Menggugat Pengaturan Wilayah Sungai dan Irigasi di Sulteng Yang Diduga Tumpang Tindih

[caption id="attachment_257441" align="alignnone" width="455" caption="Kantor Balai Wilayah Sungai Sulawesi III di Palu"][/caption] PALU-Diduga  terjadi tumpang tindih pengaturan wilayah sungai dan irigasi ditangani Dinas Sumber Daya Air Daerah Sulawesi Tengah, dengan yang ditangani Balai Wilayah Sungai Sulawesi III, membuat Kepala Dinas Sumber Daya Air Daerah Sulawesi Tengah Ir Saliman Simandjuntak Dipl.He akan meminta Gubernur Sulawesi Tengah untuk melakukan uji materi ke Mahkamah Konstitusi (MK) tentang Undang-Undang No 7 Tahun 2004 tentang sumber daya air disitu terterah kewenangan Pusat (Kementerian PU Ditjen  Sumber Daya Air) dan kewenagan Provinsi dan kewenangan Kabupaten.Juga Peraturan Menteri (Permen) tentang pembagian wilayah Sungai.

Kadis Sumber Daya Air Daerah Sulawesi Tengah Ir Saliman SimandjuntakDipl.He dalam percakapan diruang kerjanya Kamis (25/4) menyatakan gugatan uji materi  Undang-Undang No 7 Tahun 2004 dan Peraturan Menteri PU dinilai sangat rancu dan tumpang tindih. Sebab jika kita menyimakbaik Undang-Undang No 7 Tahun 2004 maupun Permen, ternyata semuanya merupakan kewenangan Pusat (Kementerian PU Ditjen Sumber Daya Air).Melihat adanya Aturan ini ternyata mereka mengambil wilayah lebih besar, karena disana memperoleh dana anggaran cukup besar. Padahal penanganan dilakukan pusat melalui Balai Wilayah Sungai Sulawesi III di Palu tidak ada pembangunan irigasi baru dan dana anggaran dari APBN setiap tahun dikucurkan mencapai Rp 250 Miliar.

[caption id="attachment_257443" align="alignnone" width="440" caption="Ir Saliman Simandjuntak Dipl. He Kadis Sumber Daya Air Daerah Provinsi Sulawesi Tengah"]

1367043445396435047

[/caption] “Dari luas areal persawahan yang ditangani Balai Wilayah Sungai Sulawesi III hanya berkisar 30 ribu hektar dengan dana Rp 250 Miliar/tahun, sementara Dinas Sumber Daya Air Daerah Sulawesi Tengah menangani areal sawah seluas 40 ribu hektar, namun dana anggaran diperoleh hanya sekitar Rp 50 Miliar/ tahun. Begitu juga di Kabupaten tentu lebih kecil. Padahal yang ditangani ini adalah areal persawahan di daerah Sulawesi Tengah yang secara Undang-Undangsebagai daerah otonom. Jelas terlihat kesenjangan yang bisa mengarah konflik” kata Ir Saliman Simandjuntak Dipl. He.

Apalagi sebahagian besar pegawai PNS di Kantor Balai Sungai Sulawesi III ini merupakan aparat PNS dari Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah yang ditempatkan di kantor itu.  Karena itu kata Ir Saliman Simandjuntak Dipl.He dirinya menilai tidak perlu ada instansi Kantor Balai Wilayah Sungai Sulawesi III . “Inikan lucu, katanya sudah daerah otonom guna mendekatkan penanganan, tapi kok seperti penanganan program irigasi maupun sungai masih  lebih besar kewenangan Pusat (Kementerian PU Ditjen Sumber Daya Air)  dalam hal yang sama” kata Ir Saliman Simandjuntak Dipl.He.