Adakah Indikasi "Permainan Politik" OTT KPK?

Tulisan saya kemarin soal indikasi adanya pertarungan politik antara Mega vs SBY lumayan mendapatkan perhatian luas. Banyak pesan WA masuk dari teman teman wartawan dan juga email menanyakan soal apa yang terjadi sesungguhnya dalam kasus ini.

Bagaimana sebuah penangkapan yang dikatakan "Operasi Tangkap Tangan" kemudian diubah menjadi sebuah "pengulangan terus menerus dengan sasaran Hasto" yang kemudian disampaikan dalam pesan-pesan redaksional tersembuyi oleh dua media tertentu? 

Kemudian secara tak langsung jadi lokomotif penyebaran kabar massif dengan pola-pola tembakan yang jelas ditujukan pada "orang tertentu" dengan ekspektasi banyak kepentingan politik pada Pilkada 2020, juga Pilkada penting DKI 2022.

Banyak juga masukan dari kawan-kawan wartawan tentang bagaimana operasi media yang bukan saja massif tetapi memiliki konten yang terus menerus pada sasaran ketidakpuasan pergantian pimpinan KPK semua ini saling kait mengait dan menjadikan tiga peristiwa operasi KPK Sidoarjo, Banyumas, dan Jakarta memiliki tujuan tersembunyi dalam sasarannya, di mana banyak yang bertanya "Apa yang terjadi di dalam KPK?" 

Apakah kepemimpinan yang masih dalam "bulan madu" pemimpin baru KPK ini terjadi friksi-friksi lanjutan dari konflik internal KPK dan ketidakpuasan Wadah Pegawai KPK seperti pada pergumulan KPK di masa sebelumnya?

Setelah saya amati 'ledakan' berita yang beruntun dan tiba-tiba membuat insting politik saya berkata "Ini Perang Politik", lalu keriuhan tagar twitter dan facebook yang bagi analis media sosial sudah terbaca bagaimana pola gerakannya dan amat mirip dengan perang politik Pilpres 2019.

Dan ini bukanlah gerakan organik media sosial tapi sebuah gerakan terencana serta sistematis dengan sasaran yang jelas "Hasto Harus Dihancurkan".

Indikasi terjadinya "Perang Politik" dalam pemanasan Pilkada 2020 juga persiapan pertempuran Pilkada 2022 ketimbang upaya sistematis dalam kerja kerja pemberantasan korupsi. 

Indikasi ini bisa dijawab sebenarnya dari perkembangan keadaan, apa yang terjadi di KPK selama masa transisi kepemimpinan dan sejarah pertarungan Hasto dengan kelompok-kelompok KPK yang dituduh 'bermain politik' dan berujung pada ditendangnya Abraham Samad serta kolega-nya Bambang S Widjojanto dari KPK.

Adanya Wadah Pegawai KPK yang seakan mempunyai wilayahnya sendiri, terjadinya friksi-friksi di tubuh KPK, sampai isu-isu perdagangan kasus yang banyak diketahui para elite politik.

Kasus Novel Baswedan yang ramai sampai pada 'penertiban KPK' karena tidak boleh lembaga ad hoc yang dipercaya menjadi alat permainan politik, lalu restrukturisasi di tubuh KPK dengan tujuan agar KPK yang nyaris lembaga 'super body' tidak menjadi ladang permainan politik liar dengan dibentuknya otoritas dewan pengawas sampai persetujuan restrukturisasi itu. 

Lalu keributan keributan itu senyap seperti sebuah 'gencatan senjata yang sunyi kemudian diledakkan kembali lewat operasi serangan umum' diantara para pemain politik menunggangi peristiwa "Penangkapan KPU oleh KPK".