“Sikat” Penyelenggara Umrah Nakal, Gaungkan Lima Pasti Umrah
Kasus penipuan dalam penyelenggaraan umrah hingga kini belum juga reda. Tangis anggota jemaah umrah lantaran ditelantarkan biro perjalanan umrah atau penyelenggara perjalanan ibadah umrah (PPIU) belum juga dapat dihentikan.
Ditjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kementerian Agama (Ditjen PHU Kemenag) mencatat sejak 2015 hingga kini dijumpai 10.920 kasus penipuan dengan nilai kerugian masyarakat mencapai Rp218,4 miliar dengan asumsi rata-rata per jamaah membayar Rp20 juta.
Haji dan umrah merupakan ibadah wajib bagi umat Islam yang mampu dan saat ini antrean untuk menunaikan ibadah itu sangat panjang, di salah satu provinsi masa tunggunya sudah mencapai 20 tahun.
Kini, sebagian umat Islam lebih memilih ibadah umrah terlebih dahulu sambil menunggu giliran menunaikan ibadah haji. Konsekuensinya, tentu, jumlah jamaah umrah pun terus meningkat.
Dalam kaitan untuk menghindari penipuan yang terus berulang dalam penyelenggaraan umrah, Ditjen PHU melakukan beberapa upaya agar pelaksanaan umrah dapat berjalan tertib, aman dan lancar.
Penting diingat bahwa meski umrah diselenggarakan oleh swasta, pemerintah memiliki kewajiban untuk memastikan semua itu dapat berjalan aman dan lancar sesuai syariat Islam. Namun di sisi lain, Pemerintah pun punya kewajiban memberikan pembinaan, pelayanan dan perlindungan kepada anggota jemaah umrah.
Terbitnya Peraturan Menteri Agama (PMA) 18/2015 tentang Penyelenggaraan Perjalanan Ibadah Umrah dan kampanye masif melalui gerakan 5 Pasti Umrah, serta upaya lain, sayogyanya patut didukung semua pihak.
Kelima Lima Pasti Umrah itu, yaitu (1) memastikan biro perjalanan ibadah umrah memiliki izin resmi. (2) Memastikan jadwal keberangkatan dan penerbangan ke Tanah Suci. (3) Pastikan harga dan paket yang ditawarkan biro perjalanan ibadah umrah. (4) Jamaah harus memastikan nama penginapan selama di Tanah Suci. (5) Jamaah harus memastikan visa umrahnya.
