ICW, KPK dan ICDX Amankan Royalti Timah Indonesia

17 Juni 2017 12:55:16 Diperbarui: 17 Juni 2017 13:13:52 Dibaca : 11 Komentar : 0 Nilai : 1 Durasi Baca :
ICW, KPK dan ICDX Amankan Royalti Timah Indonesia
ekspor-dan-royalti-timah-594526322350df401a1f7ea2.png

Dari percakapan seorang teman penggiat anti korupsi di media sosial dengan yang kontra terhadap keberadaan dan tindakan Komisi Pemberantasan Korupsi- KPK, saya pun menjadi terusik terhadap sepak terjangIndonesia Corruption Watch- ICW. Sehingga muncul pertanyaan dibenak saya, apakah ICW berkolaborasi dengan KPK dan punya kontribusi terhadap pemberantasan korupsi di negeri ini? Adakah upaya ICW menekan angka korupsi di negeri ini?

Dari pertanyaan yang menggelitik dibenak saya itu, saya pun mencoba menelusuri beberbagai hal terkait ICW di mbah Google. Dari penelusuran itu, saya pun menemukan satu artikel dari kajian ICW dengan judul; "Praktek Penjualan Ilegal & Indikasi Kerugian Negara dari Ekspor Timah 2004 -- 2015." (sumber) 

Kajian ICW itu dirilis belum terlalu lama yakni pada 16 Maret 2017, lalu. Dan dari berbagai data yang dipaparkan ICW, makin membuat saya penasaran. Apa kepentingan ICW terhadap tambang dan perdagangan timah di Indonesia?

Dari Kesimpulan dan Rekomendasi ICW di kajian tersebut, tenyata perdagangan timah Indonesia menyimpan borok yang telah berlangsung puluhan tahun. Banyak pihak yang terlibat dalam perdagangan timah illegal sehingga merugikan Negara dari sisi penerimaan royalti dan pajak hingga mencapai Rp 5,714 triliun. Sungguh angka yang fantastis!

Oleh kajian ICW diperiode 2004-2015, itu, dilaporkan kerugian negara dari kewajiban royalti timah (3 %) yakni sebesar Rp 2,066 triliun. Sedangkan dari sisi PPh badan, negara dirugikan sebesar Rp 3,648 triliun.

Mengapa sampai terjadi kerugian negara dari perdagangan timah hingga Rp 5,714 triliun?

Kajian ICW itu lagi-lagi membukakan fakta bahwa banyak 'pejabat' baik di tingkat daerah maupun pusat yang  terlibat pada usaha pertambangan dan perdagangan timah secara illegal. Di sisi lain, masih ada celah hukum yang bisa dimanfaatkan untuk melanggengkan usaha pertambangan dan perdagangan timah secara illegal.

Bursa Timah

Untuk menekan perdagangan timah illegal, pemerintah sejatinya telah memiliki perangkat hukum melalui Peraturan Menteri Perdagangan No. 33 Tahun 2015, tentang ketentuan ekspor timah. Di Permendag itu dijelaskan bahwa ekspor timah hanya dapat dilakukan dari hasil transaksi di bursa timah.

Koordinator Divisi Monitoring dan Analisa Anggaran, ICW, Firdaus Ilyas, dalam keteranganya kepada media mengatakan, bursa timah bisa menekan keberadaan penambangan timah illegal.

Di sisi lain dikatakan Firdaus Ilyas,  perdagangan timah melalui bursa bisa meningkatkan pendapatan pemerintah, terutama dari royalti ekspor. Karena diketahui, ekspor timah ilegal tidak tercatat, sehingga otomatis pemerintah tidak mendapatkan royalti dari kegiatan tersebut. (sumber)

Pernyataan Firdaus Ilyas, itu, juga dapat diartikanjika bursa timah mendapat dukungan penuh dari berbagai pihak, maka pendapatan negara dari sisi royalti dan PPh badan akan semakin besar. Sehingga pemerintah pun punya anggaran yang dapat digunakan melakukan pembangunan terutama daerah penghasil timah. (dari data ICW pada kajian tersebut tercatat royalti timah dibagi hasilkan ke daerah penghasil (80 % daerah, 20 % pusat).

