Mohon tunggu...
Efwe
Efwe Mohon Tunggu... Administrasi - Officer yang Menulis

Penikmat Aksara, Ekonomi, Politik, dan Budaya

Selanjutnya

Tutup

Kebijakan Pilihan

Jokowi: Indonesia Tak akan Ada Lockdown, Keputusannya Ada di Pemerintah Pusat

16 Maret 2020   16:56 Diperbarui: 16 Maret 2020   16:52 667
+
Laporkan Konten
Laporkan Akun
Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas.

Akhirnya Presiden Republik Indonesia, Jokowi menyatakan secara tegas bahwa Indonesia tak akan melakukan lockdown dalam mengurangi penyebaran pandemi virus corona.

Jokowi menyatakan tersebut dalam konperensi  pers hari ini Senin (16/03/20) di Istana Bogor. Ketegasan ini sebetulnya harus dilakukan sejak awal, agar masyarakat tak was-was dan menghindari wabah virus corona ini dijadikan bahan untuk menaikan pamor kepala daerah.

Pro dan kontra pemberlakuan lockdown terkait COVID 19 terus mengemuka dalam seminggu terakhir ini. 

Terdapat beberapa pihak yang begitu keras mendesak pemerintah untuk segera memberlakukan kebijakan lockdown seperti yang terjadi di Wuhan China, Italia, Denmark dan terakhir Spanyol.

Dengan keputusan tersebut sudah pasti bahwa lockdown tak akan diberlakukan baik untuk tingkat pusat maupun daerah.

"Tak ada satupun kepala daerah yang boleh menentukan kebijakan lockdown, kebijakan ini adalah kebijakan Pemerintah Pusat, tak boleh diambil alih oleh daerah" ujar Jokowi, seperti yang saya kutip dari breaking news yang disiarkan Kompas.TV.

Melakukan Lockdown suatu daerah atau negara itu implikasinya akan panjang. Memang betul tindakan paling ideal untuk menahan penyebaran COVID 19 itu salah satunya dengan membatasi arus pertemuan dan kerumunan manusia.

Dan lockdown merupakan salah satu yang dianggap paling efektif jika kita berkaca pada pengalaman kota Wuhan China, di awal mulai menyebarnya virus corona.

Sampai saat ini Wuhan masih diberlakukan lockdown walaupun dengan intensitas yang lebih longgar. 

Namun lockdown juga memiliki efek samping yang luar biasa besar, salah-salah jika tak dilakukan dengan kajian yang cukup akan menambah parah keadaan.

Disisi ekonomi misalnya akibat lockdown mobilisasi akan nol, dengan begitu aktivitas ekonomi pun akan nol pula, efeknya kemungkinan besar krisis yang lebih dalam di banding tahun 1998 bisa terjadi.

HALAMAN :
  1. 1
  2. 2
  3. 3
Mohon tunggu...

Lihat Konten Kebijakan Selengkapnya
Lihat Kebijakan Selengkapnya
Beri Komentar
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama untuk memberikan komentar!
LAPORKAN KONTEN
Alasan
Laporkan Konten
Laporkan Akun