Islam merupakan agama yang banyak dianut masyarakat Jawa Barat (Sunda). Hal ini terbukti dari jumlah penduduk 38.175.571 jiwa yang beragama Islam sebesar 34.884.290 orang. Yang beragama Kristen 637.560 orang, beragama Hindu sebesar 280.470 orang dan yang beragama Budha 109.104 orang. Jumlah tempat peribadatan pada tahun 2002 tercatat antara lain, tempat peribadatan umat Islam 157.548 buah yang terdiri dari 43.041 buah mesjid, 90.075 buah langgar dan 24.432 mushollah. Tempat peribadatan agama lainnya berjumlah 1.703 buah yang terdiri dari gereja Protestan 1.317 (77,33 persen), gereja Katholik 201 (11,80 persen), pura Hindu 21 (1,23 persen) dan vihara Budha 164 (9,64 persen).
Orang Sunda mengaku bahwa agama yang dianut dari leluhurnya adalah agama Islam tetapi hal ini masih dalam perdebatan. Hal ini menurut pengakuan dan kepercayaan orang Kanekes atau orang Baduy yang merupakan orang Sunda asli. Mereka berada di pedalaman Serang Banten. Orang kanekes mempercayai bahwa leluhur mereka mempunyai hubungan langsung dengan Adam dan Hawa yang dalam agama Islam sebagai Manusia dan Nabi pertama. Agama yang mereka anut disebut Sunda Wiwitan.
Dalam menguraikan Islam di Jawa Barat dalam pembahasan ini terbagi kepada tiga fase yaitu pertama, fase masuknya Islam di tatar Sunda dan penyebarannya. Kedua, fase munculnya Islam radikal dengan terjadinya gerakan Darul Islam (DI/TII) dan ketiga, fase gerakan persuasif Islam meliputi organisasi Persatuan Islam (Persis) dan Persyarikatan Ulama dan orientasi politik masyarakat Jawa Barat dari Pemilu ke pemilu
Awal Masuknya Islam di Jawa Barat
Awal masuknya Islam ke Jawa Barat terdapat beberapa versi antara lain: pertama, persi yang mengatakan bahwa sejarah masuknya Islam di Tatar Sunda berawal dari seorang pemeluk agama Islam yang pertama kali di tanah Sunda adalah Bratalegawa putera kedua Prabu Guru Pangandiparamarta Jayadewabrata atau Sang Bunisora penguasa kerajaan Galuh. Ia memilih hidupnya sebagai saudagar besar, biasa berlayar ke Sumatera, Cina, India, Srilangka, Iran, sampai ke negeri Arab. Ia menikah dengan seorang muslimah dari Gujarat bernama Farhana binti Muhammad. Melalui pernikahan dengan seorang muslimah ini, Bratalegawa memeluk agama Islam, kemudian menunaikan ibadah haji dan mendapat julukan Haji Baharudin. Sebagai seorang yang pertama kali menunaikan ibadah haji di kerajaannya ia pun di kenal dengan sebutan Haji Purwa.
Versi kedua bahwa sejarah masuknya Islam ke Jawa Barat dari Karawang karena, di Karawang terdapat sebuah pesantren di bawah pimpinan Syekh Quro sebagai penyebar dan guru agama Islam pertama di daerah Karawang. Syekh Quro nama aslinya adalah Syekh Hasanuddin putra Syekh Yusuf Sidik, seorang ulama yang datang dari negeri Campa (daerah Vietnam sekarang). Ia datang di Pulau Jawa sebagai utusan pada abad ke-14 sezaman dengan kedatangan Syekh Datuk Kahpi menumpang kapal yang dipimpin Laksamana Cheng Ho dalam perjalanannya menuju Majapahit. Dalam pelayarannya itu, armada Cheng Ho tiba di Pura Karawang. Syekh Hasanuddin beserta para pengiringnya turun di Karawang dan bertempat tinggal di sana. Di Karawang ia menikah dengan Ratna Sondari, putri Ki Gedeng Karawang, dan membuka pesantren yang diberi nama pondok Quro yang khusus mengajarkan al-Qur’an, karena itulah Syekh Hasanuddin kemudian dikenal dengan nama Syekh Quro. Syekh Quro bermukim di Karawang sampai wafat dan dimakamkan di Desa Pulo Kalapa Kecamatan Wadas Karawang.
Sumber lain yang menunjukkan datangnya Islam pertama kali di Jawa Barat dibawa Syekh Nurjati yang disebut pula Syekh Datuk Kahpi, Syekh Idofi, atau Syekh Nuruljati, seorang ulama yang berasal dari Arab (Persi). Ia datang sebagai utusan Raja Persi bersama 12 orang pengikutnya sekitar abad ke-14, pada masa Ki Gedeng Jumajanjati. Atas ijin dan kebaikan penguasa pelabuhan itu, Syekh Nurjati kemudian menetap dan bermukim di Pasambangan di bukit Amparan Jati dekat pelabuhan Muarajati, kurang lebih lima kilometer sebelah Utara Kota Cirebon sekarang. Ia kemudian menjadi guru agama Islam dan mendirikan pesantren yang tumbuh menjadi sebuah pesantren yang cukup ramai. Pesantren Muarajati lebih berkembang lagi ketika datangnya Syekh Syarif Hidayatullah atau Sunan Gunung Djati dari Mesir.
Tokoh Syarif Hidayatullah(1448-1568) yang lebih dikenal dengan nama Sunan Gunung Jati (SGJ) sejauh ini dianggap sebagai tokoh penyebar agama Islam di tanah Sunda dan penegak kekuasaan Islam pertama di Cirebon. Dalam perjalananya ke Cirebon ia singgah di Pasai dan tinggal bersama Maulana Ishak, kemudian tiba di pelabuhan Muara Jati (Cirebon) lalu melanjutkan perjalanan ke Desa Sembung-Pasambangan dekat Giri Amparan Jati pada tahun 1475.
Di daerah pedalaman Sunda Islamisasi dilakukan oleh kerajaan Sumedanglarang di mana pada tahun 1530 Masehi Sumedanglarang ditaklukan kerajaan Cirebon. Raja Sumedanglarang yang menganut agama Islam adalah Ki Gedeng Sumedang atau dikenal dengan nama Pangeran Santri yang berkedudukan sebagai bawahan Cirebon. Kemudian diteruskan oleh putranya yaitu Pangeran Angkawijaya dengan gelar Geusan Ulun Sumedanglarang. Kekuasaan Geusan Ulun meliputi Sumedang, Garut, Tasikmalaya dan Bandung.
Dengan demikian peyebaran Islam di Jawa Barat dari arah utara oleh kerajaan Cirebon sebagai titik awal masuknya Islam ke tatar Sunda kemudian dari arah selatan oleh kerajaan Banten yaitu oleh Sultan Hasanuddin yang merupakan putra dari Sunan Gunung Jati Cirebon sedangkan untuk daerah pedalaman yang meliputi daerah priangan melalui kerajaan Sumedanglarang sebagai bawahan kerajaan Cirebon.
