Ada Masalah Apa RS dengan BPJS, Transformasi Kasus Terkini

Kasus Tiara Deborah mencuatkan nama BPJS di tengah  persoalan yang makin meruncing. Semua saling tuding. Siapa yang salah, rumah sakit, pemerintah Indonesia atau keluarga pasien. Beragam keruwetan di ranah kesehatan memang merupakan problem kronik yang membutuhkan kesabaran, fokus dan waktu untuk menguraikan benang kusut kesehatan.

Apa itu sistem BPJS

Anak BPJS atau turunan BPJS sebelum sistem ini diberlakukan, memang banyak. Setelah berkecimpung di dunia kesehatan selama  15 tahunan. Banyak hal yang berubah, banyak hal yang membaik dan sebagian besar tidak jelas arahnya ke mana.  Sebelum ada BPJS ada Jamkesmas, Jamkesda, SKTM.

Sebenarnya point dari pemerintah adalah adanya coverage kesehatan untuk semua warga tanpa terkecuali. Pemerintah ingin memberikan kesehatan kepada ke seluruh warga tanpa terkecuali. BPJS hadir dengan memberikan sistem pelayanan kesehatan gratis ke warga yang memiliki kartu BPJS. Warga harus mempunyai kartu BPJS jika ingin dilayani. BPJS juga memberikan pelanan pembuatan kartu 3 kali 24 jam untuk kasus emergensi . Jadi pasien bisa ditangani dulu, kemudian pengurusan BPJS bisa dilakukan oleh keluarga yang lain.

Pada kasus Tiara Deborah, RS mitra keluarga kalideres salah satu RS yang tidak bekerja sama dengan BPJS. Sebenarnya banyak RS yang tidak bekerja sama dengan BPJS, terutama RS besar dan memang konsumen atau target pasarnya kalangan atas. RS tersebut memang pasarnya sudah jelas, sehingga meski banyak pakar meramalkan  RS tersebut tidak akan bertahan tanpa melayani BPJS, rasanya prediksi yang kurang akurat. RS grup international emoh melayani BPJS, karena akan mengurangi pasar yang sudah datang dengan pelayanan superwah tanpa BPJS.

So, kenapa RS emoh melayani BPJS ?

Pemerintah harusnya berkaca. Kenapa kurang lebih  hampir 5 tahun BPJS eksis, masih ada RS yang menolak melayani BPJS ? Ada kabar, bahwa RS tipe C panen untung besar dengan adanya BPJS. Karena kebanyakan pasien  dengan rujukan berjenjang akan dilayani di tipe C lebih banyak. Urutan di polipun menumpuk. Dan BPJS tentunya akan senang membayar dengan harga yang lebih rendah, daripada membayar dengan harga lebih tinggi di RS tipe B atau A.               

Jangan senang dulu, hal itu hanya terjadi untuk kasus-kasus dengan  Length of stay rendah atau tanpa perawatan ICU. Kebanyakan merekapun, ditangani dengan perawatan mendekati standar. Bagaimana dengan kasus seperti Dahlia ? Kasus seperti sangat tidak mungkin dilayani di RS tipe C atu D.  Bagaimana dengan tipe B atau A.  Sekali lagi ditegaskan kalau pembayaran BPJS ke RS itu dengan sistem koding. Sehingga  akan ada koding dan harga yang jauh dari standar untuk pelayanan kesehatan yang memadai. Sebagai contoh untuk pelayanan operatif bedah saraf misalnya pasien trauma kepala membutuhkan operasi, ICU lebih dari 3 hari, obat, ventilator. 

Secara logika saja, kita akan memprediksi akan ada di kisaran 50 juta untuk tipikal pasien seperti itu. Tetapi pembayaran BPJS  bedasarkan koding hanya dikisaran 13juta sampai 20 juta.  Tentu hal yang sangat diluar masuk akal pembayaran BPJS ini. Hal itulah kenapa banyak RS masih emoh melayani BPJS atau on-off melayani BPJS, atau hanya melayani BPJS yang non ICU. Sekali lagi, siapa yang dirugikan ? Pasien. Karena pasien tidak tahu kalau RS tidak mau melayani sehingga harus menunggu atau pasien menunggu di RS yang hanya melayani BPJS non ICU. Apakah RS akan mendeklarasikan hal tersebut, tentu tidak. Hanya dengan dalih kamar ICU penuh, sehingga pasien BPJS harus mencari RS lain untuk dapat dilayani. Sekali lagi pasien lah yang rugi.

Apakah dokter dan paramedis happy ?

Perbedaan dokter di Indonesia atau dokter di negara berkembang lainnya adalah sistem penggajian.  Di negara berkembang, dokter diberikan tarif yang  flat sehingga dokter akan betah kerja di satu RS tanpa harus memikirkan periuk atau mencari sesuap nasi di tempat lain.