Kenapa Tidak Ada (Lagi) yang Bahas Utang dan Defisit?

"Utang", kata yang sangat sering dibicarakan dalam setahun atau dua tahun belakangan sebelum tanggal 17 April 2019, "the Judgement day" dari rangkaian panjang pemilu serentak 2019. Isu ini digoremg kadang sampai gosong oleh kubu oposisi. 

Oh ya dan tentu saja "defisit" pun menjadi kota kasa langganan oposisi untuk menyerang pemerintah, seolah tidak ada urusan ekonomi lain di Indonesia ini selain utang dan defisit. 

Utang menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah kewajiban membayar kembali sesuatu yang sudah diterima. Dalam terminologi utang negara berarti kewajiban membayar kembali dana yang sudah dipakai atau pun akan dipakai untuk kegiatan pembangunan dan administrasi negara, baik di dalam negeri maupun di luar negeri secara bilateral juga multilateral.

Secara filosofi, utang merupakan salah satu cara pemerintah untuk memenuhi kebutuhan dan kesejahteraan rakyat Indonesia yang sementara ini belum mampu dipenuhi oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) terutama untuk mengejar ketertinggalan di bidang infrastruktur dan pembangunan sumber daya manusia (SDM). 

Itu artinya semua utang digunakan untuk sepenuhnya kesejahteraan rakyat Indonesia. Pemerintah juga memastikan bahwa setiap rupiah dari utang tersebut dipakai untuk membiayai sesuatu yang produktif, dan dilakukan dengan prudent.

Posisi utang luar negeri Indonesia hingga akhir Januari 2019, berdasarkan data Bank Indonesia utang luar negeri Indonesia mencapai US$ 383,32 miliar setara Rp 5.443,19 triliun dengan kurs Rp 14.200/dolar Amerika Serikat. Angka tersebut naik US$ 5,45 miliar (1,45%) dibanding bulan sebelumnya dan juga meningkat US$ 25,71 miliar (7,2%) dari Januari 2018 (YoY). 

Adapun utang pemerintah pada Januari 2019 meningkat 3,74% menjadi US$ 190,25 miliar (Rp 2.701,54 triliun) dari bulan yang sama tahun sebelumnya (YoY). Sementara utang swasta meningkat 10,82% menjadi US$ 193,07 miliar (Rp 2.741,64 triliun).

Secara persentase ini masih 30,1 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB) artinya masih sangat aman dan berada jauh dibawah 60 persen pagu yang diperbolehkan oleh UU NO 17 tentang Keuangan Negara tahun 2003

Dengan proporsi utang masih di dominasi oleh Surat Berharga Negara yang memiliki expose sebesar 82,31 persen dari seluruh hutang Indonesia, sementara sisanya sebesar 17,69 persen berasal dari pinjaman dari negara lain.

Sepanjang utang negara terkelola dan dimanfaatkan dengan baik sebenernya tidak ada masalah, apalagi Indonesia masuk kedalam invesment grade country, BBB rating yang artinya Indonesia sudah memiliki standar kelaikan tempat yang aman dan nyaman untuk berinvestasi melalui portofolio maupun investasi langsung, dan ratingnya dikeluarkan oleh lembaga rating kredibel ga tanggung-tanggung 3 Lembaga Rating yang memiliki reputasi dunia dan sangat berintegritas, seperti Moody's, Fitch Rating, dan Standar and Poor's memberikan rating Invesment Grade, untuk meraih standar ini perlu 20 tahum untuk mencapainya. 

Pertanyaannya apa sih manfaat jadi negara dengan Invesment Grade Qualification?

1. Mempermudah Indonesia dalam mendapatkan investasi asing.
2. Investasi asing akan berlomba memasuki pasar indonesia
3. Surat berharga yang dikeluarkan oleh pemerintah Indonesia akan laku keras
4. Cost of Fund surat hutang Indonesia akan lebih murah, karena yield yang ditawarkan menjadi lebih rendah dibanding non invesment grade country.