Gerakan Politik Islam Radikal
Gerakan politik Islam secara radikal di Jawa Barat yakni adanya peristiwa pemberontakan Darul Islam (DI/TII) yang diprakarsai Kartosoewiryo pada tahun 1948-1968. Kartosoewiryo dilahirkan di Jawa Timur pada tanggal 7 Pebruari 1905. Ia putra seorang tokoh pegawai rendah pangreh praja Belanda. Ia memperoleh pendidikan dan kepandaian berbahasa Belanda dengan tamat dari sekolah rendah Eropa (Europese Lagere School) dan belajar pada sekolah dokter Hindia-Belanda (Nederlands-Indische Artsen School, NIAS) di Surabaya.
Pada tahun 1926 ia diusir dari sekolah kedokteran itu karena kegiatan-kegiatan politik radikal kiri. Pada tahun 1927 ia menjadi anggota Partai Sarekat Islam Indonesia (PSII). H.O.S. Tjokroaminoto, pendiri kharismatik gerakan massa Indonesia yang pertama yakni Sarekat Islam. Ia menjadi ayah angkat dan pelindung Kartosoewiryo. Setelah mengabdi dua tahun sebagai sekretaris pribadi Tjokroaminoto dari tahun 1927 sampai 1929, Kartosoewiryo sakit parah dan tetirah ke desa asal istrinya di Malangbong Garut, Jawa Barat. Ayah mertuanya seorang kiyai setempat yang terkenal bernama Ardiwisastra. Jadi melalui perkawinanya Kartosoewiryo memperoleh akses ke dalam jaringan luar para kiyai di daerah itu yang dua dasawarsa setelah itu akan mengabdi sebagai jantung Darul Islam.
Pada tahun 1929 ia menjadi komisaris PSII untuk Jawa Barat dan dua tahun kemudian menjadi sekretaris umum PSII. Setelah wafatnya Tjokroaminoto pada tahun 1934, PSII compang-camping dikoyak-koyak persainganantara berbagai faksi di dalam tubuhnya. Kartosoewiryo dipilih sebagai wakil ketua partai pada tahun 1936 dan menjadi salah seorang juru bicara utama bagi nonkooperasi menyeluruh dengan lembaga-lembaga pemerintahan Belanda.
Dalam suatu kasus, Kartosoewiryo dikeluarkan dari partai dan pada bulan Maret 1940 Komite Pembela Kebenaran (KPK) yang pernah didirikannya pada waktu aktif di partai muncul sebagai parai politik baru. Sekaligus Kartosoewiryo mendirikan lembaga Suffahnya di Malangbong.[1] Lembaga itu adalah sebuah pesantren, di mana para santri tinggal selama empat sampai enam bulan. Cara hidup menekankan pertarakan, mengendalikan diri sendiri, persamaan dan ketekunan beragama. Hak milik perseorangan dikumpulkan, kerja keras dituntut dari semua orang (bahkan dari Kartosoewiryo sekalipun) dan pelajaran diberikan di dalam pokok acara sedemikian beragam seperti bahasa Belanda, astronomi dan aliran tasawuf Islam yang diikuti Kartosoewiryo sepanjang kariernya.
Pada masa pendudukan Jepang pada mulanya menghentikan semua kegiatan partai, termasuk KPK. Maka lembaga Suffah menjadi pesantren konvensional dan tidak berpolitik. Namun pada tahun 1945 misi politik Lembaga suffah dibangkitkan kembali ketika lembaga itu menjadi tempat melatih (dengan bantuan Jepang) seksi pemuda Laskar Masyumi, yang dikenal sebagai Hizbullah. Jumlah orang yang dilatih boleh jadi kurang dari 2000 orang, tetapi pentingnya mereka bagi Darul Islam diperbesar oleh jumlah pengikut-pengikut yang jauh lebihbesar, yang para santrinya terbukti mampu mengerahkannya dari desa-desa asal mereka di Priangan dan Jawa Tengah. Tokoh-tokoh utama Darul Islam seperti Kamran, Zainal Abidin dan Oni semuanya pernah di KPK atau dilatih pada lembaga Suffah. Pada tanggal 24 April 1962 Imam NII terluka dalam suatu tembak-menembak. Ia tertawan pada tanggal 4 Juni dan diadili pada bulan Agustus. Pada tanggal 12 September (pada sidang peradilan yang berkaitan) hakim ketua mengumumkan bahwa Kartosoewiryo tidak akan dapat memberikan kesaksian karena ia telah ditembak mati.
Kartosoewiryo mula-mula memproklamasikan Negara Islam pada 14 Agustus 1945, tetapi kemudian memberikan dukungannya kepada Republik yang diproklamasikan tanggal 17 Agustus 1945 oleh Soekarno dan Hatta. Sosok nasionalnya diakui ketika koalisi kekuatan-kekuatan politik kaum muslimin, Masyumi, direorganisasikan sebagai partai politik pada bulan November 1945. Pada waktu itu Kartosoewiryo diangkat menjadi anggota Dewan Pimpinan Partai dan kemudian menjadi komisarisnya untuk Jawa Barat.
Kemunculan pemberontakan DI/TII paling tidak ada dua faktor yang melatar belakanginya yaitu pertama, terjadinya kekosongan politik di masa awal kemerdekaan dengan munculnya agresi militer ke I dan II Belanda dilanjutkan dengan perjanjian linggar jati dan renville, di mana secara politis sangat merugikan Indonesia sehingga muncul kekecewaan bagi Kartosoewiryo di Jawa Barat yang harus meninggalkan Jawa Barat hijrah ke Yogyakarta. Kekecewaan itu sekaligus sebagai kesempatan bagi Kartosoewiryo untuk melaksanakan niatnya mendeklarasikan Negara Islam di Jawa Barat bahkan di Indonesia.
Pada awalnya Keputusan Kartosoewiryo untuk meneruskan perjuangan bersenjata melawan Belanda secara diam-diam didukung Republik, khususnya para anggota Masyumi. Pada bulan November 1947 Masyumi Daerah Jawa Barat di bawah Kartosoewiryo bertindak mengkoordinasikan usaha-usaha mengusir Belanda dengan usaha mendirikan Negara Islam. Konferensi yang diadakan di Gunung Cupu, Jawa Barat bagian Tenggara, mendirikan badan-badan koordinasi untuk mengarahkan kegiatan-kegiatan militer Hizbullah dan Sabilillah melawan Belanda di Kabupaten Garut dan Kabupaten Tasikmalaya. Selain itu Majelis Umat Islam dibentuk untuk mengkoordinasikan semua organisasi Muslimin di Jawa Barat, dan untuk meneruskan perjuangan bersenjata melawan pasukan kolonial. Semua pasukan tempur menjadi bagian Tentara Islam Indonesia (TII) dan pasukan-pasukan pilihan dihimpun dalam Pahlawan Darul Islam (PADI). Pada bulan Mei1948 Kartosoewiryo mengumumkan dirinya sendiri sebagai Imam, membentuk kabinet, mempersiapkan Undang-Undang Dasar serta merencanakan struktur sipil dan militer bagi negara baru itu.
