Desiminasi RPSDALH Pulau Sulawesi di Sulawesi Selatan (dokumen/P3E)
Bertempat diruang rapat kantor Badan Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Sulawesi Selatan lantai 4. Pusat Pengendalian Pembangunan Ekoregion Sulawesi Maluku bekerjasama dengan Badan Lingkungan Hidup Daerah laksanakan kegiatan bertajuk "Desiminasi Arahan Rencana Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup Pulau Sulawesi Selatan Berbasis Ketersediaan Air dan Kemampuan Lahan," Selasa (15/8/2017).
Pertemuan Desiminasi RPSDALH Pulau Sulawesi diikuti sebanyak 45 orang peserta wakil dari  DPRD Provinsi Sulawesi Selatan dan DPRD Kota Makassar, instansi lingkungan hidup dan  instansi sektor di Provinsi Sulawesi Selatan, Pemerintah Kabupaten dan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan.  Diantaranya, Dinas Perhubungan Prov. Sulawesi Selatan, UPT Pelabuhan Malili, BLH Kota Makassar, Litbang Lingkungan Hidup dan Kehutanan Makassar, Balai Taman Nasional Bantimurung Bulusaraung, Dinas PKP2 Sulawesi Selatan, BPBD Prov. Sulawesi Selatan, DPLH Prov. Sulawesi Selatan, Balai Diklat Lingkungan Hidup dan Kehutanan, SMK Kehutanan Sulawesi Selatan, DPLH Kabupaten Takalar, Bapedda Prov. Sulsel, Bapedda Kabupaten Maros, BBKSDA Sulawesi Selatan, Dinas Perhubungan Darat, BPPIKHL Sulawesi Selatan, Dinas Bina Marga Prov. Sulsel, BPSK Sulawesi Selatan, Staf Asisten Administrasi Prov. Sulsel dan P3E Sulawesi Maluku.
penyerahan-dokumen-5993e8ca1ceeef2bae040cc2.jpg
P3E Suma
Maksud dari kegiatan ini untuk memaparkan dan menyampaikan hasil penyusunan Dokumen RPSDALH khususnya terkait isu ketersediaan air dan kemampuan lahan Pulau Sulawesi di Propinsi Sulawesi Selatan. Tujuan dari kegiatan untuk menyampaikan hasil penyusunan Arahan Rencana  Pengelolaan SDA dan LH terkait Isu Ketersediaan Air dan kemampuan lahan Pulau Sulawesi agar dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam pengelolaan Sumberdaya Alam dan Lingkungan Hidup di wilayah ekoregion khusunya di Propinsi Sulawesi Selatan.
Desiminasi dibuka secara resmi oleh Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Selatan diwakili Asisten III Dr. Ruslan Abu. Sebelum masuk sesi Pemaparan materi Desiminasi Arahan RPSDALH yang dibawakan Kepala P3E Sulawesi Maluku dan Ir Andi Asnidar Adnan (Kepala Bidang Perencanaan Pengendalian Sumber Daya Alam dan Lingkungan) dilaksanakan penyerahan Dokumen RPSDALH Pulau Sulawesi dan Dokumen Daya Dukung Daya Tampung  oleh Ir. Darhamsyah, M.Si (Kepala P3E Suma) kepada Asisten III Provinsi Sulawesi Selatan.
materi-kapus-5993e8fce1f9c22d202ff452.jpg
Kegiatan ini penting untuk mengurai salah satu permasalahan lingkungan yang timbul akibat tekanan aktivitas pembangunan yang sangat pesat adalah penurunan kemampuan lingkungan dalam mendukung pemenuhan  kebutuhan hidup manusia. Terkait hal ini diperlukan berbagai upaya untuk mengatasi permasalahan penurunan daya dukung lingkungan tersebut. Salah satu upaya yang dilakukan oleh Pusat Pengendalian Pembangunan Ekoregion Sulawesi dan Maluku, sesuai dengan amanat UU No. 32 Tahun 2009 adalah penyusunan dokumen arahan pengendalian Rencana Pengelolaan SDA dan LH (RPSDALH) berbasis Daya Dukung Lingkungan di Pulau Sulawesi. Penyusunan dokumen ini diharapkan dapat memberi strategi pengelolaan dan arahan yang dapat digunakan untuk mempertahankan dan meningkatkan daya dukung lingkungan di Pulau Sulawesi.
materi-asnidar-5993e92d18112a1e3a355643.jpg
RPSDALH berbasis daya dukung lingkungan  merupakan suatu rencana pembangunan yang memperhitungkan kemampuan daya dukung lingkungan dalam pengelolaan SDALH. Rencana yang disusun dengan memperhitungkan daya dukung lingkungan diharapkan bisa memprediksi kemampuan ekosistem dan lingkungan untuk mendukung kehidupan penduduk dengan segala aktivitasnya secara berkelanjutan. Pada tahun 2016 ini RPSDALH berbasis daya dukung di Pulau Sulawesi ini difokuskan pada daya dukung dari aspek ketersediaan air dan kemampuan lahan.
peserta-desiminasi-5993eb7a93be254502028233.jpg
Rencana pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan hidup (RPSDALH) Â Pulau Sulawesi 2016 berisikan arahan rencana pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup sektor kehutanan, sektor pertambangan dan sektor transportasi. Arahan ditetapkan dengan memperhatikan variabel ketersediaan air dan kelas kemampuan lahan yang dikaitkan dengan, Â pola ruang dan tutupan lahan. Secara detail arahan masing-masing sektor dapat dilihat pada BAB 6 Dokumen RPSDALH Pulau Sulawesi 2016.
Arahan perencanaan yang dihasilkan diharapkan dapat mempertahankan  ketersediaan air dan kemampuan  lahan untuk tetap mendukung kegiatan sektor dalam pengelolaan SDALH sehinggai DDDTLH tidak terlampaui.
Diseminasi dilaksanakan berupa pertemuan dengan mengundang pihak-pihak yang berkepentingan terhadap pelaksanaan hasil dari penyusunan arahan dokumen RPSDALH di Pulau Sulawesi.
