Ada istilah “baru tapi lama” yang dimunculkan sebagai pengganti istilah good government yaitu open government. Saat diberikankesempatan untuk memberikan visi dan misinya tentang tema reformasibirokrasi dalam debat kedua, Agus memulai dengan memunculkan istillah yang sudah umum diketahui masyarakat umum yaitu good governance.Adanya tata kelola terbuka dan transparan oleh pemerintah, itulah yang menjadi inti good governance yang dimunculkan oleh cagub nomor satu tersebut. Menariknya, hal ini mendapat respon bukan dari Ahok,tetapi dari sang motivator dan mantan mendikbud yang tentu saja pahamdengan seluk beluk istilah tersebut.
Tidak hanya membantah apa yang dikatakan Agus, tetapi juga bahkan Anies menjelaskan layaknya memberikan sebuah materi kepada pasangan lain bahwa sekarang bukan lagi zamannya good governance, tetapi sudah open governance. Dijelaskan pula oleh pak mantan rektor ini bahwa open governance itu melibatkan partisipasi masyarakat dengan pemerintah dan bukan lagihanya satu pihak pemerintah saja. Secara tidak langsung, Anies ingin memberitahu Agus jika idenya bukan hal baru bahkan sudah ketinggalan zaman. Menjadi menarik sebenarnya konsep open government justru muncul saat negara ini dipimpin SBY yang tidak lain dan tidak bukan merupakan sang pepo dari cagub nomor satu ini.
Istilah open government sendiri memang belum begitu familiar dibandingkan oleh istilah good governance sehingga tidak salah juga Agus menggunakannya sebagai bagian dari penjelasan visi dan misinya.Namun, yang menjadi ganjalan adalah mengapa tidak menggunakan langsung dengan istilah open government yang notabenenya adalah produk perundangan saat sang pepo masih menjabat orang nomor satu dinegeri ini. Waktu mencari tahu apa yang menjadi makna open government (karena memang belum mengetahui detailnya, kalau saya sudah tahumungkin bisa ikut debat juga hehehe), saya mendapati maknanya :
Open Government Indonesia (OGI) adalah sebuah gerakan bersama pemerintahdengan masyarakat untuk mewujudkan keterbukaan pemerintah Indonesiadan percepatan perbaikan pelayanan publik di Indonesia sebagaimanasudah diamanahkan oleh UU No.14 tahun 2008 tentang KeterbukaanInfomasi Publik (KIP) dan UU No.25 tahun 2009 tentang PelayananPublik. Gerakan Open Government ini diluncurkan oleh wakil presiden Boediono pada bulan Januari 2012. Bagi Indonesia, terbitnya UU tersebut merupakan era baru pemerintah yang terbuka. Pemerintahsangat meyakini bahwa Pemerintah yang terbuka (Open Government)menjadikan pemerintah semakin cerdas dalam menyelesaikan masalah danmelayani masyarakat lebih baik. Lebih-lebih setelah diterbitkannya UUNo. 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, semakin menambah komitmenpemerintah yang bukan saja memperjuangkan hak-hak masyarakat untukmendapatkan informasi namun lebih jauh lagi, Pemerintah menginginkankemudakah akses publik kepada layanan pemerintah secara murah, mudah dan berkualitas. (sumber : id.wikipedia.org)
Sebagai seorang akademisi, tentu tidak heran jika Anies begitu menguasai berbagai teori tentang reformasi birokrasi yang tepat, bahkan update terbaru tentunya menjadi hal yang dikuasainya. Akan tetapi, belum tentu penguasaan teori berbanding lurus dengan mempraktikkannya jika nantinya terpilih sebagai DKI-1. Tentu saja baru janji, wacana dan motivasi yang bisa diberikan kepada rakyat ibukota tentang bagaimana itu open government tersebut.
Hal berbeda tentu ditunjukkan oleh sang petahana, meski tidak secara eksplisit membahas tentang open government tetapi Ahok sudah mempraktikkan apa yang menjadi makna dari open government tersebut. Salah satu contohnya yaitu dengan aplikasi Qlue yang melibatkan partisipasi dari warga DKI untuk bersama-sama berpartisipasi membangun Jakarta bersama birokratJakarta yang adalah pelayan warga. Adanya keterbukaan informasidengan menggunakan aplikasi dalam smartphone melalui foto yang diunggah oleh warga DKI dan kemudian diteruskan oleh birokrat DKI sesuai dengan bidang pelayanannya tersebut merupakan praktek open government yang SUDAH DIPRAKTIKKAN oleh sang petahana dibandingkan calon lain yang baru memunculkan atau baru menjelaskan dan berwacana tentang open government tersebut. Meski masih memilikikekurangan dari aplikasi Qlue tersebut, akan tetapi Ahok mungkintidak terlalu menggeluti teori apa itu good governance dan opengovernment tetapi yang penting prinsipnya adalah membangun kota itutidak hanya tugas pemerintah provinsi tetapi juga warganya.
Namun demikian semuanya tetap tergantung warga DKI Jakarta sendiri untuk menentukan pilihanya pada 15 Februari mendatang. Apakah memilih calon yang memunculkan istilah atau calon yang menguasai istilah dan mampu menjelaskannya dengan sangat baik secara teori atau justru calon yang mungkin tidak terlalumenguasai teoritisnya, tetapi justru sudah mempraktekkannya dan sudahada buktinya ??
“Teori penting tapi yang lebih penting mempraktikkan teori tersebut”
salam kompasiana'