Dengan diundangkannya Undang-Undang Dasar pada tanggal 27 Desember 1948, Negara Islam Indonesia didirikan secara formal sebagai kesatuan politik yang terpisah. Selama periode ini Darul Islam bergerilya menentang tentara Belanda dan Negara Pasundan yang didalangi Belanda. Pasukan-pasukan militer Pasundan dan Belanda terkurung di kota-kota dan jalan-jalan utama, sedangkan Darul Islam menguasai pedesaan selaku satu-satunya kekuatan besar nasionalis yang tidak meninggalkan Jawa Barat. Akibat terpenting Persetujuan Renville adalah membuat jihad Kartosoewiryo satu-satunya gerakan kemerdekaan yang dapat dipercaya di Jawa Barat untuk satu setengah tehun terakhir revolusi Indonesia. Jadi memberikan kepada Darul Islam bulan-bulan berharga untuk menegakkan legitimasi tentara dan pemerintahan sipilnya.
Pangkalan-pangkalan terpenting Darul Islam adalah di Keresidenan Priangan yang meliputi kabupaten Bandung, Sumedang, Garut, Tasikmalaya dan Ciamis, tiga kabupaten terakhir yang merupakan wilayah-wilayah teras dukungan bagi gerakan itu. Kantong-kantong kekuatan Darul Islam terdapat pula di sekitar Bogor, di dekat Indramayu di pantai utara dan lewat perbatasan Jawa Tengah.
Dengan dukungan politik yang dipelihara selama tak hadirnya para pembesar Republikein dari Jawa Barat, dan sebagai tanda keengganan Kartosoewiryo untuk menerima syarat-syarat kemerdekaan yang diperoleh Republik dari Belanda, pada tanggal 7 Agustus 1949, Kartosoewiryo membuat pengumuman formal eksistensi Negara Islam yang meliputi seluruh Indonesia. Sejak aksi polisional kedua dan seterusnya Kartosoewiryo menganggap Jawa Barat sebagai wilayah de facto NII. Ketika Divisi Siliwangi dari Tentara Nasional Indonesia kembali ke Jawa Barat selama awal 1949, kedatangan mereka dianggap sebagai pelanggaran yang mencolok mata kewibawaan Negara berdaulat, maka bentrokan pun tidak dapat dielakkan.
Faktor kedua kuatnya niat Kartosoewiryo mendirikan Negara Islam Indonesia adalah potensi bagi pengerahan laskar Islam diberi dorongan oleh keterpencilan, terlalu kurang diwakili dan kekecewaan mengenai tujuan-tujuan Islam selama perdebatan di Konstituante serta manuver-manuver politik pada awal revolusi. Di bawah pengawasan Jepang pimpinan politik masyarakat Islam muncul sebagai kekuatan politik baru yang tegap. Namun, ketika rencana-rencana Jepang untuk memberikan kemerdekaan kepada Indonesia, jubah pimpinan nasional diserahkan kepada para pemimpin sekuler atau Islam sekedar sebutan saja. Sedangkan pemimpin yang saleh, yang mewakili struktur-struktur pengerahan keagamaan Jawa pedesaan, dilorot ketidakberdayaan politik. Orang-orang seperti Soekarno dan Hatta-lah di kalangan angkatan yang lebih tua yang paling berpengaruh dalam menentukan warna Undang-Undang Dasar 1945 yang pada dasarnya tidak teokratis. Jelaslah bahwa kekuatan-kekuatan Islam ortodoks telah kalah dalam perjuangan mereka untuk menjadikan terang-terangan bersifat Islam serta bertanggungjawab untuk memaksakan syari’at Islam.
Dengan kedua faktor itulah seorang Kartosoewiryo mendeklarasikan Negara Islam Indonesia di Jawa Barat yang menunjukkan kekecewaan kepada para pemimpin Republik atas kegagalan mereka dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia melalui perundingan-perundiangan dengan pihak Belanda yang senantiasa merugikan Indonesia. Selain itu juga aspek keterwakilan golongan Islam dalam konstituante yang tidak menunjukkan keseluruhan elemen Islam terwakili dalam konstituante serta aspirasi politik golongan Islam yang kurang terakomodir secara baik dalam sidang-sidang konstituante walaupun pada akhirnya konstituante mengalami kegagalan dalam menentukan UUD sehingga diakhiri dengan lahirnya Dekrit Presiden tahun 1959.
Gerakan Politik Islam Persuasif
Dalam uraian gerakan Islam persuasif di Jawa Barat tertuju pada dua organisasi pembaharuan yaitu Persis dan Persyarikatan Ulama dengan alasan yakni: Pertama, organisasi itu berdiri di Jawa Barat. Kedua, organisasi keagamaan tersebut lebih mengedepankan pendekatan persuasif dengan cara membentuk organisasi modern. Ketiga, kedua organisasi tersebut terlibat dalam kegiatan-kegiatan politik bahkan menjadi partisipan partai politik.
Persyarikatan Ulama
Persyarikatan Ulama pada awalnya merupakan organisasi sosial keagamaan. Ia bergerak dalam bidang pendidikan dan sosial tetapi karena tuntutan pada masa itu, pendiri Persyarikatan Ulama yaitu K.H. Abdul Halim bergabung dalam partai Sarekat Islam pada tahun 1918 kemudian ia bergabung pula dalam MIAI bersama-sama dengan organisasi Islam lainnya. Pada zaman penjajahan Jepang Persyarikatan Ulama bergabung dalam Masyumi begitu pula setelah pasca kemerdekaan. K.H. Abdul Halim adalah salah satu Kiyai yang terakomodir dalam BPUPKI yang dibentuk Jepang sehingga berkat jasa-jasanya mendapatkan bintang Maha Putra dari Presiden Soeharto pada tahun 1992 dan pada tahun 2008 dinobatkan sebagai Pahlawan Nasional oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Pada tahun 1952 Persyarikatan Ulama berubahan nama menjadi Persatuan Umat Islam (PUI).
Persyarikatan Ulama merupakan gerakan pembaharuan yang berdiri di daerah Majalengka Jawa Barat, dimulai pada tahun 1911 atas inisiatif Haji Abdulhalim yang lahir di Cibelerang Majalengka tahun 1887.
Pada tahun 1911 Halim kembali dari Mekkah kemudian mendirikan sebuah organisasi bernama Hayatul Qulub. Hayatul Qulubbergerak di bidang ekonomi dan pendidikan. Yang anggota umumnya terdiri dari pedagang dan petani. Organisasi tersebut bermaksud untuk membantu anggota-anggotanya yang bergerak di bidang perdagangan dalam persaingan dengan pedagang-pedagang Cina. Sekitar tahun 1915 dibubarkan oleh pemerimntah karena dianggap sebagai penyebab kerusuhan.
Tetapi, kegiatan-kegiatan Hayatul Qulub terus berjalan. Kegiatan di bidang pendidikan dilanjutkan oleh sebuah organisasi baru yang disebut Majlisul Ilmi. Pada tahun 1916 didirikan lembaga pendidikan yang bersifat modern dengan nama Jam’iyat I’anat al-Muta’allimin. Untuk memperbaiki mutu sekolahnya Halim berhubungan dengan Jamiat Khair dan Al-Irsyad di Jakarta.
