Membaca berita-berita pembangunan proyek simpang susun Semanggi membuat saya berdecak kagum. Pembangunan jalan melingkar sepanjang 1,8 kilometer itu mendekati tahap akhir. Diharapkan antara Juli atau Agustus 2017 salah satu simpul macet Jakarta ini akan terurai. Kemacetan yang biasa terjadi saat pagi berangkat kerja dan sore pulang kantor akan tergerus 30 hingga 40 persen. Dengan biaya Rp 360 milyar rupiah upaya pengurangan kemacetan ini menjadi murah.
Groundbreaking simpang susun Semanggi dimulai Jumat 8 April 2016 dengan target selesai 18 bulan. Pembiayaan proyek ini berasal dari swasta, untuk kompensasi atas pelampauan nilai koefisien lantai bangunan (KLB). Simpang susun Semanggi akan menjadi ikon baru DKI Jakarta setelah Monumen Nasional atau Monas. Dalam dunia teknik sipil pembangunan simpang susun Semanggi mencatatkan sejarah dengan memasang precast sepanjang 80 meter di atas Semanggi.Bobot pembangunan simpan susun Semanggi menjadi bertambah dengan rencana Jakarta sebagai penyelenggara pesta olah raga Asian Games 2018. Mata dunia pasti tertuju pada Ibu Kota Negara Republik Indonesia ini.
Pengguna jalan di Jakarta akan mendapatkan manfaat nyata lagi. Jikalau berkendaraan dari arah Grogol Jakarta Barat akan menjadi mudah jika ingin langsung ke arah Blok M Jakarta Selatan. Sementara dari arah Halim Perdana Kusuma Jakarta Timur akan bisa langsung menuju Thamrin tanpa harus balik arah di depan hotel Sultan. Pertemuan arus dari Grogol ke Blok M dan Halim ke Thamrin memang menjadi biang kemacetan saat ini di Semanggi.
Tapi Semanggi itu di Jakarta. Tempat saya pernah menjadi warganya selama 30 tahun lebih. Kini saya berdomisili di Ngayogyakata alias DIY. Kota pelajar.Kota gudeg.Kota wisata.Kota budaya. Pembangunan kota tentu tak sederas dan secepat Jakarta.Meskipun secara administratif hampir mirip. Yang satu daerah khusus sedangkan yang satunya lagi daerah istimewa
Membandingkan Jakarta dengan DIY memang ibarat membandingkan Goliath dan David. APBD Jakarta yang Rp 70 trilyun rupiah pertahun bukan tandingan DI yang “cuma” Rp 4,18 trilyun di tahun 2016.Sebagai pusat pemerintahan dan gerbang negara Jakarta memang harus lebih giat dalam pembangunan. Jakarta sebetulnya dapat menjadi contoh bagaimana sebuah pembangunan itu diterapkan dan diawasi.Tentu dengan melihat konteks pembangunan daerah masing-masing.
Kembali ke kota Yogyakarta. Sebuah stadion sepak bola bernama Mandala Krida berdiri di sana. Berita terbaru, manajemen PSIM Yogyakarta mencari homebase menyusul tak kunjung rampungnya renovasi stadion Mandala Krida. Sejak 2014 stadion Mandala Krida memang direnovasi.2014? sekarang kan 2017?Alamaaakkk...gubrak!!
Hasil searching google menunjukan info bahwa Balai Pemuda dan Olahraga (BPO) DIY sebagai pengelola Stadion Mandala Krida mengajukan lelang dokumen awal Februari 2017. Jika berkas dokumen selesai diproses maka pelelangan pekerjaan dengan kontraktor dijadwalkan tuntas Februari akhir ini. Pekerjaan renovasi akan dilanjutkan Maret 2017.Renovasi ini dilakukan untuk tribun barat dan selatan. Dana Rp 45 milyar dikucurkan agar renovasi selesai November nanti. Di tahun 2018 renovasi akan berlanjut dengan memperbaiki rumput stadion dan beberapa fasilitas pendukung. Jadi perlu 4 tahun untuk menyelesaikan pembangunan stadion dengan kapasitas 25 ribu penonton?Betul. Sejak awal renovasi pembangunan stadion Mandala Krida akan menghabiskan waktu 4 tahun dan menyedot dana Rp 158 milyar rupiah.
Selain sebagai sarana olahraga prestasi, mandala krida akan dijadikan lokasi olah raga massa.Sebagai sarana pelengkap akan disediakan area kafetaria. Ada pula penampungan UKM yang menjajakan kuliber dan cindera mata khas Jogja.
Membandingkan pembangunan Semanggi dan Mandala Krida memang enggak adil. Yang di Jakarta dengan sumber dana tak terbatas dengan yang di Yogya yang “terbatas”. Meskipun demikian ada hal yang bisa dicontoh dari pembangunan Semanggi.Apa itu? Pengawasan langsung pejabat di lapangan saat proses pembangunan berjalan. Jadi pejabat jangan datang cuman groundbreaking dan peresmian. Namun mengawasi langsung saat proses pengerjaan berjalan. Proses pengawasan saat proyek renovasi akan berdampak besar jika langsung dikunjungi pejabat, khusus Yogya ya walikota. Kalau Gubernur bisa ya lebih baik. Kuncinya memang mau capek dan etos kerja melayani.Di Yogyakarta pejabat dan PNS nya punya etos melayani?
Mudah-mudahan.