Seperti tak ada habis-habisnya, Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo  Subianto kembali melontarkan kritikan kepada pemerintahan Presiden Joko  Widodo. Kali ini, Ia menyoroti soal utang Indonesia yang terus  meningkat.
Tanpa tedeng aling-aling, Prabowo menyebut utang  negara saat ini mencapai Rp. 9.000 triliun. Entah itu data dari mana,  namun sepertinya dia sangat yakin dengan pernyataannya tersebut.
Kritikan  itu sendiri disampaikannya di kediaman Ketua Umum PAN, Zulkifli Hasan,  pada Senin (25/6). Di sana, secara mantab Prabowo membacakan slide-slide  yang berisi data 'Statistik Uang Sektor Publik Kementerian Keuangan  2018, Asumsi Kurs Rp 14.000 Per Dolar AS Per Tutup Tahun 2017'.
Dengan  kondisi seperti itu, Prabowo menyebut kondisi ekonomi Indonesia cukup  membahayakan.  Pernyataan 'berbahaya' itu berdasarkan kutipan data  lembaga Moody's Cooperation yang jadi sumber rujukan berita Bloomberg.
Meski  berapi-api, tapi tampaknya banyak data Prabowo yang meleset. Oleh  karena itu pernyataan itu pun sama dengan angin yang tak ada isinya.
Faktanya,  utang pemerintah saat ini bukan seperti yang disebutkan Prabowo,  melainkan 'hanya' Rp. 4.000 triliun. Itu pun juga terkelola dengan baik  sehingga tidak membahayakan kondisi bangsa dan negara.
Kenyataan  lain, performa perekonomian Indonesia juga makin baik. Buktinya bisa  dilihat dari penilaian lembaga keuangan internasional yang kredibel.
Dengan  pengelolaan utang yang baik, fix rating Indonesia pada Desember lalu  menjadi BBB. Kemudian Moody's pada April 2018  menaikkan itu menjadi  BAA2. Kemudian SP pada Mei menjadi BBB minus. Itu semua menunjukkan  pengelolaan ekonomi kita makin bagus.
Hal itu sebagaimana yang disampaikan Staf Khusus Presiden Jokowi bidang ekonomi Ahmad Erani Yustika pada Senin (25/6/2018).
Soal  utang Rp 3.850 triliun milik lembaga keuangan negara yang disebut  Prabowo juga tampaknya ngawur. Penjelasannya mengenai ini semakin  menegaskan bahwa dirinya tak paham skema keuangan publik.
Kita  memang bisa membenarkan angka tersebut utang, namun utang tersebut  bersifat operasi koorporasi. Bukan utang sebagaimana yang  dibayangkannya.