Organisasi tersebut yang kemudian diganti menjadi Persyarikatan Ulama, diakui secara hukum oleh pemerintah pada tahun 1917 dengan bantuan O.S. Tjokroaminoto, Presiden Sarekat Islam. Persyarikatan Ulama sangat aktif dengan kegiatan-kegiatan Sarekat Islam kira-kira dari tahun 1918 sampai tahun 1933, termasuk dalam masalah-masalah perburuhan. Ia tidak pula menolak untuk mengambil contoh lembaga-lembaga pendidikan bukan Islam.
Persatuan Islam
Persatuan Islam (Persis) didirikan di Bandung pada tahun 1920-an. Pada mulanya Persis pun bergerak dalam bidang pendidikan dan sosial keagamaan tetapi karena tuntutan pada masa itu seperti halnya Persyarikatan Ulama, Persis pun bergabung dalamSarekat Islam yang telah beroperasi di kota ini semenjak tahun 1913. Kemudian bergabung pula dalam MIAI. Pada masa Jepang bergabung dalam Partai Masyumi begitu pula pada masa pasca kemerdekaan bergabung dalam Masyumi dengan tokohnya Moh. Natsir. Pada masa Orde Baru Persis bergabung dalam Partai Persatuan Pembangunan (PPP) kemudian pada masa reformasi bergabung dengan Partai Bulan Bintang (PBB) dan pada pemilu 2004 ketika PBB terpecah Persis mencabut dukungan kepada PBB yang berakibat turunnya suara PBB.
Persis memperoleh dukungan dan partisipasi dari dua tokoh yang penting, yaitu Ahmad Hassan yang dianggap sebagai guru Persis dan Mohammad Natsir yang bertindak sebagai juru bicara dari organisasi tersebut dalam kalangan kaum terpelajar. Mohammad Natsir kemudian banyak aktif didunia politik yang kemudian menjadi Ketua Umum Masyumi dan menjadi Perdana Menteri pertam RI. Ia terus aktif sampai akhir hayatnya sebagai Ketua DDI dan bagian dari Petisi 50 yang menjadi oposisi terhadap pemerintahan Orde Baru. Dengan demikian ia aktif sebagai aktifis mulai sebelum kemerdekaan, zaman Orla dan Orba. Pada tahun 2008, ia dinobatkan sebagai Pahlawan Nasional oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.
Persis lebih banyak bergerak dalam bidang Pendidikan Islam, Persis juga mendirikan sebuah pesantren (disebut Pesantren Persis) di Bandung pada bulan Maret 1936. Dalam aspek publikasi Persis menerbitkan beberapa majalah. Majalah Pembela Islam yang terbit di Bandung dari tahun 1929. Tahun 1931 menerbitkan Al-Fatwa, sebuah majalah berbahasa Indonesia dan dicetak dengan huruf Jawi. Sebuah majalah lain Al-Lisaan kemudian diberhentikan ketika Jepang masuk di Indonesia. Majalah lain Al-Takwa, sebuah majalah dalam bahasa Sunda, Majalah Soal Jawab yang diterbitkan pada tahun 1930-an mengemukakan artikel-artikel dalam bentuk jawaban terhadap pertanyaan-pertanyaan yang dimajukan oleh para pembacanya yang pada umumnya berkenaan dengan agama.
Orientasi Politik Masyarakat Jawa Barat Mulai Pemilu 1955-2004
Dalam uraian ini akan menganalisis orientasi politik masyarakat Jawa Barat dengan melihat partisipasi politik masyarakat dalam pemilu. Uraian ini berguna untuk melihat pengaruh aliran politik yang berkembang di masyarakat serta untuk menggambarkan bagaimana budaya politik yang berkembang di masyarakat Jawa Barat Bahasan ini akan menjelaskan setiap pemilu yang pernah di lakukan di Indonesia mulai dari pemilu 1955 sampai dengan pemilu 2004 dengan menggambarkan perolehan suara di Provinsi Jawa Barat.
Pemilu Tahun 1955
Pemilu 1955 merupakan Pemilu pertama dalam era kemerdekaan Indonesia. Pemerintah Burhanudin Harahap dari Partai Masyumi telah berjasa besar menyelenggarakan Pemilu ini dengan sukses. Pemilu tahun 1955 sering disebut sebagai pemilu yang demokratis karena diikuti oleh banyak partai politik baik partai politik yang beraliran agama, nasionalis maupun partai yang haluan kedaerahan. Pemilu 1955 juga membuka ruang bagi individu yang akan ikut berkompetisi dalam pemilu sebagi peserta pemilu perseorangan. Pemilu yang diselenggarakan secara serentak di seluruh wilayah Indonesia termasuk di Jawa Barat melahirkan dinamika politik khas masing-masing daerah
Provinsi Jawa Barat dengan jumlah penduduknya yang mayoritas beragama Islam, tidak terlalu mengherankan dalam segala aspek yang berkaitan dengan dinamika kehidupan politik Jawa Barat, aspek ke-Islam-an, isme kedaerahan, wawasan kebangsaan, serta kebutuhan atas gagasan-gagasan pembaharu selalu tampak mencuat ke permukaan dan menjadi bagian yang sulit dipisahkan dari dinamika perpolitikan di daerah ini.
Dalam Pemilu 1955 diikuti oleh Parpol dan Perorangan, peraih suara terbanyak di Jawa Barat adalah Masyumi yang berhasil mengumpulkan 26,5 %, disusul oleh PNI dengan persentase 22,1 %, PKI (10, 9 %), NU (9,7 %), serta PSII dan Perti (masing-masing 5,7 %).
Jika dijumlahkan, porsentase perolehan suara keseluruhan partai-partai Islam adalah 41,9 %. Walaupun angka ini belum dapat menempatkan partai-partai Islam tersebut sebagai peraih mayoritas, tetapi dengan melihat persentase yang cukup tinggi bahkan kurang lebih sama dengan persentase secara nasional, hal ini menunjukanbahwa aspek ke-Islam-an merupakan bagian tak terpisahkan dalam kehidupan politik di Jawa Barat, khususnya pada masa itu.
Yang tampak cukup menarik untuk disimak adalah dengan keberhasilan PNI memperoleh terbanyak kedua setelah Masyumi dan selisih suara yang diraihnya tidak terlalu jauh. Hal ini memberikan indikasi bahwa pada masa-masa itu di samping aspek-aspek ke-Islam-an, wawasan nasionalisme juga cukup berpengaruhdalam percaturan politik di Jawa Barat.
Demikianlah gambaran secara umum dinamika politik Jawa Barat pada pasca Pemilu 1955. Dari hasil yang diraih dari masing-masing partai, terlihat bahwa Masyumidan PNI merupakan kekuatan politik utama di Jawa Barat ketika itu. Bahkan jika dibandingkan dengan perolehan suara partai lainnya, kedua partai ini cukup dominan misalnya, walaupun secara nasional NU dan PKI menduduki urutan ketiga dan keempat dengan persentase perolehan suara masing-masing 18,4 dan 16,3%, namun di Jawa Barat keduanya dapat dikatakan tidak memiliki popularitas sebesar yang diraihnya secara nasional.
Pemilu Tahun 1971
Pemilu 1971 merupakan Pemilu pertama dalam Era Orde Baru, karenanya dibandingkan dengan Pemilu yang diselenggarakan tahun 1955 perbedaan amat mencolok terutama terlihat dari jumlah Organisasi Peserta Pemilu (OPP) yang hanya 10 partaitanpa diikuti oleh Masyumi, PSI dan PKI.
