Humaniora

Tanggapan terhadap Kasus-kasus Pelanggaran HAM

27 Juli 2017   12:41 Diperbarui: 27 Juli 2017   12:55 214 1 1

Artikel 1 : Komnas HAM Kritik Pembubaran Ormas Tanpa Melalui Pengadilan

Komnas HAM Kritik Pembubaran Ormas Tanpa Melalui Pengadilan

Perpu No. 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas UU No. 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan dinilai dapat mengancam hak asasi manusia yaitu hak atas kebebasan berserikat yang dijelaskan dalam UUD pasal 28 (E) ayat 3 tentang kebebasan berkumpul dan berserikat. Pasalnya, dalam Perpu tersebut tidak ada pengadilan dalam pembubaran ormas oleh pemerintah.

Tapi, bagaimana jika memang ormas itu mendapatkan haknya untuk berkumpul dan berserikat, tetapi dalam waktu yang bersamaan merampas HAM orang lain? Jika kita melihat ke  belakang, banyak terjadi tindak kekerasan dan pertikaian antar ormas yang ada di Indonesia. Intimidasi dan penyerangan seolah menjadi trademark ormas-ormas pelaku kekerasan tersebut. Akibatnya masyarakat merasa resah dengan aksi-aksi tersebut. Intinya, ormas yang bertindak kekerasan merupakan ancaman terhadap hak atas rasa aman. Padahal dalam konstitusi, Pasal 28 (G) UUD 1945, hak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan merupakan hak asasi manusia (HAM). Maka jelas, pelanggaran terhadap ketentuan tersebut merupakan pelanggaran HAM.

Ormas-ormas yang dinilai meresahkan itulah yang nantinya akan diberikan sanksi. Tapi, pada UU No. 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan, sebelum ormas itu diberikan sanksi, akan diadakan upaya persuasif terlebih dahulu. Berbeda dengan Perpu No. 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas UU No. 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan, dalam Perpu ini pengadilan dalam pembubaran ormas oleh pemerintah ditiadakan. Pemerintah dan hakim dapat bertindak sebagai penuntut/pendakwa terhadap ormas yang dinilainya anti-Pancasila. Inilah yang dinilai dapat mengancam HAM tentang berkumpul dan berserikat.

Tapi, upaya pemerintah ini bisa dinilai baik, karena melihat situasi Indonesia sekarang yang sedang maraknya intoleralisme, radikalisme, dan ekstremisme yang sewaktu-waktu bisa mengancam ideologi Pancasila dan keutuhan NKRI. Maka dari itu, pemerintah harus bertindak cepat dalam menghadapi perkumpulan-perkumpulan yang berpotensi menyebarkan faham-faham yang bisa mengancam ideologi Pancasila dan keutuhan NKRI tersebut.


Artikel 2: Bullying Siswa SMP di Thamrin City Berawal dari Ledek-ledekan

"Bullying" Siswa SMP di Thamrin City Berawal dari Ledek-ledekan

 "Bullying". Siapa yang tidak asing dengan kata yang satu ini. Faktanya, hal ini kerap kita dengar dan berada di dalam kehidupan kita. Lalu apa sih sebenarnya Bullying itu?          

Di Indonesia kasus bullying kembali terkuak, bullying bisa diartikan sebagai tindakan yang tidak senonoh dan biasa dilakukan anak siswa SD, SMP, maupun jenjang lainnya. Banyak tindakan yang termasuk Bullying, contohnya tindakan mengejek, mengolok-ngolok dan akan berlanjut hingga bentuk kekerasan. Bullying dilakukan secara individu ke individu lainnya maupun dari kelompok ke individu. Nah, tindakan secara fisik ini terjadi karena merasa lebih berkuasa dan berani. Pemicu tindakan Bullying ini antara lain factor lingkungan yang mendukung, kurangnya sikap menghargai sesama, juga kurangnya perhatian dari orang tua.

Kita ambil beberapa contoh kasus yang sedang marak, yakni kasus perundungan siswa SMP di Mall Thamrin City. Miris bukan mendegarnya, Kasusnya mungkin sepele, seperti berawal dari saling ejek, di social media hingga berakhir menjadi bullying.Kabarnya kini 9 anak pelaku itu akhirnya dikirim ke Panti Sosial Marsudi Putra Handayani di Cipayung, Jakarta Timur. Sanksi ini disepakati setelah mereka diperiksa selama 12 jam selain karena masih di bawah umur sanksi juga diberikan karena korban mencabut laporannya. 

Korban menginginkan teman-temannya ini tetap sekolah seperti biasa. Selama tiga bulan direhab anak-anak yang berasal dari enam sekolah berberda ini mendapat sejumlah pembinaan. Kejadian ini menyebabkan 9 anak tersebut harus pindah sekolah. Sementara koban sendiri akan mendapat terapi untuk memulihkan kondisi mentalnya sehingga tidak trauma. Efek bullying hampir saja mengecam keamanan anak. Tentu, untuk menangani anak yang tertindas atau korban kekerasan perlu ditangani secara serius. Pendekatan secara bijaksana dari hati ke hati dan mengetahui sebagaimana mestinya kita sebagai orang tua harus bersikap terhadap anak kita. Yang perlu digaris bawahi adalah efek psikologi yang berlanjut saat mereka dewasa nanti.

