Belum kering tinta Headline Surat Kabar atas klaim pemerintah, rasio utang RI aman. Walaupun sudah banyak ekonom menjelaskan bahwa indikator utang jatuh tempo dan defisit APBN adalah variabel signifikan sebuah krisis yang bisa serta merta bikin ambruk proyek infrastruktur Jokowi. Sekarang muncul rencana panik, Dana abadi umat untuk Haji akan digunakan untuk mendanai infrastruktur.Â
Kompas.com mencatat, 80 Trilyun Rupiah dari 95 Trilyun Rupiah dana haji yang ada akan di salurkan untuk proyek infrastruktur. Artinya 80% lebih dana haji akan diinvestasikan dalam satu portofolio. Keputusan ini jelas ceroboh, layaknya dana abadi lainnya seperti dana pensiun memang di putar dalam bentuk investasi dan surat berharga, tetapi porsi terbesar akan ditempatkan dalam bentuk portofolio yang aman dan dalam bentuk investasi yang berbeda beda untuk mengurangi resiko salah investasi.
Sedangkan infrastruktur Jokowi secara riil adalah investasi beresiko tinggi. Tercatat beberapa proyek fenomenal Jokowi gagal total, saat jadi Gubernur DKI proyek monorel yang sudah di groundbreaking gagal, sekarang proyek Kereta Api Cepat Jkt-Bdg juga tidak jelas nasibnya. Bagaimana bisa 80% dana Haji digunakan untuk satu macam investasi?
PANIK
Mau mengelak dengan cara apapun, nuansa panik jelas terlihat dalam pemakaian dana haji. Dana haji itu bukan benar - benar nganggur (tidak terpakai), tetapi sifatnya dinamis untuk mengatasi hal - hal mendesak yang berhubungan dengan pelaksanaan haji. Jika 80% dananya di benamkan dalam bentuk proyek infrastruktur, jelas nantinya akan mempengaruhi pelaksanaan haji dan justru menimbulkan biaya ketidakpastian. Ujung - ujungnya bisa mudah di tebak, terjadi kekacauan yang tidak saja secara finansial tetapi juga sosial dan politik.
APBN 2000 Trilyun
Besaran APBN-P.2017 sekitar 2000 trilyun rupiah, sedangkan dana haji cuma 80 Trilyun rupiah, artinya hanya 4% dari nilai anggaran negara. Mengapa pemerintah pemerintah bernafsu mengambilnya? Dana infrastruktur 2017 di targetkan 1000 Trilyun Rupiah, 387 Trilyun diantaranya diambil dari APBN (sumber: http://economy.okezone.com/read/2017/03/20/320/1647174/wow-kebutuhan-dana-pembangunan-infrastruktur-2017-capai-rp1-000-triliun). Jangan terkesima dulu dengan angka - angkanya, angka tersebut baru target. Soal target bombastis Jokowi hal ini sudah biasa. Tetapi nilai 4% dibanding resiko sosial yang ada jelas memberi signal bahwa anggaran RI dalam masalah besar.
Kurva S
Dalam sebuah proyek, biasanya anggaran/realisasi akan berbentuk diagram kurva S, artinya dana di awal dan akhir relatif rendah dan di tengah - tengah proyek mengambil porsi anggaran terbesar. Area kritikalnya ada di tengah - tengah proyek saat perlu dana dengan porsi sangat besar. Jika fase tengah proyek terganggu, maka tidak tidak saja waktu pengerjaan yang molor, tetapi juga biayanya akan membengkak sangat besar.
Infrastruktur Proyek Jangka Panjang
Ok katakanlah dengan sistem paksa (seperti pemerintah memaksa ambang batas presiden 20%) akhirnya dana 80 Trilyun Rupiah masuk ke proyek infrastruktur tahun 2017, Tahun 2018, 2019 dst... pakai dana apa lagi? Subsidi sudah di cabut, utang ditambah, deposito rakyat diintip, pajak dinaikkan, sekarang dana haji diambil. Tidak ada lagi ruang tersisa untuk menambal defisit anggaran. Krisis tidak disebabkan oleh rasio hutang, tetapi oleh defisit anggaran yang menyebabkan GAGAL BAYAR. Sekali RI gagal bayar, maka bunga surat hutang melonjak dan secara natural akan diikuti oleh naiknya suku bunga pinjaman di semua instrument keuangan dalam negeri. Akibatnya dunia usaha kesulitan modal karena beban bunga naik, daya beli masyarakat anjlok, kondisi yang mengarah pada krisis ekonomi.
Marilah sebagai rakyat kita bijak, jangan pernah mendukung politisi pakai cek kosong. Bijak melihat tanda - tanda yang tidak sehat, karena menyesal kemudian apa faedahnya?