Masyumi dan PSI dibubarkan oleh Presiden Soekarno karena banyak anggotanya yang terlibat dalam pemberontakan daerah (PRRI, PERMESTA), sedangkan PKI dibubarkan oleh Pengemban Surat Perintah Sebelas Maret Presiden RI Soeharto karena pelaku makar G-30-S/PKI.
Hasil Pemilu secara bermutu adalah Sekber Golkar yang untuk daerah Jawa Barat mampu mengumpulkan7.625. 797 (76,12%) dari 10.017.708 suara sah yang masuk. Hal ini berarti Golkar sekaligus meraih suara mayoritas. Kemudian disusul oleh NU yang meraih 1.310.679 (13,08%). Parmusi (399.730/3,99%), PSII (304.989/3,04%) dan PNI (172.551/1,72%), sedangkan 5 partai lainnya, yaitu Perti, Perkindo, Partai Katholik, Murba, dan IPKI hanya mampu meraih suara masing-masing 55.315, 12.013, 40.679, 10.042 dan 69.913 suara, yang jika dijumlahkan suara yang diraih kelima partai itu dipersentasikan hanya 2,05%.
Barangkali dengan memperhatikan latar belakang Golkar tampil sebagai kekuatan baru tidak akan terlalu sulit untukdipahami, apalagi organisasi politik ini sebagai eksponen sekaligus motor penggerak Orde Baru. Bagi Jawa Barat, latar belakang ini sangatlah penting mengingat peranannya dalam membina Orde Baru. Dengan tanpa bermaksud mengecilkan peranan yang dimainkan oleh OPP lain, bahwa Golkar Jawa Barat telah memberikankontribusi cukup besar terhadap proses kelahiran Orde Baru. Adalah fakta sejarah bahwa pada masa Orde Baru, gagasan pembaharuan dan pembangunan yang kemudian disuarakan Orde Baru sebagian besar dari hasil pemikiran tokoh-tokoh Golkar Jawa Barat.
Hal lain yang menjadi faktor utama kemenangan Golkar adalah berkat penampilan organisasi ini dalam mengemukakan gagasan. Kemudian hal lain yang mendorong kemenangan Golkar adalah faktor sosio politis yang selama itu, pemerintahan Parlementer yang didominasi parpol kurang memperhatikan kekaryaannya sehingga berkenan di hati masyarakat.
Dalam Pemilu 1971, di samping tampilnya Golkar sebagai kekuatan baru, NU-pun berhasil memperbaiki pamornya baik di antara sesama partai Islam maupun dalam perolehan suara secara keseluruhan. Di antara partai-partai Islam, NU berhasil menempati posisi teratas sedangkan dalam perolehan suara secara keseluruhan NU menduduki peringkat kedua setelah Golkar. Di samping itu, persentase perolehan suara NU juga meningkat jauh lebih besar dibandingkan Pemilu tahun 1955. Begitulah Pemilu 1971 meninggalkan banyak cacatan dan fenomena penting dalam konstalasi kehidupan politik di Jawa Barat.
Pemilu Tahun 1977
Berbeda dengan Pemilu sebelumnya khususnya dalam jumlah OPP. Pemilu 1977 hanya diikuti oleh 3 OPP setelah terjadinya penyederhanaan Partai Politik yang terdiri dari Golongan Karya dan dua partai politik saja dengan berdasarkan Undang-UndangNomor 3 Tahun 1975. dengan demikian, telah terjadi fusi sebagai berikut:
a) Partai-partai Islam (NU, PSII, Perti dan Permusi) menjadi Partai PersatuanPembangunan (PPP).
b) Partai-partai PNI, IPKI, Murba, Perkindo, dan Partai Katholik menjadi Partai Demokrasi Indonesia (PDI).
c) Golongan Karya sendiri.
Adapun hasil Pemilu Tahun 1977 adalah: Golkar berada di posisi teratas dengan meraih 7.925.7289 (66,27%) dari 11.595.500 suara yang sah. PPP di urutan kedua dengan meraih 3.413.310 (28,54%) dan PDI menempati tempat ketiga dengan perolehan suara 620.462 (5,19%).
Dalam Pemilu kali ini, fenomena penting muncul adalah bangkitnya kekuatan Islam (melalui PPP). Sejalan dengan itu, perolehan suara Golkar tampak menurun. Sementara itu PDI juga, meskipun perolehan suara jauh di bawah perolehan suara PPP, tetapi angka 5,19 % yang diperolehnya memperlihatkan peningkatan yang cukup mengesankan, sebab dalam Pemilu 1971 perolehan total lima partai sebelum berfusi menjadi PDI hanya 3,22 % yang 1,72 % di antaranya diraih PNI.
Pemilu Tahun 1982
Dalam Pemilu tahun 1982 diperoleh hasil suara masing-masing OPP sebagai berikut: Golkar berhasil meraih 8.596.458 suara (63,34%) dari 13.572.006 suara yang sah, disusul kemudian oleh PPP yang meraih 3.687.132 (27,16%) suara dan PDI meraih 1.288.416 (9,5%).
Fenomena yang muncul menjelang dilangsungkannya Pemilu Tahun 1982 adalah terjadinya kemelut intern yang mulai melanda PPP yang pada gilirannya menyebabkan terbengkalainya konsolidasi partai tersebut. Rupanya optimisme yang mulai tertanam sejak Pemilu 1977 sudah tidak dapat dipertahankan lagi. Di sisi lain, PDI yang mencatat kemajuan yang cukup berarti dalam Pemilu 1977 ternyata mampu memelihara optimisme yang mulai muncul. Hasilnya sungguh menggembirakan, PDI mampu mengumpulkan perolehan suara yang cukup besar, yaitu 9,5 %. Sementara itu Golkar terus merosot dan PPP mulai menurun.
Pemilu Tahun 1987
Dalam Pemilu 1987 rekapitulasi perolehan suara di Jawa Barat untuk masing-masing OPP sebagai berikut: Golkar memperoleh 11.347.051 (71,3%) dari 15.911.962 suara yang sah, sekaligus semakin memperkokoh posisi pertama. Disusul kemudian oleh PDI yang memperoleh 2.376.065 (14,9% diposisi kedua, sedangkan PPP tergeser ke posisi ketiga dengan hanya memperoleh 2.197.846 (13,8%).
Dengan memperhatikan data di atas, terlihat bahwa PDI semakin mencuat ke permukaan denganmenggeser PPP dari posisi kedua dan ke posisi ketiga. Sukses PDI dalam Pemilu 1982 rupanya terus berlanjut dalam Pemilu 1987 ini. Partai ini kembali mencatat perolehan suara yang sangat menggembirakan, baik terlihat dari segi persentase maupun jumlah suara. Sebaliknya PPP sepertinya cederung semakin melorot, Golkar yang banyak kehilangan suara dalam Pemilu 1977 dan 1982, sudah mulai banyak menarik pengalaman berharga dengan berusaha keras memperbaiki penampilannya. Dengan perolehan suara 71,3 % berarti mengalami kenaikan 8 % dari hasil Pemilu sebelumnya. Golkar tampil sebagai pemenang berkat dukungan rakyat yang luas dari berbagai kalangan.
