Logikanya: ketika reformasi terjadi, seharusnya Golkar menjadi elemen politik yang pertama kali tersisih dari lingkar kekuasaan, mengikuti tumbangnya mantan Presiden Soeharto. Karena,reformasi membawa spirit “membuang” masa lalu, membangun masa depan baru. Dan sebagai bagian dari politik masa lalu, seharusnya Golkar masuk daftar “buang”. Mengapa itu tidak terjadi?
Jawabannya sederhana: karena Golkar adaptif dengan spirit perubahan politik Indonesia era reformasi. Golkar memiliki sensitifitas politik yang tinggi dalam membaca arah peta perubahan politik. Golkar juga peka dengan pergeseran aspirasi politik massa. Dalam waktu yang cepat, Golkar segera menyesuaikan frekuensi visi politiknya dengan frekuensi demokratisasi yang menjadi spirit reformasi. Frekuensi demokratisasi di tingkat internal (Golkar) tune in dengan frekuensi demokratisasi di tingkat eksternal (Indonesia). Golkar sadar, jika ingin diterima dalam aras baru demokrasi Indonesia, maka yang pertama harus dilakukan adalah mendemokratisasikan internalnya. Mengganti casing tidak cukup untuk mengembalikan kepercayaan politik rakyat. Spare part politik Golkar harus diganti total, sesuai perangkat demokrasi. Mustahil Golkar bisa mendemokratisasikan Indonesia, jika dirinya sendiri tidak atau belum demokratis.
Metamorfosa Golkar menjadi partai politik menandai digulirkannya proyek demokratisasi di tubuhnya. Dengan menjadi parpol, Golkar mau tidak mau harus mengelola dan menjalankan roda organisasinya sesuai prinsip demokrasi. Karena parpol adalah agen demokrasi, mustahil si agen akan sukses menjalankan misinya jika dirinya sendiri belum atau tidak demokratis.
Demokratisasi di tubuh Golkar berjalan secara sistematis. Mulai dari hulu hingga hilir. Sistem dan perangkat kepartaian dibentuk untuk memenuhi standar kualifikasi sebagai partai yang demokratis. Setelah perangkat keras lengkap diciptakan, perangkat lunak mulai diinternalisasi. Aspek software itu menyangkut soal spirit demokrasi di internal Golkar. Sebagai bagian dari rezim masa lalu, tentu tak mudah bagi Golkar untuk mengubah mental politik kadern-kadernya. Mengganti baju, mudah. Tapi mengubah isi kepala, bukan soal gampang. Ini terkait dengan kognisi dan kesadaran: sesuatu yang tak bisa dilihat, dikontrol, dan intangible.
Tantangan terbesar Golkar pasca reformasi adalah membangun mentalitas demokratis di internalnya. Agar kader benar-benar sadar dengan pentingnya demokrasi. Dua strategi penting dilakukan, yaitu regenerasi kepengurusan (struktural) dan edukasi politik demokrasi (mental). Proyek demokratisasi internal Partai Golkar dilakukan secara simultan pada dua ranah: struktural dan mental.
Strategi pertama tidak dilakukan secara ekstrem, tapi bertahap. Masuknya generasi muda nan segar secara politik, secara bergelombang sesuai dengan naturalitas regenerasi. Proses regenerasi ini tetap bertumpu pada aspek kualitas kader, integritas, kualifikasi, dan kapasitas politiknya. Sebuah regenerasi yang bertumpu pada spirit demokrasi.
Menariknya, meski sebelumnya telah terbiasa dengan mental politik Orde Baru, kader senior Golkar bersedia dengan sukarela mengubah paradigma politiknya menjadi demokratis. Mereka tanggalkan mental status quo. Ini demi Golkar, juga demi kelangsungan peran politik tokoh senior tersebut. Keikhlasan politik tokoh senior untuk hijrah ke mental politik demokrasi ini berperan penting dalam lancarnya proyek demokratisasi internal Golkar. Tidak disibukkan dengan resistensi status quo. Kelebihan ini justru tak banyak dimiliki parpol-parpol yang lahir di era reformasi. Mereka kerap terbentur problem mental statu quo internal. Golkar salah satu partai yang dengan cepat hijrah menuju mental demokrasi.
