Heboh-heboh aturan KPU terkait syarat pemenuhan keterwakilan perempuan sebesar 30% mengingatkan saya pada pra pemilu 2009 yang lalu. Seorang rekan meminta saya mendaftarkan diri sebagai caleg dari partainya, untuk memenuhi quota 30%. Begitu katanya, sebab kalau tidak, maka partainya tidak bisa lolos agar terdaftar di KPU. Lagipula, jabatan saya sesuai dengan kebutuhan patainya. Karena beliau menelepon terus menerus setiap hari, dan kebetulan kantor pusat partai tersebut tidak terlalu jauh dari tempat saya, maka akhirnya saya menyanggupi membantu partainya. Dengan syarat, ini hanya membantu agar partainya lolos terdaftar di KPU. Saya tidak mau keluar biaya apapun, dan tidak tertarik untuk menjadi anggota DPRD dimanapun. Beliau menyetujui.
Setelah membuat foto berwarna sekian kali di fotobox di mall, lalu membuat surat keterangan kelakuan baik di Mabes Polri. Maka saya mendaftarkan diri sebagai calon anggota legislatif dari PDLDL. Singkatan dari Partai Dia Lagi - Dia Lagi, karena apapun nama partainya, isinya itu-itu saja. Pendananya dia lagi - dia lagi. Jadi, nanti jika anda hendak memilih suatu partai dalam pemilu mendatang, perhatikan siapa-siapa yang bersliweran di dalam partai tersebut. Artinya, partai X buka cabang.
Saatnya kader partai berkumpul untuk pertama kalinya, berkenalan satu sama lain. Maka duduklah saya dengan para wanita yang memiliki profesi seperti profesi saya, yang berada di tempat itu semata untuk memenuhi quota 30%. Bukan untuk menjadi calon anggota legislatif betulan. Bagi saya ini pemandangan menarik. Para pria sibuk berdiskusi bagaimana caranya memenangkan hati rakyat. Sementara para wanita sibuk dengan kue-kue dan buah-buahan yang dibawa. Sambil saling berkenalan, tukar menukar kartu nama, dan janjian bisnis bareng.
Inilah yang terjadi di balik pertanyaan mengapa anggota DPR hanya 18%. Karena biaya nyaleg tinggi. Bisa mencapai sekian miliar. Para wanita banyak yang memilih untuk tidak mengeluarkan dana sedemikian tingginya untuk mendapatkan jabatan. Karena, dengan pekerjaan yang ada, sudah cukup untuk menyekolahkan anak-anak, dan berguna bagi lingkungan. Dibayari juga belum tentu mau, imbal baliknya apa dulu, kok mau-maunya membayari sekian besar.
Singkat cerita, saya tidak perduli dengan partai ini. Sibuk dengan pekerjaan saya sendiri. Nama saya sudah nangkring sebagai caleg nomor urut atas di propinsi antah berantah di Indonesia ini, yang mana saya tidak pernah menginjakkan kaki ke sana.
Tahun ini, kita heboh-hebohan lagi soal quota 30% perempuan. Tapi apa boleh buat, ibu saya yang pensiunan guru itu berdiri di hadapan saya dengan wajah serius berkata, “ Kamu jangan nyaleg ya.. jangan jadi anggota DPR, itu profesi yang bikin malu saya. Profesi yang tidak bisa dibanggakan orang tua”.
Saya cuma bisa nyengir. Rupanya sudah terjadi pergeseran paradigma mengenai profesi anggota DPR.
- Esther Wijayanti -