Walaupun dalam Pemilu 1987 di Jawa Barat ini PDI mampu mengungguli PPP, akan tetapi berarti PPP kalah oleh PDI di semua Daerah Tingkat II. Ternyata di beberapa kabupaten partisan PPP masih tetap menonjol. Misalnya di Kabupaten Serang, Pandeglang, Garut, dan Tasikmalaya.
Pemilu 1987 dilaksanakan secara lebih aman dan tertib dari sebelumnya karena sejak Pemilu 1987 ini ketiga OPP untuk pertama kalinya tampil dengan satu azas yang sama, yaitu Pancasila. Dalam Pemilu itu NU berdiam diri tidak melibatkan diri dalam kontes politik. Hal ini ada krusial dengan organisasi induknya PPP.
Pemilu Tahun 1992
Pemilihan Umum yang dilaksanakan tahun 1992. Dalam Pemilu kali ini, Golkar Jawa Barat meraih 13.387.007 (70,49%) dari 18.993.272 (14,93%) dan PDI dengan 2.796.952 suara (14,58%) di urutan ketiga.
Dalam Pemilu kali ini PPP mulai bangkit kembali di Jawa Barat, walaupun hasil yang diraihnya tidak menyolok, tetapi cukup menggembirakan paling tidakPPP dapat meraih kembali kedudukannya di posisi kedua setelah sempat digeser PDI dalam Pemilu 1987. Memang selisih perolehan suara antara PPP dan PDI dalam Pemilu 1982 tidak jauh berbeda, tapi jelas PDI mengalami penurunan persentase perolehan suara yaitu dari 14,9% menjadi 14,58. Hal yang sama juga dialami oleh Golkar yang mengalami penurunan persentase dari 71,3% menjadi 70,49%.
Perlu digarisbawahi bahwa keberhasilan PPP tersebut masih belum mampu menyamai hasil yang diraihnya dalam Pemilu 1977 dan 1982. Hal ini berarti bahwa meskipun PPP mampu menempati posisi kedua kembali, namun dapat dikatakan bahwa para penduduknya tetap belum kembali sepenuhnya atau mungkin tidak akan pernah kembali sama sekali. Sepertinya bukan hal yang mustahil jika kemerosotan yang terjadi hanya untuk sementara serta belum bisa dijadikan sebagai indikasi telah mulai berpalingnya para pendukung kedua organisasi tersebut.
Golkar sebagai sebuah organisasi kekuatan sosial politik terbesar tetap keluar sebagai pemenang dengan suara mutlak yang diperolehnya (di atas 70 %) untuk seluruh Jawa Barat. Keberhasilan Golkar sudah tentu terjadi juga di Daerah-daerah Tingkat II, sedangkan PPP dan PDI tampaknya mengalami fluktuasi.
Berdasarkan distribusi perolehan suara tersebut di atas dapat dilihat bahwa posisi Golkar di masing-masing Daerah Tingkat II bisa dikatakan stabil, kecuali di beberapa Daerah Tingkat II Serang, Pandeglang, Sukabumi, Garut, dan Tasikmalaya diketahui Daerah tersebut merupakan basis utama PPP, sedangkan yang termasuk basis PDI ialah Kotamadya Bandung, Kabupaten Bandung, Cirebon, dan Cianjur.
Perlu pula digarisbawahi di sini bahwa berdasarkan kontelasi keberadaan PPP dan PDI di masing-masing Daerah Tingkat II di atas, baik dalam Pemilu 1987 maupun dalam Pemilu 1982, selisih perolehan suara antara keduanya di Jawa Barat secara keseluruhan tidak terlalu jauh berbeda. Misalnya, ketika PDI mengalahkan PPP dalam Pemilu 1987, PDI hanya unggul 169.219 suara, sedangkan dalam Pemilu1992 total suara yang diperoleh PPP hanya 66.291 lebih banyak dari PDI, sehingga dapat disimpulkan perimbangan kekuatan antara keduanya di Jawa Barat secara umum adalah sama.
Pemilu Tahun 1997
Pemilu 1997 merupakan pemilu yang berkaitan dengan awal dari krisis ekonomi yang melanda Indonesia bahkan di Asia sebagai akibat dari perdagangan global. Kurs rupiah pada waktu itu sudah mencapai angka Rp 9.000,00 sehingga berdampak terhadap melambungnya harga-harga kebutuhan pokok. Di tengah krisis yang melanda Indonesia Golkar sebagai partai yang berkuasa pada waktu itu masih menjadi idola masyarakat dengan mendapatkan kemenangan dalam pemilu. Di Jawa Barat Golkar masih menjadi partai peraih suara mayoritas untuk tingkat nasional (DPR RI) Golkar mendapatkan 16.709.824 suara, disusul PPP yang mendapatkan suara 6.003.471 dan ketiga ditempati PDI yang meraih suara 387.938 suara. Adapun di tingkat provinsi (DPRD) Jawa Barat Golkar meraih 16.518.351 suara, PPP meraih 5.991.973 suara dan PDI meraih suara terendah yaitu 383.043 suara.
Naiknya suara PPP diuntungkan dengan adanya konflik yang terjadi di tubuh PDI. PDI yang berkongres tahun 1992 di Bali telah menjadikan Megawati sebagai ketua umum tetapi dengan berbagai dongkelan dari beberapa pihak yang ketakutan akan munculnya Megawati sebagai jelmaan dari rezim Soekarno yang kelak ada kemungkinan untuk bersaing dengan Presiden Soeharto dalam pencalonan Presiden tahun 1998 maka dilakukan kongres luar biasa di Medan. Megawati berhasil di jatuhkan pada kongres luar biasa PDI tahun 1994 di Medan dengan melahirkan Ketua Umum Soerjadi. Di jatuhkannya Megawati sebagai ketua umum berdampak kepada dua kepemimpinan dalam tubuh PDI yaitu PDI Megawati dan PDI Soerjadi. Titik puncak dari konflik itu terjadi penyerangan sekretariat PDI di Jl Dipenogoro oleh pihak Soerjadi yang mengakibatkan banyak korban dan orang hilang. Peristiwa itu terjadi pada tanggal 27 Juli 1994. Sampai sekarang peristiwa itu masih diperingati sebagai tragedi demokrasi oleh para pendukung Megawati dan LSM-LSM pro demokrasi.
Peristiwa itu berdampak kepada larinya para pendukung Megawati kepada partai lain. Partai yang dipilih oleh para pendukung Megawati adalahPPP. Golkar dianggap sebagai partai yang menjadi motor dan perekayasa dalam penjatuhan Megawati dari kursi ketua umum. Soerjadi dianggap oleh konstituen PDI sebagai ketua umumtitipan pemerintah plus Golkar yang sasarannya untuk mengamankan kursi Presiden Soeharto yang akan dipilih lagi pada Sidang Umum MPR tahun 1998. Konflik itu memunculkan opini Mega Bintang yang merupakan perpaduan antara pendukung Megawati dengan PPP yang pada waktu itu berlambang Bintang. Isu itu ternyata sangat ampuh dan menjadikan naiknya suara PPP baik di tingkat nasional, provinsi dan kabupaten/kota. Sedangkan PDI yang dipimpin Soerjadi pada pemilu 1997 peraihan suaranya turun drastis.