Sekarang apa kata hukum. Perilaku Bullying termasuk Pelangaran Hak Asasi Manusia. Berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Anak No 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang nomor 23 tahun 2002, bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Jelas banyak hak korban bullying yang direnggut oleh pelakunya. Seperti hak memperoleh  rasa aman, hak dihargai dan dihormati. Di sisi lain tindakan ini melenceng dari norma agama manapun bukan.

Nah mungkin sebagian solusi dalam kasus ini salah satunya mengalihkan mereka pada kegiatan positif seperti kegiatan kerohanian atau ekstrakurikuler. Juga peran orang tua secara bijaksana dapat terus menerus mengawasi dan mendampingi secara rutin, rasa aman dan nyaman dalam menekuni pendidikannya. Dengan begitu tindakan Bullying dapat mengurangi juga dihindari. Kasus ini sedang diadili yang membuktikan bahwa hak asasi manusia sangat di jungjung tinggi kehormatannya.


Artikel 3 : Kasus Tolikara dan Aceh Singkil, Catatan Hitam Toleransi Beragama

Kasus Tolikara dan Aceh Singkil, catatan hitam toleransi beragama

UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28E Ayat 1 berbunyi "Setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya". Namun, lain kenyataannya dengan yang terjadi di negeri ini. Dasar hukum tersebut masih saja dilanggar oleh segelintir orang di beberapa tempat di Indonesia, contohnya dalam kasus intoleransi antaragama yang terjadi di Tolikara, Papua. Pada hari Jumat, 17 Juli 2015, sekitar pukul 07.00 WIT di Tolikara, Papua telah terjadi pembakaran masjid Baitul Muttaqin.

 Saat itu, umat Islam sedang melaksanakan shalat Idul Fitri di lapangan terbuka Makoramil 1702-11/Karubaga. Tak lama, sekelompok orang datang ke lokasi tersebut dan meminta mereka untuk menghentikan kegiatan shalat Ied. Beberapa hari sebelumnya, yaitu pada tanggal 11 Juli 2015, telah beredar surat yang mengatasnamakan Jemaat GIDI Wilayah Tolikara. 

Dalam surat tersebut, umat Islam dilarang melaksanakan shalat Ied dan mengadakan kegiatan lebaran pada tanggal 17 Juli dan hanya diperkenankan mengadakan kegiatan hari raya di luar wilayah Tolikara. Surat larangan tersebut diedarkan dengan alasan akan diselenggarakannya Seminar dan Kebaktian Kebangunan Rohani Pemuda tingkat Internasional dimana hal ini merupakan suatu pelanggaran HAM untuk bebas beribadah sesuai agama dan kepercayaannya.

 Disini jelas bahwa jemaat Kristen melarang umat Islam untuk melaksanakan ibadah di hari raya dan mengadakan perayaannya, menunjukkan tidak adanya toleransi segelintir orang kepada agama lain. Padahal sesungguhnya di negara Indonesia yang penduduknya menganut beragam agama ini, kita harus bisa mentolerir orang lain yang berbeda agama. Kita tidak diperkenankan menghalangi orang lain yang hendak beribadah, termasuk juga terhadap umat beragama yang berbeda kepercayaan dengan kita. 

Kasus di Tolikara ini menunjukkan bahwa umat Kristen telah melampaui batas toleransi terhadap umat Islam, dengan puncaknya yaitu pembumihangusan salah satu masjid. Meskipun umat Islam telah menerima surat larangan beribadah di hari Idul Fitri dan tetap melaksanakan shalat Ied, mereka tidaklah bersalah karena mereka pun memiliki hak untuk beribadah. 

Dan meskipun jemaat GIDI Tolikara memiliki alasan untuk melarang umat Islam beribadah di hari Idul Fitri, pelarangan tersebut tetap saja tidak dibenarkan karena mereka telah merampas hak umat Islam untuk beribadah. Perseteruan seperti ini dapat menimbulkan perpecahan bangsa jika tidak diselesaikan dengan baik. Tak bisa dipungkiri bahwa kita hidup berdampingan dengan orang lain yang berbeda agama. Karenanya, kita diharuskan menghargai umat beragama yang lain dalam menjalankan ibadah sesuai kepercayaannya masing-masing dan selalu menjaga hubungan baik sesama umat beragama agar tercipta perdamaian dan persatuan.

Kesimpulan

Hak Asasi Manusia adalah hak yang melekat pada diri setiap manusia. Setiap manusia yang hidup di dunia berhak atas HAM. Agar setiap orang bisa mendapatkan haknya secara utuh, maka HAM diatur dalam UUD 1945 tepatnya pada pasal 28A-J. Tapi, pada kenyataannya kasus-kasus pelanggaran HAM marak terjadi di Indonesia bahkan dunia. Pelanggaran-pelanggaran itu bisa terjadi karena berbagai faktor, diantaranya kurangnya kesadaran terhadap adanya HAM, ketidaktahuan akan HAM, sifat egois, sikap kurang saling menghargai, dan yang lainnya. Agar pelanggaran-pelanggaran HAM itu bisa diminimalisir, salah satu caranya adalah dengan menanamkan kesadaran akan HAM sejak dini, sehingga saat terjun ke masyarakat, kita bisa menghargai HAM orang lain dan sadar bahwa dalam mendapatkan HAM tidak boleh dalam waktu yang bersamaan merampas HAM orang lain.


ANGGOTA KELOMPOK

Annida Fitriyya

Fatwa Alwafa R.H.L

Shafira Ananda Wulansari

XII IPA 6