Pada 5 Mei 2017 lalu, secara sah KPUD DKI telah menetapkan pasangan Anies Sandi sebagai pemenang Pilkada DKI 2017 dengan perolehan suara : Anies-Sandi (57,96%), Dan Ahok-Djarot (42,04%). Dengan demikian tentunya dapat meningkatkan elektabilitas PKS dan Gerindra, serta prabowo pada Pileg dan Pilpres 2019 mendatang. Pasangan yang diusung dengan kekuatan Partai Oposisi PKS dan Gerindra  sejak Pilpres 2014 lalu, semakin menambah popularitas kekuatan Oposisi dengan ketokohan seorang Prabowo yang berperan besar dalam kemenangan Anies-Sandi. Jakarta sebagai pusat Ekonomi dan Politik Indonesia, sering dijadikan tolak ukur dalam Pilpres semenjak Kemenangan Jokowi yang menghasilkan "Jokowi Effect". Dengan kemenangan Anies-Sandi Tersebut rasanya tidak berlebihan jika penulis menyimpulkan bahwa Prabowo layak disebut sebagai "King Maker" dalam Pilkada DKI. Mengingat Prabowo sudah dua kali beruturut-turut memenangkan jagoannya pada pIlkada DKI 2012 lalu Jokowi-Ahok, serta yang terbaru Prabowo kedua kalinya memenangkan jagoannya Anies-Sandi pada Pilkada DKI 2017.
Tentunya dengan kemenangan Anies Sandi akan semakin mempersulit langkah Jokowi dan PDIP Pada 2019 Mendatang untuk kembali menguasai perpolitikan Nasional. Dari hasil survey Pemilu Presiden 2019 yang dilakukan NCID pada periode April-Mei 2017. Hasilnya, Prabowo Subianto unggul dengan suara 35,16%, disusul Jokowi pada posisi kedua 31,24%, Jusuf Kalla 16,40%, dan Panglima TNI Gatot Nurmantyo 8,30%, sementara 8,9% diisi tokoh lain dengan suara tak signifikan dan mereka yang belum menentukan pilihan," (Sumber : https://nasional.sindonews.com/read/1204937/12/kemenangan-anies-sandi-dongkrak-elektabilitas-prabowo-subianto-1494701248).Dari hasil survey tersebut, tak dapat dipungkiri kemenangan Anies-Sandi berpengaruh terhadap pencapresan Prabowo pada 2019 mendatang, dan tentunya akan memberikan tenaga dan tambahan suara baru untuk prabowo pada Pilpres 2019 mendatang. Tentu posisi yang sangat tepat jika Gerindra dan PKS mengusung Prabowo sebagai calon Presiden pada Pilpres 2019 mendatang. Meredupnya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintahan Jokowi dan PDIP, dapat terlihat dari hilangnya 2 Provinsi strategis yaitu Banten dan DKI, dimana jagoan yang diusung PDIP Rano Karno pada Pilkada Banten 2017 sebagai pertahana kalah dari Wahidin Halim, serta yang terbaru Pilkada DKI 2017, Ahok-Djarot yang diusung PDIP harus bertekuk lutut dengan seorang Anies Baswedan yang merupakan mantan menteri Jokowi.
Hilangnya kepercayaan masyarakat terhadap Jokowi dan PDIP, disebabkan oleh gagalnya pemerintahan Joko Widodo dalam merealisasikan berbagai janji kampanyenya, yang mana Jokowi selalu dianggap masyarakat dan media massa adalah tokoh "Wong Cilik" yang berpihak pada rakyat kecil. Imej itu berubah, ketika banyak kebijakan-kebijakan pemerintahan Jokowi yang tidak berpihak pada rakyat kecil seperti : Pencabutan subsidi BBM, pencabutan subsidi Listrik, inflasi yang tak terbendung, serta gagalnya rezim Jokowi dalam menambah petumbuhan ekonomi. Faktor lain yang menurut penulis memiliki efek yang lebih besar adalah "Berjaraknya Rezim Joko Widodo dengan Umat Muslim" hal itu dapat terlihat dari maraknya kriminalisasi Ulama dan tokoh-tokok Islam setelah aksi 411 dan 211.Â
Politik Identitas semakin bergelora semenjak Ahok pada pidatonya dikepulauan seribu menyinggung Surat Al-Maidah 51, yang tentunya membangkitkan kemarahan umat muslim yang menuntut Ahok dipidana atas "Penistaan Agama" yang telah dilakukannya dalam ucapannya dikepulauan seribu tersebut. yang seakan-akan membangkitkan kekuatan "Politik Identitas Islam" di Jakarta, bahkan diseluruh Indonesia. Hasil Pilkada DKI 2017 lalu, yang menghasilkan kemenangan Mutlak Anies sandi adalah contoh kemarahan "umat islam Politik" yang menghukum ahok dengan menjungkalkannya dengan tidak memilihnya pada Pilkada DKI 2017 lalu.
Tentunya, dari hasil Pilkada DKI 2017 lalu dapat menjadi "Lampu Merah" Bagi pemerintahan Jokowi, bahwa kekalahan ahok mungkin saja akan berimbas pada kekalahan Jokowi pada Pilpres 2019 mendatang. Mengingat Jokowi dan Ahok adalah dua hal yang tak terpisahkan karena kedekatan mereka sejak Pilkada DKI 2012 lalu.