Pemilu Tahun 1999
Pemilu 1999 merupakan pemilu yang prematur atau pemilu yang dipercepat karena seiring dengan krisis kepemimpinan pasca turunnya Presiden Soeharto pada tahun 1998 digantikan oleh Wakil Presiden B.J. Habibi. Krisis dalam segala aspek telah memaksa jatuhnya Presiden Soeharto dan munculnya tuntutan akan reformasi dalam segala bidang sehingga mulai saat itu disebut Orde Reformasi. Reformasi yang dilakukan antara lain adalah merubah undang-undang politik sehingga pada pemilu 1999 peserta pemilu diikuti oleh 48 partai.
Maraknya partai-partai politik mengakibatkan penyebaran suara tidak tertuju pada salah satu partai. Oleh karena itu parta-partai yang berdiri pada masa Orde Baru yaitu Golkar, PPP dan PDI terjadi penurunan yang cukup drastis tetapi eksistensi mereka tetap masih diunggulkan dalam perolehan suara kecuali PDI Soerjadi yang jatuh amblas tersedot suaranya oleh PDI Megawati yang merubah partai menjadi PDI Perjuangan (PDIP).
PDIP muncul sebagai pemenang dalam pemilu 1999 baik ditingkat nasional, provinsi dan kabupaten/kota. Di Jawa Barat PDIP meraih 5.397.235 suara atau 32,21% untuk tingkat DPR RI dan untuk DPRD I meraih 5.387.993 suara atau 32,20% dengan demikian PDIP berada pada urutan pertama disusul Partai Golkar pada urutan kedua dengan meraih 4.009.344 suara atau 23,93 % untuk DPR RI dan untuk DPRD I meraih 4.010.294 suara atau 23,97 %. Peraih suara ketiga PPP dengan meraih 2.581.929 suara atau 15,14% untuk DPR RI dan untuk DPRD I meraih 2.581.713 suara atau 15,43%.
Peraih suara keempat di Jawa Barat adalah PAN yang memproleh 1.248.817 atau 7,45% untuk DPR RI dan untuk DPRD I memperoleh 1.220.622 atau 7,30%. Kelima adalah PKB dengan memperoleh 1.132.522 suara atau 6,76% untuk DPR RI dan untuk DPRD I memperoleh 1.138.538 suara atau 6,80%. Keenam yaitu PBB dengan perolehan 642.804 suara atau 3,81% untuk DPR RI dan untuk DPRD I memperoleh 648.578 suara atau 3,88%. Ketujuh adalah Partai Keadilan (PK) yang memperoleh 444.810 suara atau 2,06% untuk DPR RI dan untuk DPRD I memperoleh 455.224 suara atau 2,42%. Kedelapan adalah Partai Keadilan dan Persatuan (PKP) yang memperoleh 182.045 suara atau 1,09% untuk DPR RI dan untuk DPRD I memperoleh 181.473 suara atau 1,08%. Partai-partai yang lainnya hanya memperoleh dibawah 1%.
Kemenangan PDIP pada pemilu 1999 di Jawa Barat dirasa wajar dengan beberapa alasan yaitu, pertama, Jawa Barat merupakan basis PNI yang pada waktu pemilu 1955 menduduki posisi kedua setelah Masyumi sebagaimana diuraikan di atas sehingga masih banyak yang simpatik terhadap PDIP sebagai kelanjutan dari PNI. Kedua, figur Megawati yang dianggap sebagai penjelmaan Bung Karno sehingga Bandung pada waktu itu menjadi lautan merah. Ketiga, muncul empati bahwa Megawati merupakan orang yang didhalimi oleh Orde Baru sehingga rasa iba itu melahirkan simpatik bagi masyarakat. Keempat, PDIP diopinikan sebagai partai orang kecil (wong cilik). Krisis berkepanjangan yang melahirkan tingkat kemiskinan semakin meningkat sehingga muncul protes terhadap partai yang berkuasa pada waktu itu yaitu Golkar dengan mengalihkan suara pada PDIP yang teropinikan akan membela rakyat kecil.
Sedangkan kekalahan Partai Golkar di Jawa Barat dapat dilihat dari beberapa alasan yaitu pertama, ada anggapan bahwa Golkar sebagai partai yang berkuasa harus bertanggung jawab atas krisis yang melanda Indonesia sehingga harga-harga bahan pokok melonjak naik yang berakibat tingginya angka kemiskinan. Kedua, Golkar tengah dihujat untuk dibubarkan oleh gerakan-gerakan pro-reformasi dan pro-demokrasi sebagai wujud dari pertanggung jawaban politik. Ketiga, Banyak tokoh-tokoh Golkar yang ditahan karena korupsi sehingga melahirkan opini negatif terhadap Golkar. Keempat, banyak tokoh-tokoh Golkar yang hengkang dari Golkar kemudian mendirikan partai baru atau bergabung dengan partai lain.
Apabila dilihat dari kaca mata politik aliran, realitas politik di Jawa Barat pada waktu itu dapat dikatakan aliran Islam masih tetap unggul di mana partai-partai Islam jika digabungkan berjumlah 38,30% yang terbagi kepada 17 partai Islam. Dengan demikian masyarakat Jawa Barat masih mengharapkan munculnya sosok partai Islam yang mampu menyatukan berbagai varian dan golongan dalam Islam itu sendiri sehingga terwujud dalam satu wadah perjuangan umat.
Pemilu Tahun 2004
Pemilu 2004 merupakan pemilu yang sangat demokratis sehingga dengan pemilu ini Indonesia mendapatkan beberapa penghargaan internasional atas terselenggaranya pemilu yang demokratis, aman dan tertib. Pemilu 2004 sebagai produk dari amandemen UUD 1945 yang dilanjutkan dengan perubahan Undang-undang politik sehingga peserta pemilu 2004 diikuti dari partai politik untuk memilih anggota DPR dan diikuti peserta perorangan untuk anggota DPD. Pemilu 2004 adalah pemilu untuk memilih dua lembaga legislatif.
Pemilu di Jawa Barat pada tahun 2004 diikuti 24 partai politik sebagaimana di provinsi lain. Sedangkan peserta pemilu perseorangan diikuti oleh 42 orang untuk memilih anggota DPD. Pemilihan anggota DPD dimenangkan oleh Ginandjar Kartasasmita pada urutan pertama disusul Pangeran Arief Natadiningrat pada urutan kedua. Ketiga adalah Mohammad Surya dan keempat Sofyan Yahya. Kemenangan keempat anggota DPD ini akan di bahas lebih lanjut dalam disertasi ini.
