Rencana pembangunan transportasi massal trem di Kota Surabaya masih jadi jauh dari kenyataan. Rencana pembangunan trem yang sebelumnya direncanakan akan terealisasi pada tahun 2016 ini, ternyata masih belum terdengar kabarnya lagi. Pernyataan terkahir yang diucapkan oleh Walikota Surabaya dari beberapa sumber terpercaya, Tri Rismaharini bahwa target pembangunan trem akan terealisasi segera pada tahun 2017.
Belum jelasnya sumber pembiayaan masih menjadi salah satu penyebab molornya pembangunan. Dana dari APBN yang dikatakan akan menjadi sumber biaya belum ada payung hukumnya, tinggal menunggu Perpres sebagai payung hukumnya. Kabar terbaru menyebut Jerman berencana memberikan pinjaman yang bisa menjadi sumber pembiayaan untuk proyek pembangunan trem di Surabaya ini. Dana yang diperkirakan agar terealisasinya pembangunan adalah sekitar 2,4 triliun.
 Jumlah pinjaman dari Jerman senilai Rp 1,5 triliun akan diberikan melalui pemerintah pusat. Perjanjian pinjaman ini sudah dibuat. Perlu adanya kerjasama dengan pemerintah pusat mengenai pembagian dana yang dipinjamkan oleh Jerman agar dapat digunakan di Surabaya. Upaya lainnya yang dilakukan oleh Walikota Surabaya saat ini yaitu akan melakukan pinjaman ke Bank Dunia. Tetapi pinjaman ke Bank Dunia prosedurnya harus tetap harus melalui Bappenas.
Skema mengenai pembiayaan proyek tersebut masih belum dijelaskan secara rinci. Sedangkan skema ini merupakan hal yang perlu diputuskan secepatnya. Berkaca pada proyek pembangunan kereta semi cepat Jakarta-Surabaya perlu adanya kajian terhadap opsi pembiayaan dan kajian terhadap untung ruginya terlebih dahulu. Dalam hal ini berarti perlu dilakukan anlisa finansial terhadap kelayakan investasi proyek ini. Perlunya menganalisa skema pembiayaan digunakan untuk pemperkirakan besar nilai investasi dalam hal pembiayaan proyek Trem di Surabaya bisa menggunaan skema pinjaman biasa, proyek pemerintah, atau ada keterlibatan swasta didalamnya.
Kajian terhadap opsi pembiayaan tersebut mencakup pula didalamnya sistem pengelolaan dan prioritas akan diberikan pada pihak yang terlibat. Dengan melihat pembiayaan yang bersumber dari APBN, apakah pengelolaaan trem di Surabaya ini akan dilakukan oleh Pemerintah Pusat, ataukah adanya kerjasama dalam pengelolaan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Kota Surabaya. Terlebih lagi proyek pembangunan trem di Surabaya ini akan berdampak luas terutama bagi roda perekonomian sekitar lokasi proyek.
Jika dengan sistem pinjaman, perlu dipikirkan alternatif-alternatif yang digunakan untuk membayarnya. Memberikan kesempatan bagi investor untuk melaksanakan proyek pembangunan trem di Surabaya merupakan ide yang cukup baik. Pada kenyataannya sistem kerjasama pemerintah swasta merupakan salah satu sistem yang baik untuk diterapkan dalam hal penyediaan infrastruktur publik. Sehingga sumber pembiayaan yang bersumber dari APBN dapat ditekan untuk menutupi biaya proyek trem ini agar terlaksana, karena biaya yang besar tersebut tidak mungkin dibebankan seluruhnyaa kepada APBN.
