Soal Ibukota, Memang Rakyat yang Salah

Pemindahan Ibukota keluar Jakarta sudah bukan wacana lagi, Ketua Bapenas bilang sudah membahasnya dengan Jokowi untuk memindahkan ibukota negara ke luar Jawa. Bahkan dikatakan prosesnya akan dimulai 2018. Sontak banyak orang yang mendukung, mulai mencari - cari alasan dan merangkai - rangkai logika bahwa ibukota harus secepatnya di pindahkan. Tak kurang Anas Urbaningrum, koruptor hambalang lewat twitternya serta merta mendorong untuk segera di lakukan pemindahan Ibukota. Disisi lain ada kelompok masyarakat yang menyangsikan pemindahan bisa dilakukan dalam waktu dekat dengan menampilkan berbagai fakta dan logika juga.

Negara ini memang mirip sirkus yang ribut sepanjang tahun, bermimpi setara India dan China dalam pertumbuhan ekonomi walaupun faktanya Vietnam dan Filipina lebih cepat, dan meyakini pertumbuhan utang negara sangat cepat bukan masalah. Banyak lagi pembodohan seperti bagi - bagi kartu dan sepeda, hanya supaya di sorot kamera. Bukankah pembagian kartu tersebut harusnya sudah tersistem, bagaimana mungkin ada cukup waktu untuk verifikasi kelayakan menerima kartu dan sepeda jika hal itu dilakukan secara impulsif oleh presiden? Bagaimana dengan daerah lain yang tidak sempat didatangi presiden untuk bagi - bagi kartu dan sepeda?

Rakyat memang salah

Rakyat negeri ini memang salah, menerima klaim ketua Bapenas bahwa sudah membahas dengan Pak Jokowi soal pemindahan Ibukota mulai 2018. Sejarah sudah menunjukkan bahwa ide impulsive Pak Jokowi seringkali gagal. Jadi mengapa kita terlalu serius menanggapinya? Semakin kita tanggapi, semakin ribut, semakin pede beliaunya. Harusnya kita diamkan saja, ga usah dipikirin toh faktanya:

1. KA Cepat yang terburu - buru groundbreakingnya, terancam macet karena China menolak mencairkan utangnya.
2. Gagasan toll laut untuk menurunkan disparitas harga Jawa - Luar Jawa gagal total, walaupun sudah banyak duit di buang
3. Infrastruktur salah fokus karena tol tol yang dibangun sepi dan berpotensi menjadi kredit macet

Mari kita berhitung berapa besar dana yang dibutuhkan untuk pemindahan Ibu kota.

1. Membangun kantor Presiden, kementrian, lembaga negara, Markas Polisi, TNI dsb
2. menyediakan lahan untuk kantor kedutaan besar
3. Menyediakan tempat tinggal bagi pegawai pemerintah dan militer.
4. Membayar uang pensiun dini bagi yang tidak mau pindah.
5. Membangun jalan dan infrastruktur, listrik, air, gas.

Itu semua uang mati, artinya investasi yang tidak menghasilkan pemasukan justru pemborosan luar biasa akan terjadi. jadi mengapa rakyat harus menanggapi wacana Pak Jokowi pindahin ibukota. Bahkan menteri keuangan Sri Mulyani pun menolak berkomentar.

Dengan pengeluaran yang begitu besar, mari kita proyeksikan kondisi keuangan negara ini untuk sisa tahun Pemerintahan Pak Jokowi:

1. Amnesti Pajak gagal total dan berpotensi pada pelarian modal ke luar negeri.
2. Data deposan diatas 1 Milyar yang dikirim ke kantor Pajak, mengancam bank bank nasional kehilangan deposan besar dan pindah ke singapura.
3. Hutangnya tambah banyak, memang secara rasio bisa dibilang masih kecil tapi neraca perdagangan luar negeri juga tipis. Utang jatuh tempo 800 trilyun sampai 2019 tentu sangat beresiko karena pendapatan negara hanya 1700 trilyun, Apa mungkin APBN naik 800 trilyun hanya untuk bikin utang baru?
4. Dana swasta untuk pemindahan Ibukota, ini terlalu bermimpi faktanya swasta yang masuk proyek toll Pak Jokowi ga ada.

Rakyat harus lebih dewasa, tidak perlu menanggapi berlebihan wacana pemerintah, rakyat harus bisa ngemong presidennya. Bagaimanapun juga Pak Jokowi adalah presiden kita, jangan sampai beliau melakukan yang diluar batas kemampuannya dan kemampuan negara, karena kita terlalu semangat memberi dukungan. 

Mari sebagai rakyat kita memberi semangat pada Pak Presiden, dan katakan, "Tetap semangat Pak Jokowi, anda hebat. Sudah cukup Pak, pokoknya anda hebat, anda hebat walaupun tidak memindahkan Ibukota, sudah cukup 2019 saja Pak, kasihani anak cucu kita, mohon ga usah macam - macam sampai 2019. Kami memang salah, salah memilih anda."