Konflik tentang KPK dewasa ini tensinya naik bekali-kali lipat dari sebelumnya. Kisruh ini sebenarnya bukan barang baru, melainkan rangkaian cerita lama yang terus terhubung hingga saat ini.
Berbicara KPK tentunya bangsa ini ingin membicarakan agar masalah moral tentang kriminal yang berdomain korupsi untuk bisa segera enyah dari negri ini.
Korupsi memang menjadi sejarah suram bangsa ini, yang mengakibatkan lumpuhnya akal untuk merealisasikan bangsa idaman seluruh rakyat. Korupsi menjadi luka yang mengaga parah hingga obat pilihannya pun tidak kunjung bisa beraksi menyembuhkan.
Misteri KPK dan usaha mengidealisasikannya pun menjadi pusat perhatian yang mungkin besar-besaran menjadi pembahasan.
Logika tentang pemilihan obat untuk suatu penyakit ketika sakit pasti dilandaskan pada harapan bahwa obat itu mampu mengurangi sakit atau bahkan memang benar menjadi obat agar penyakit itu sembuh.
Sama halnya dengan KPK yang hadir sebagai pilihan obat untuk menyembuhkan penyakit korupsi di bangsa ini pasti dilandaskan pada harapan agar bangsa ini benar-benar bersih dari kegiatan korupsi.
Tetapi kenyataannya hampir 20 tahun KPK ini ada tapi korupsi setiap hari masih ada atau bahkan mungkin masih menjadi masalah penting di negara ini. Sehingga hal tersebut memang perlu di pertimbangkan ulang kiranya di mana letak kekeliruan bangsa ini memilih langkah dalam mengatasi korupsi.
Dokternya kah yang keliru? Resep obatnya yang salah? Obatnya yang tidak ampuh? Atau bahkan penyakitnya yang memang sudah sangat resisten?
Untuk menjawab semua itu, mungkin sudah banyak forum-forum diskusi yang bisa memberikan pandangan. Mengurai satu persatu permasalahan hingga memunculkan opsi agar segera dituntaskan penyakit korupsi yang ada di bangsa ini.
Tetapi dalam tulisan ini, penulis lebih tertarik untuk membahas sisi lain mengapa korupsi seakan tidak bisa disembuhkan di negara ini.
Meresensi pernyataan salah satu pejabat yang mengatakan bahwa tingkat KKN (Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme) yang tinggi di suatu negara akan berakibat menurunnya investasi yang masuk ke dalam negeri, dengan alasan jaminan keamanan pengelolaan keuangan yang bisa terancam.
