Reformasi terus bergulir di Arab Saudi. Baru-baru ini Komite Anti Korupsi yang dibentuk Kerajaan Arab Saudi telah menahan 11 pangeran dan 38 mantan menteri. Mereka ditangkap atas tuduhan korupsi selama menjabat dalam pemerintahan. Anehnya, komite yang dipimpin Putra Mahkota Mohammed bin Salman tersebut dibentuk hanya beberapa jam sebelum para pangeran itu ditangkap.
Di sisi lain, penangkapan itu berarti menggulingkan salah satu bangsawan tertinggi. Pangeran yang ditangkap, Miteb bin Abdullah, putra dari Raja terdahulu, telah dipecat dari jabatannya sebagai Kepala Garda Nasional. Sosok yang menggantikannya adalah Khaled bin Ayaf, yang memiliki kedekatan hubungan dengan pihak kerajaan. Sedangkan Pangeran Alwaleed Bin Talal yang juga ditangkap adalah pengusaha terkaya dan memiliki saham perusahaan-perusahaan di AS.
Sementara itu, pihak keamanan Arab Saudi mengontrol penggunaan media sosial. Contoh nyata adalah dihapuskannya ribuan tweet dari seorang ulama yang dipenjara, Mohammed Al Hadeef. Tweet dari ulama tersebut dianggap berbahaya, mengandung ajakan dan provokasi untuk melawan kerajaan. Penangkapan terhadap para ulama ini dilakukan beberapa hari setelah kunjungan Presiden AS, Donald Trump.
Tindakan-tindakan beruntun itu menyusul keputusan putra mahkota yang sebelumnya melakukan beberapa gebrakan yang "melanggar" kebiasaan di tanah jazirah Arab. Misalnya dengan membolehkan kaum wanita menyetir mobil dan datang ke stasion untuk menonton pertandingan olahraga sebagaimana kaum lelaki. Putra Mahkota juga merencanakan akan membangun kawasan bebas, di mana wanita boleh berbikini.
Sekilas, tampaknya reformasi yang dijalankan kerajaan Arab Saudi bertujuan baik. Alasan utama yaitu memberantas korupsi kelas kakap yang merugikan negara kerajaan tersebut. Alasan kedua adalah mengedepankan Islam moderat, yang lebih terbuka terhadap dunia luar. Maksudnya agar dapat menekan pertumbuhan radikalisme, yang dilakukan kaum fanatik seperti Wahabi.
Namun apakah benar demikian adanya? Kalau ditelusuri maka kita akan menemukan beberapa fakta berikut, yang membuktikan bahwa reformasi Arab Saudi bukan untuk kemashalatan rakyatnya.
Pertama, reformasi digerakkan dan dipimpin langsung oleh Putra Mahkota Mohammed bin Salman. Putra mahkota adalah pangeran muda yang sangat ambisius dan tampaknya Raja Salman ingin memastikan bahwa Putra Mahkota ini yang kelak menggantikannya sebagai raja. Karena itu, semua saingan yang berbahaya, seperti Pangeran Miteb bin Abdullah, harus segera disingkirkan.
Dalam waktu yang singkat saja, Pangeran Mohammed bin Salman menjadi putra mahkota di usianya yang baru menginjak 30-an. Mohammed juga merupakan menteri termuda di dunia. Ia diberi kekuasaan penuh untuk mengendalikan perusahaan minyak, memutuskan kebijakan ekonomi dan investasi serta meneruskan perang di Yaman.
Pembangunan Mega City yang disebut NEOM ini bakal menelan biaya sekitar $500 miliar, membutuhkan lahan seluas 26.500 meter persegi dan membentang melintasi perbatasan barat laut Arab Saudi ke Yordania dan Mesir. Sebuah kawasan modern yang menyuguhkan gaya hidup kosmopolitan dengan berbagai fasilitas, dari olahraga, hiburan dan kuliner.
Ketiga, reformasi ini menguntungkan Amerika Serikat dan sekutunya. Proyek ambisius putra mahkota jelas membutuhkan kerja sama dengan mitra bisnis, terutama dari negara-negara Barat. Tidak heran jika nantinya sebagian besar perusahaan yang ikut andil dalam proyek tersebut berasal dari AS dan Eropa. Proyek ini bisa mengangkat perekonomian yang sedang lesu di Eropa Barat.
