Senin, 12 Juni 2017, Bareskrim Mabes Polri memeriksa Hary Tanoesoedibjo (HT) terkait dugaan SMS bernada ancaman kepada Jaksa Yulianto. Kasus tersebut dilayangkan oleh Yulianto pada Kamis, 28 Januari 2016 lalu. Rentang waktu yang sangat jauh dan bahkan jauh sekali. Laporan Januari tahun lalu (2016), baru ditangani kemarin (tahun 2017).
Ada yang mengganjal dengan kasus ini. Usai HT menjadi tim pemenangan di Pilkada DKI Jakarta dan berhasil mengantarkan Anies-Sandi menjadi pemenang, SMS HT yang terjadi pada 1, 5 tahun lalu, tiba-tiba kembali dibahas. Ada apa? Berikut ini penjelasannya.
Hary Tanoe yang juga merupakan Ketua Umum Partai Perindo nampaknya sedang menjadi incaran lawan-lawan politiknya. Sementara di lain pihak, hari demi hari elektabilitas dan popularitas HT terus melonjak, bahkan telah menyalip politisi-politisi lama.
Survei terbaru SMRC, nama HT bertengger di peringkat 4. Menyalip nama Ridwan Kamil, Ahok, Wiranto, Gatot Nurmantyo, Megawati, Jusuf Kalla, dan Agus Harimurti Yudhoyono.
Meningkatnya elektabilitas dan popularitas HT membuat banyak pihak yang tidak suka. Sehingga membuat posisi mereka terancam dengan kehadiran HT. Oleh sebab itu, kasus ecek-ecek macam SMS pun dijadikan bahan untuk menjatuhkan popularitas HT.
Sederhananya, SMS HT sama sekali tidak ada unsur ancamannya. Namun sejatinya, merekalah yang sebenarnya merasa terancam dengan hadirnya HT di kancah perpolitikan nasional.
****
Sebenarnya, sangat tidak tepat jika lawan politik HT melancarkan serangan semacam ini. Pihak pelapor akan semakin tercoreng namanya. Jaksa Yulianto akan dianggap lebay oleh masyarakat karena terlalu membesar-besarkan masalah. Hal ini sangat selaras dengan apa yang disampaikan oleh Komisi Kejaksaan ( Komjak), bahwa tindakan Yulianto yang melaporkan SMS HT ke Bareskrim memang berlebihan alias lebay.
Sementara sisi positif akan didapat Hary Tanoe. Ia akan tetap dipandang baik oleh masyarakat. Besar kemungkinan elektabilitas HT akan semakin menanjak. Permasalahan SMS akan menjadi bukti, bahwa HT adalah sosok dan calon pemimpin yang bersih. Tanpa rekam jejak kasus apapun. Dan pihak lawan akan kewalahan karena tidak ada kasus lain lagi yang bisa dijadikan bahan untuk menjatuhkan HT. Apalagi, Panja di DPR telah menyatakan sikap agar Kejagung memberhentikan kasus SMS ini.
Puncaknya, masyarakat akan sadar dan bahkan percaya dengan isi SMS yang dikirimkan HT kepada Yulianto tersebut. Bahwa ternyata benar, di lembaga penegak hukum yang menurut Ridwan Kamil milik Nasdem itu, terdapat oknum-oknum yang semena-mena, transaksional, dan abuse of power.
