Subsidi Apa Infrastruktur
Perdebatan tentang kenaikan BBM kali ini memulai babak baru. Pemerintahan SBY yang diawal pemerintahannya berpaku dan bertumpu pada subsidi BBM kini akhirnya menyerah. Subsidi harus dikurangi dan konsekuensinya harga BBM naik.
Tapi kenaikan harga BBM ini tentu bukanlah hal yang pertama dilakukan oleh kabinet SBY. Dulu ketika ia memerintah bersama JK, kenaikan harga telah dilakukan. Tak lain adalah JK lah sebenarnya yang menjadi inisiasinya. Lalu, apa JK adalah dalangnya?
Pembaca budiman, kalau kita mau bernegatif pikiran dan berpikiran jangka pendek, baiklah, JK adalah dalangnya. Tapi mari melihatnya dari sisi positif dan efek jangka panjang pengurangan subsidi dan kenaikan harga BBM.
Di kabinet Indonesia Bersatu jilid I, adalah JK yang memberi pilihan lebih baik menaikan BBM, karena sebenarnya subsidi BBM tidak pro rakyat. Karena, pada dasarnya subsidi adalah hutang. Mudahnya, kalau mau terang-teragan, harga BBM sebenarnya mencapai sepuluh ribu lebih seliter. Dengan harga yang dibawah setengahnya, tentu beban itu ditanggung oleh pemerintah yang akhirnya jadi semacam utang.
Loh, bukannya Negara harus menanggung kehidupan rakyatnya? Kita tentu akan mudah berpikiran demikian. Memang tak salah. Akan tetapi permasalahannya sebenarnya bukan pada apakah Negara tidak menanggung hidup rakyatnya, tetapi mana program pembangunan yang harus didahulukan.
Pembangunan infrastruktur Negara kita masih jauh dibanding Negara lain misalny, negara tetangga Malaysia dan Singapura. Apalagi kalau dibandingkan engan Negara maju. Tak usah kita pertanyakan lagi. Nah, sekarang, pilihannya adalah subsidi atau pembangunan infrastruktur?
Bukannya harus dijalankan semuanya bersamaan? Menuntut semacam begini memang mudah, tetapi Negara bukanlah tenaga superpower yang bisa menjalankan segala program bak angan-angan. Pertanyaannya adalah, mana menurut kita yang lebih mendesak dan penting? Pembangunan infrastruktur, pendidikan, layanan kesehatan yang punya efek jangka panjang, atau beban subsidi untuk harga BBM murah?
Sebenarnya ini membuat lebih jelas siapa yang mau bekerja untuk negeri ini atau tidak. Inisiasi JK tempo itu dikecam habis-habisan. Tapi ingat, masyarakat dalam waktu singkat dapat menyesuaikan hidup dengan kenaikan itu. Bukankah anda menyadarinya?
Namun, ketika SBY akan mempertahankan tahtanya, ia turunkan harga itu kembali. Pembangunan infrastruktur kembali diseret kebelakang sementara pencitraan dan kepentingan-kepentingan didahulukan. Dan sayang sekali, presiden kita ini bukan akan mewariskan hal-hal yang baik buat dirinya dan negerinya, tapi warisan utang pada generasi selanjutnya. Â Karena, saya tekankan sekali lagi bahwa subsidi BBM ini adalah hasil HUTANG.
Mari kita berandai-andai, jika subsidi BBM di cabut, akan ada penghematan sebesar Rp. 300 Triliun. Dengan uang sebesar itu, artinya Negara kita punya dana perharinya sebesar Rp. 1 Triliun yang dapat digunakan untuk pembangunan. Misalkan lagi, uang itu digunakan untuk pembangunan Bandara atau lapangan udara. Dengan asumsi bahwa dana yang digunakan untuk pembangunan bandara sebesar Rp. 1 Triliun, itu artinya aka nada 300 bandara yang akan dibangun di Negara yang kita cintai ini. Dengan adanya bandara, tentu lapangan pekerjaan menjadi terbuka, dan ekonomi akan bergerak.  Pilih mana, subsidi BBM dari hutang atau cabut subsidi untuk pembangunan? Pilihan di tangan anda, dan presiden SBY.