Pada pemilu 2004 terjadi perubahan suhu politik dengan kembalinya kemenangan bagi partai Golkar yang memperoleh 5.777.935 suara atau 27,90% sehingga menduduki urutan pertama disusul pada urutan kedua yaitu PDIP dengan meraih 3.640.703 suara atau 17,58%. Urutan ketiga diraih PKS yang merupakan pembaharuan dari Partai Keadilan (PK) pada pemilu 1999 dengan memperoleh 2.407.982 suara atau 11,63%. Keempat adalah PPP dengan memperoleh 2.186.373 suara atau 10,56%. Kelima yaitu Partai Demokrat dengan memperoleh 1.610.093 suara atau 7,78%. Keenam adalah PKB dengan memperoleh 1.080.554 suara atau 5,22%. Ketujuh adalah PAN dengan memperoleh 1.064.257 suara atau 5,14%. Kedelapan adalah PBB dengan memperoleh 612.735 suara atau 2,96%. Kesembilan yaitu PKPB yang memproleh431.847 suara atau 2,09%. Kesepuluh adalah PBR dengan memperoleh 388.801 suara atau 1,88% dan kesebelas adalah PDS yang memperoleh 242.466 suara atau 1,17%. Sedangkan partai yang lainnya memperoleh suara di bawah I%.
Pemilu 2004 menimbulkan kekagetan politik di mana banyak partai-partai baru dapat memperoleh suara yang cukup signifikan dengan menduduki posisi 5 besar seperti Partai Demokrat diurutan kelima dan PKS yang melejit mengalahkan partai-partai yang cukup mapan seperti PPP, PAN dan PKB yang sebelumnya berada lebih atas dari PK yang pada pemilu 2004 berubah menjadi PKS. PKS unggul dengan menduduki posisi ketiga. Sedangkan PBB jatuh drastis dengan menduduki urutan kedelapan. Jatuhnya suara PBB banyak dipengaruhi berbagai faktor antara lain pertama, konflik dalam tubuh PBB antara PBB Yusril Ihza Mahendra dengan PBB Hartono Marjono sehingga berdampak Hartono Marjono mendirikan partai baru walaupun tidak sempat mengikuti pemilu 2004 karena beliau meninggal dunia. Kedua, Dengan terjadinya konflik tersebut banyak tokoh PBB yang hengkang dari PBB dengan membentuk partai baru atau bergabung dengan parrtai lain. Ketiga, PP Persis yang mencabut dukungan atas PBB dan menjadi ormas independen. Persis merupakan ormas Islam ketiga terbesar di Jawa Barat.
Fatwa PP Persis menjadi berkah terutama bagi PKS di mana jamaah Persis banyak menjadi tokoh PKS dan suara Persis jatuh ke PKS dan PPP yang berdampak naiknya suara PKS. Begitu pula dengan PPP terjadi penurunan karena terjadi konflik dalam partai sehingga banyak tokoh PPP yang mendirikan partai baru seperti Zainuddin MZ mendirikan PBR dan Saleh Cholid mendirikan PPP Reformasi.
Kemenangan Partai Golkar telah banyak diprediksi oleh berbagai kalangan dengan beberapa alasan yang antara lain pertama, berhasilnya Golkar mereformasi diri dengan memunculkan Golkar berparadigma baru. Kedua, Munculnya kekecewaan rakyat terhadap PDIP yang tidak lagi dianggap sebagai partai wong cilik. Ketiga, peralihan kekuasaan tidak melahirkan pembaharuan sehingga muncul kekecewaan kepada partai pemenang pemilu 1999 yaitu PDIP. Keempat, Golkar mampu menyolidkan kader-kadernya sehingga terhindar dari perpecahan internal partai.
Realitas politik di Jawa Barat pada pemilu 2004 masih mencerminkan kuatnya pengaruh partai-partai yang berhaluan Islam. Apabila digabungkan dari ketujuh partai Islam peserta pemilu mendapat suara sekitar 38,03%. Dengan demikian politik Islam di Jawa Barat masih memiliki prospek yang unggul dengan melihat respon dari pemilih hanya terbentur oleh wadah partai yang berbeda-beda. Apabila ada partai Islam yang mampu menyatukan umat Islam besar kemungkinan partai Islam dapat unggul dari partai-partai lain. Dengan demikian Islam di Jawa Barat masih menjadi sebuah kekuatan politik yang harus diperhitungkan.
Dengan menganalisis dari pemilu ke pemilu menunjukkan bahwa realitas politik di Jawa Barat masih menunjukkan dominasi Islam sebagai kekuatan politik pertama kemudian kedua adalah partai nasionalis dan yang ketiga adalah partai sosialis atau yang berorientasi ekonomi. Fenomena itu menunjukkan kuatnya Islam di Jawa Barat kecuali pada masa Orde Baru karena pada masa itu terjadi refresi politik sehingga banyak tokoh Islam yang bergabung dalam Partai Golkar bahkan dapat dikatakan bahwa kemenangan partai Golkar di Jawa Barat adalah karena banyaknya merekrut tokoh-tokoh Islam di samping keberpihakan birokrasi dan ABRI. Sedangkan kemenangan PDIP pada pemilu 1999 lebih diuntungkan dengan terlalu banyaknya partai Islam dan sebagai wujud dari kekecewaan rakyat pada pemerintah pada masa itu.
Penutup
Gerakan politik Islam di Jawa Barat berjalan seiring dengan pembaharuan keagamaan atau kesadaran keagamaan masyarakat Jawa Barat yang ditandai dengan munculnya kedua organisasi Islam dan kemunculannya disambut baik oleh masyarakat. Gerakan politik masayarakat Jawa Barat dengan melalui institusi organisasi masyarakat menggunakan pendekatan persuasif yakni dengan memasuki institusi-institusi politik yang terbangun oleh pemerintah kolonial pada masa itu, sehingga tokoh-tokoh politiknya memiliki pengalaman institusionalisasi politik.
Sedangkan gerakan politik Islam radikal muncul bukan merupakan pola dasar karakter gerakan politik masyarakat Jawa Barat, tetapi lebih disebabkan oleh beberapa faktor antara lain: pertama, kondisi politik nasional atau semacam bentuk kekecawaan atas realitas politik nasional awal kemerdekaan yang senantiasa merugikan Indonesia dalam setiaip perjanjian dengan kolonial baik perjanian Linggarjati maupun Renvill. Kedua, kuatnya konflik ideologis baik secara nasional maupun konfirasi internasional meliputi; Islam, Komunis dan Sosialisme-Liberalisme. Ketiga, konflik internal dalam tubuh TNI antara TNI tehnokrat dengan mantan-mantan laskar perjuangan. Keempat, kekecewaan atas dominasi kelompok nasionalis sekuler dalam pemerintrahan RI. Kelima, DI/TII dijadikan benteng perlawanan terhadap kolonial pasca hijarah TNI ke Yogyakarta.
Dengan demikian corak gerakan politik dan pemahaman Islam masyarakat Jawa Barat lebih bersifat moderat dan egaliter. Selian itu berjalan seiring kedasaran politik dengan kesadaran akan pembaharuan keagamaan Islam. Sehingga pembaharuan pemikiran Islam berpengnaruh secara signifikan terhadap kesadaran berpolitik.
[1] Nama Suffah mengacu kepada lembaga yang ada pada masa Rasulullah, di mana para murid diajar Rasulullah sendiri mengenai cara-cara melakukan dakwah Islam. Lihat Deliar Noer, Gerakan Modern Islam di Indonesia 1900-1942 (Jakarta: LP3ES, 1982)
