrinya (rakyat).
Tetapi mengapa perilaku para bupati di jaman raja-raja dulu menyimpang dari makna yang sesungguhnya? Juga cara mereka dalam mengejawantahkan pemerintahan tidak sesuai dengan gelar yang disandangnya? Begitu sanggah saya kepada teman yang juga menggilai hal-hal berbau mistik ini. Dengan enteng dia menjawab. Menurut primbon, katanya, nama dan gelar itu membawa tulah tersendiri. Bagi orang yang tidak kuat dan tidak cocok dengan nama yang dicantolkan kepadanya, orang ini bisa mengalami sindrom kabotan jeneng (sebuah istilah Jawa untuk merujuk bahwa nama itu terlalu bagus untuk disandang seseorang). Apa lagi kalau nama atau gelar yang disandangnya itu berbau magis dan kuat sekali maknanya. Dia bisa kualat, atau orang yang menyandangnya bisa berperilaku sebaliknya. Demikian juga yang terjadi pada para bupati jaman raja-raja dulu, begitu penjelasan teman saya ini. Sebagian besar dari merekakabotan jeneng dan tidak mampu bersinergi dengan kemuliaan gelar yang diberikan kepadanya. Maklum, sebagian dari mereka wong ndeso yang tidak memiliki latar belakang ilmu pemerintahan. Menjadi bupati hanya karena berjasa mempersembahkan bunga desa yang cantik kepada sang raja. Akhirnya mereka hanya berani mati demi kelanggengan kekuasaan raja dan bukan demi rakyat yang dipimpinnya. Kelanggengan kekuasaan raja akan mendatangkan kemakmuran bagi mereka. Sangat logis kalau mereka menganut falsafah pejah gesang nderek gusti (mati-hidup ikut raja). Relasi mutual antara raja-bupati ini menjadi sesuatu yang sangat wajar terjadi.Asem kecut, umpat saya.
Berikutnya, teman ini melanjutkan bualannya tanpa memberi saya kesempatan untuk menyanggah. Makna lain dari kata "bupati" dapat ditinjau dari konteks kekinian. Jabatan publik ini sekarang menjadi primadona. Tidak hanya politisi dan birokrat saja yang menginginkannya, namun juga para pesohor dan pengusaha berjibaku memperebutkannya. Kalau dulu raja yang mengangkat dan menunjuk seseorang menjadi bupati, sekarang rakyatlah yang memilih seorang bupati. Menjadi bupati hanya dapat diraih melalui cara demokrasi modern: pemilihan langsung. Logika sederhana menyiratkan bahwa seorang bupati harusnya loyal kepada konstituen yang memilihnya. Logika ini pula yang seharusnya menyadarkan seorang bupati untuk tidak berpaling dari rakyat. Kedudukannya tak mungkin dia dapatkan kalau rakyat tidak mencoblosnya di pilkada. Lepas dari persoalan apakah pilkada diselenggarakan dengan adil, jujur, bebas, dan rahasia. Persoalannya, benarkah demikian?
Rupanya sejarah cenderung mengulangi dirinya dengan kekerasan kepala yang dungu. Biaya pemilihan bupati secara langsung yang demokratis ini sangat luar biasa. Balon bupati harus menyediakan pundi-pundi uang dan siap menggelontorkannya demi jabatan yang ingin didudukinya. Popularitas, apalagi kapabilitas dan moralitas, tidak bisa dijadikan hitungan ataupun andalan untuk menjadi calon yang mumpuni. Masih ingat artis bahenol Jupe yang sempat menggelar jumpa pers untuk mencalonkan diri menjadi bupati Pacitan Jatim di awal tahun 2010 yang lalu? Baru itung-itungan biaya kampanye saja, pihak pengusung Jupe sudah menodong untuk disediakan 7-10 milyar! Bayangkan hanya untuk sosialisasi dan kampanye, seorang harus menyediakan dana sedemikian besar. Dengar-dengar untuk biaya pertarungan kursi bupati ini, seorang calon harus menyiapkan sampai 50 milyar! Tentu bisa dimengerti bahwa, karena harga kedua pepaya Jupe yang kenyal dan ranum itu tidak mencapai angka tersebut, dia menarik diri dari pencalonan ini.
Kalau begitu, yang bisa menjadi bupati hanya para pengusaha kaya saja dong, tanya saya dengan blo'on. Belum tentu, jawab teman saya. Yang penting kan siapa yang mengendorse calon ini. Pendukung finansial utama calon memegang peranan penting. Pendukung ini bisa berupa pribadi atau sekumpulan pribadi, katakanlah konsorsium pendukung. Nah, kalau calon yang mereka dukung ini terpilih dalam pemilukada, mereka inilah yang sebenarnya menjadi raja di daerah mereka. Bupati terpilih memiliki hutang budi (baca: finansial) yang tak terkira dan tak mungkin melupakan, apalagi mengabaikan, kemurahan hati mereka saat pencalonan. Secara substansial, pejabat bupati yang sebenarnya adalah penyokong dana ini. Bupati de yurehanyalah kepanjangan tangan mereka. Bupati de yure hanyalah punggawa mereka dan berkewajiban memuluskan keinginan-keinginan mereka yang telah membelanjakan sedemikian banyak uang demi jabatan yang disandangkan kepadanya. Konsekuensinya, bupati de yure berani mati demi melancarkan bisnis mereka di daerahnya. Di sinilah politik balas budi berperan.
Bagaimana dengan urusan rakyat? Tentu bupati de yure yang terpilih melalui cara yang demokratis, prosedural, legal, dan formal ini berdalih bahwa rakyat di daerahnya senantiasa diperhatikan. Memang mereka tidak salah karena kenyataannya hanya sebatas perhatian saja. Aksi nyata? Paling hanya dijanjikan untuk disejahterakan. Malah bupati yang pintar akan berkilah: Untuk menyejahterakan daerah, perlu waktu. Karena itu pilihlah saya untuk periode berikutnya supaya program-program saya untuk kesejahteraan rakyat dapat dilaksanakan dengan tuntas. Nah, loh?