Royalti Timah

Merujuk PermendagNo. 33 Tahun 2015, tentang ketentuan ekspor timah, bursa timah yang diselenggarakan Indonesia Commodity and Derivatives Exchange- ICDX sejak 30 Agustus 2013, memilikimisi yang mulia terhadap kedaulatan Indonesia sebagai negara produsen dan eksportir timah terbesar di dunia. Misinya, pertama, tata kelola perdagangan yang transparan dan akuntabel untuk mendukung pencegahan dan pengendalian kerusakan lingkungan akibat ilegal mining secara masif dalam penerapan sertifikasi clean and clear- CnC.

Kedua, intensifikasi peningkatan pendapatan negara dari pembayaran iuran produksi- royalti dan penerimaan pajak negara. Ketiga, peningkatan nilai tambah timah dengan meningkatkan mutu timah yang disetor, serta peningkatan hilirisasi industri timah dalam negeri. Dan terakhir, menjadikan Bursa Timah ICDX sebagai tempat pembentukan harga dan acuan harga timah dunia. (sumber)

Data ICDX mencatatkan, royalti atas perdagangan timah melalui bursa yang disetor ke negara periode30 Agustus 2013 hingga 31 Desember 2016, telah lebih dari US$ 117,8 juta atau sekitar Rp 1,52 triliun (dengan nilai tukar Rp 13.000 per dolar Amerika). Sedangkan ekspor timah hasil perdagangan di ICDX di tahun 2016 mencapai US$ 1,141 miliar dengan volume transaksi sebesar 63.193,64 metrik ton.

Bercermin dari data ICDX tersebut, dapat dikatakan bursa timah menjadi solusi terhadapusaha pertambangan dan perdagangan timah secara illegal. Di sisi lain, dengan pengaturan pemerintah yang lebih ketat akan menekan angka eksploitasi timah Indonesia. Sehingga deposit timah Indonesia tidak lekas terkuras habis. Sebab, Indonesia hanya menempati urutan kelima dunia sebagai pemilik deposit timah.

Yang lebih penting lagi, eksploitasi timah yang tidak terkendali akan berdampak pada kerusakan lingkungan dan pada akhirnya merugikan semua pihak terutama masyarakat di sentra produksi timah (Bangka-Belitung).

Kalangan akademisi juga punya pandangan, jika eksploitasi timah rerata 60.000 ton per tahun maka diperkirakan di tahun 2020 deposit timah Indonesia akan habis.

Dari rangkaian penelusuran saya terhadap ICW, maka saya pun sampai pada kesimpulan bahwa ICW berperan menerjemahkan permasalahan pelik di masyarakat khususnya praktik-praktik illegal seperti usaha pertambangan dan perdagangan timah secara illegal. Yang notabene hal itu dilakukan atau dikawal oleh oknum pejabat negara.

Maka kajian ICW itu bisa jadi menjadi pintu masuk KPK untuk menelisik siapa oknum pejabat negara yang bermain di sektor pertambangan timah. Dengan demikian Gerakan Nasional Penyelamatan Sumber Daya Alam- GNPSDA yang dimotori oleh KPK tidak sia-sia. Pada titik ini pula saya menjadi simpatik dan mendukung keberadaan KPK untuk menekantindakan koruptif pejabat negara demi kemakmuran rakyat dan kedaulatan Indonesia di mata dunia.

Ekspor Timah dan Perolehan Royalti dari Hasil Perdagangan di Bursa


KOMPASIANA ADALAH PLATFORM BLOG, SETIAP ARTIKEL MENJADI TANGGUNGJAWAB PENULIS.
LABEL ekonomi

NILAI :

Daftarkan email Anda untuk mendapatkan cerita dan opini pilihan dari Kompasiana