Kebijakan Murahan dalam Mobil Murah
Oleh : Empi Muslion
Pasca tabrakan maut dijalan tol jagorawi yang menguras energi anak bangsa untuk menggerutu ria, dari mobilnya anak Hatta Rajasa sampai anaknya Ahmad Dani. Hari ini kita kembali diramaikan oleh kebijakan mobil murah yang kebetulan menjadi maskotnya dalam acara Indonesia International Motor Show 2013 yang berlangsung di Jakarta Internasional Expo, Kemayoran.
Hampir semua sosial media dan media massa ramai membicarakan kebijakan mobil murah ini, ada yang pro dan ada yang kontra. Kalangan yang menerima kebijakan ini pada umumnya adalah kalangan yang selama ini termarginalkan oleh keangkuhan transportasi umum yang tidak aman seperti angkot, bus kota, busway dan lainnya serta kalangan yang ingin memiliki kendaraan pribadi untuk kelancaran dan keamanannya dalam beraktifitas sehari hari. Kalangan yang menolak kebijakan ini pada umumnya adalah kalangan yang telah lama dan sudah memiliki kendaraan pribadi dalam menggunakan transportasi yang saban hari terpaksa berdamai dengan kemacetan yang tiada terperi.
Saya melihat kebijakan mobil murah ini, bukanlah pada aspek murah dan kekhwatiran kemacetan yang semakin parah dari dampak kebijakan ini. Tetapi lebih kepada visi, konsep dan komitmen Negara ini dalam membangun kota yang berkelanjutan, aman, nyaman, bersih, lancar, ramah lingkungan, dan humanis bagi penduduknya.
Harusnya sebelum sebuah kebijakan ditelorkan, harus ada grand design dan perencanaan matang untuk pembangunan sebuah kota, sebenarnya ini sudah ada, mungkin komitmen dan koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah yang belum singkron. Masih berjalan sendiri-sendiri menurut persepsi dan sudut pandang masing-masing.
Dalam perencanaan sebuah kota, transportasi merupakan faktor utama dan urat nadi dalam kelancaran nafas sebuah kota. Aspek kapasitas daya dukung jalan, Jumlah penduduk, kapasitas daya angkut, kapasitas mobilitas, jenis angkutan yang representatif, dan faktor faktor lainnya, harus selalu dikaji dan dievaluasi dalam setiap membuat kebijakan transportasi.
Selain itu yang tak kalah pentingnya adalah, meminta pendapat publik sebagai user pertama dari sebuah kebijakan. Setiap kebijakan yang menyangkut kepentingan umum harusnya disosialisasikan dan diminta pendapat publik terlebih dahulu apakah kebijakan itu mendapat dukungan atau penolakan. Saya lihat, unsur ini belum dilaksanakan sama sekali, tahu-tahu publik hanya disuguhkan dan dikagetkan dengan bombardirnya produsen mobil mengeluarkan konsep mobil murah yang mendapat dukungan dari pemerintah pusat.
Jikapun aturan ini dikatakan untuk daerah-daerah yang penduduknya masih sedikit, namun akan tetap saja yang akan tinggi tingkat pembeliannya adalah masyarakat di kota-kota besar, karena daya beli masyarakat perkotaan jauh lebih besar dari masyarakat di daerah, karena konsentrasi peredaran uang 80 % berada di Kota besar. Jadi alasan itu hanya sebuah pembenaran dan tidak berdasarkan argumentasi teoritis sama sekali.
Jika kita buka beberapa teori yang mendasari tentang konsep pembangunan kota yang berkelanjutan, serta realita langsung dalam implementasi teori perkotaan terutama penataan transportasi , hampir semuanya mengatakan solusi untuk penataan transportasi yang aman, nyaman dan green adalah dengan membangun, mengembangkan dan meningkatkan pelayanan transportasi massal seperti Tramway, Subway, Busway, Monorail, sepeda dan sebagainya.
Kita bisa belajar dan melihat di beberapa kota-kota besar yang penduduknya padat seperti Jakarta, yakni seperti Kota Paris, London, Tokyo, New York, Kuala Lumpur semua kota-kota padat tersebut menerapkan konsep angkutan massal yang baik.
Diluar negeri bukannya tidak ada konsep mobil murah, semuanya ada. Cuma mereka sudah baik dan mapan infrastruktur transportasi perkotaanya, fasilitas dan utilitas jalan raya, sarana dan prasarana yang modern, manajemen transportasi yang sudah tertata dan terintegrasi dengan baik dengan menggunakan perangkat yang canggih. Sehingga walaupun ada konsep mobil murah, libido dan nafsu masyarakat untuk memiliki kendaraan tidak tinggi lagi, kerena mereka lebih nyaman untuk beraktifitas dengan transportasi massal daripada mereka memakai mobil sendiri. Penggunaan mobil sendiri biasanya digunakan sekali kali saja untuk aktifitas keluarga yang bervolume banyak, sedangkan untuk aktifitas kantoran, bisnis, sekolah, dan aktifitas rutin sehari hari mereka lebih memilih angkutan massal.
Di Indonesia kita serba tidak menentu, baru saja Kota Jakarta akan menggalakkan pembangunan transportasi massal yang efisien, sekarang kebijakan itu digembosi dengan kebijakan yang kontraproduktif dengan teori dan semangat transportasi massal. Jadi adalah wajar jika kebijakan mobil murah di Indonesia saat ini, tidak mendapat dukungan dari beberapa kepala daerah seperti DKI Jakarta, Bandung, Yogyakarta, dan beberapa daerah lain, yang mana daerah ini sedang gencar menggalakkan dan membangun transportasi massal yang aman, nyaman dan efisien. Kebijakan ini menjadi kontraproduktif dengan kebijakan yang sedang dan akan dijalankan oleh beberapa daerah, yang mana dampaknya akan dirasakan langsung oleh masyarakat di daerahnya.
Saya sangat mendukung adanya kebijakan mobil murah ini, karena juga akan memeratakan masyarakat untuk dapat memiliki kendaraan pribadi yang terjangkau. Tetapi ini harus dilakukan setelah adanya penataan manajemen transportasi perkotaan yang baik dan terintegrasi dengan moda Transportasi massalnya berserta kelengkapan infrastrukturnya yang mapan seiring dengan perkembangan tekhnologi transportasi.
Karena inti dari transportasi adalah kecepatan dan ketepatan dalam mobilitas, keamanan, kenyamanan, ramah lingkungan dan tertata baik sehingga manusia sebagai subjeknya merasa bersatu dengan keberadaan kotanya.