Strategi kedua, pendidikan politik demokrasi, tak kalah pentingnya. Pasca reformasi, di tubuh Golkar dibangun sebuah habitus politik baru: kompetisi berbasis kualifikasi. Golkar membuka akses selebar-lebarnya kepada seluruh kader dan anak muda yang berminat dengan politik untuk membangun karir politiknya di Golkar. Budaya nepotisme, kolusi, dan korupsi yang sebelumnya melekat pada tubuh Golkar, perlahan terhapus dari memori publik. Puncak penegakan mental demokratis Partai Golkar adalah pelaksanaan konvensi tahun 2004. Ini simbol kesuksesan Partai Golkar mendemokratisasikan dirinya. Konvensi menjadi mercusuar proyek demokratisasi Golkar.
Reformasi yang penuh dengan gejolak politik nan ekstrem, berhasil dilalui Partai Golkar dengan mulus. Semua tantangan eksternal tersebut tak menggoyahkan layar perahu politik Partai Golkar. Semakin kencang badai politik menerpa, layar perahu politik Partai Golkar justru semakin kokoh. Satu ciri khas Partai Golkar: semakin mendapatkan tekanan dari kekuatan eksternal, Golkar semakin solid, kuat, dan kokoh. Era reformasi telah membuktikan karakteristik ini.
Musuh terbesar Partai Golkar adalah dirinya sendiri. Tantangan terbesar Partai Golkar bukan dari eksternal, tapi internal. Kekuatan eksternal tak akan mampu menggoyahkan Partai Golkar. Sebaliknya, perpecahan di internal akan begitu cepat merobohkan tiang pancang Partai Beringin ini. Struktural organisasi dan mental politik Partai Golkar akan rapuh ketika digerogoti oleh problem di internalnya. Sekali lagi, cobaan terbesar Partai Golkar adalah dirinya sendiri, bukan kekuatan politik (parpol) eksternal.
OK. So, apa yang harus diwaspadai Partai Golkar dari dirinya sendiri? Jawabannya simple: mental anti-demokrasi. Kesuksesan Partai Golkar bertahan melewati era reformasi adalah keberhasilannya mendemokratiskan dirinya. Itu ruh penyelamat Golkar. Jadi, jika ruh itu dicabut dari tubuh Partai Golkar, maka akan matilah nyawa politik partai ini. Ruh politik Partai Golkar ada tiga: mental, budaya, dan spirit demokrasi.
Dalam beberapa tahun belakangan, kita melihat bahwa Partai Golkar sedang mengalami cobaan dengan dirinya sendiri. Nyala spirit demokrasi di internal Partai Golkar agak meredup. Pada era kepemimpinan Aburizal Bakrie (Ical), pola kepemimpinan yang dibangun cenderung mengabaikan prinsip dasar demokrasi. Terjadi praktik politik yang mengarah pada semangat anti-demokrasi. Beberapa dari keputusan politik Partai Golkar tidak dijalankan berdasarkan mekanisme demokrasi, namun secara sepihak, subjektif, dan cenderung otoritarianistik.
Kembali pada rumus utama: cobaan terbesar Partai Golkar adalah dirinya sendiri, maka potensi terjadinya tindakan anti-demokrasi adalah ujian yang harus diselesaikan partai ini. Potensi ini muncul dari dalam diri Partai Golkar sendiri, bukan dari luar dirinya. Jadi, cobaan ini jauh lebih berat dari cobaan yang pernah dialami di era reformasi.
Demokrasi adalah semangat utama Partai Golkar semenjak era reformasi. Ruh partai ini. Spirit ini harus terus dijaga. Tak boleh padam. Setiap periode kepemimpinan di tubuh partai ini harus berkomitmen pada kelestarian spirit demokrasi di internalnya. Ini harga yang tak bisa ditawar-tawar. Kepemimpinan akan terus berganti, tapi spirit demokrasi tak boleh mati suri. Karakter kepemimpinan di Partai Golkar harus menjaga warisan yang berharga ini. Tanpa energi demokrasi di tubuhnya, Partai Golkar akan ambruk, sepertitubuh kehilangan ruhnya.
*Fayakhun Andriadi, Anggota DPR RI Komisi 1, Ketua PLT DPD Golkar DKI JAKARTA, Kandidat Doktor Ilmu Politik UI.
