[caption id="attachment_189831" align="aligncenter" width="432" caption="Ilustrasi (Ajie Nugroho)"][/caption] Oleh, Fabian J Manoppo Sudah bukan rahasia umum lagi hingga saat ini untuk menjadi Gubernur,Walikota,Bupati dan anggota legislatif mereka harus mengeluarkan anggaran Milyaran rupiah agar bisa memenangkan kursi tersebut diatas. Korban korban telah banyak berjatuhan di Indonesia tercatat sudah kurang lebih 170 pejabat yang terlibat masalah Korupsi akibat kewajiban untuk mencari atau paling tidak menutup kembali biaya kampanye yg begitu besar. Hal ini jika dibiarkan terus menerus maka akan sangat tidak baik bagi masyarakat karena kita berada pada satu tatanan keadaan sistem yang tidak baik dalam menjalankan roda pemerintahan. Mulai dari biaya menggunakan kendaraan partai sampai biaya serangan fajar serta biaya biaya berkolusi dengan tokoh tokoh masyarakat baik tokoh budaya,adat maupun agama telah menjadikan rusaknya model kampanye seperti yang dijalankan selama ini. Penggunaan Dana pihak sponsor atau cukong politik juga semakin memperparah keadaan. Upaya upaya pengurangan resiko ini mulai ditempuh oleh pemerintah dan masyarakat namun konsepnya masih berbeda2 dan belum optimal seperti himbauan moral,regulasi hukum dll. Berikut ini sedikit gambaran bagaimana proses pemelihan mulai dari Perdana Menteri,Gubernur,Walikota dan anggota legistlatif di Jepang sebagai berikut :
1. Proses pemilihan dilakukan secara serentak di seluruh Jepang mulai dari utusan daerah, walikota, gubernur hingga perdana menteri.
2. Kampanye diberikan batas waktu untuk masing-masing kandidat dengan menggunakan fasilitas yang sama dari pemerintah seperti mobil kampanye, serta tempat untuk menggantung baliho dengan ukuran kecil tidak besar hampir sama untuk semua kandidat dan ditempel di satu papan kampanye yang di taruh di setiap kecamatan, belakangan ini mulai ada juga dijalan tapi dalam halam rumah namun ukuran balihonya sangat kecil sekitar 30x40cm.
3. Kandidat bisa membuat sendiri panflet yang berisi data pribadi dan program kerjanya dan mereka berjalan dari kampung ke kampung seringkali di tempat tempat umum dengan timnya berkampanye tampa perlu memobilisasi masa.
4. Pemumnggutan suara dilakukan pada hari itu juga langsung diumumkan hasilnya disetiap TPS yang dipancarkan langsung oleh TV sehingga langsung bisa tahu hasilnya saat itu juga dan sah.
Demikian proses kampanye politik model Jepang sangat sederhana tidak terlalu membutuhkan biaya yang besar bandingkan dengan di Indonesia sangat jauh berbeda, kecurangan sangat kecil hampir tidak ada apalagi politik uang sangat di tabuhkan jika ketahuaan langsung dipecat atau mengundurkan diri secara terhormat. Silahkan bandingkan dengan kita di Indonesia yang merupakan masyarakat beragama tapi kenyataannya hmmmm....entah kapan kita bisa berubah.
