[caption caption="Penulis bersama Ibu Menteri Susi"][/caption]Saat perempuan nyentrik bernama Susi Pudjiastuti dipinang Presiden Jokowi sebagai Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP), saya skeptis. Pertimbangannya bahwa cara pandang sang pengusaha lobster ini akan mengubah mainstream konservasi kelautan yang telah membaik sejak 10 tahun terakhir menjadi mazhab baru, peningkatn produksi perikanan yang bakal menerabas kaidah pelestarian laut.
Berkardus-kardus lobster dari Pulau Simeulue diterbangkan ke luar Aceh dengan memanfaatkan pesawat Susi Air yang kesohor itu dan pada sisi yang lain banyak warga lumpuh karena penyelaman lobster di Simeulue menjadi alas ragu saya.
Kekhawatiran itu saya boyong ke ruangan rapat kerja dan seminar kelautan yang dihelat oleh Ikatan Sarjana Kelautan Indonesia (ISKINDO) pada tanggal 4 Desember 2015 di Hotel Millenium, Jakarta. Mengendapkannya dan menyiapkan mata dan telinga untuk mendengar pokok-pokok pikiran Sang Menteri, setahun kemudian.
Lantaran saya anggota ISKINDO, saya mencoba merangkumnya untuk kita cermati bersama (beberapa bagian saya penggal dan beberapa bagian lainnya tak saya masukkan seperti terkait isu reklamasi Jakarta)
***
Ba’da shalat Jumat, dua ratusan peserta seminar dan rapat kerja Ikatan Sarjana Kelautan Indonesia (ISKINDO) memusatkan perhatiannya ke panggung acara. Seperti tersihir mereka mencipta keheningan dan membiarkan suara berat serak milik Susi Pudjiastuti, Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP) menari di gendang telinga. Jika pas mereka bertepuk, sebagian lainnya larut dalam suasana khidmat; antara setuju atau sedang pikir-pikir. Termasuk saya.
Susi yang bergaun hitam dan berselendang merah bata gelap kembang itu terlihat anggun. Jauh dari kesan slenge’an yang saya konstruksi berdasarkan opini, berita dan sepak terjangnya di media, di social media.
Dugaan saya bahwa orientasi kepemimpinannya di KKP hanya menjadi perangkat ambisi bisnis atau ekonomi saya kubur dalam-dalam. Ini bermula dari argumentasi dia mengenai inefisiensi pembangunan di pesisir laut, ketiadaan negara dalam memaksimalkan keunggulan posisional di lokasi-lokasi strategis perikanan seperti Papua, Maluku, Banda hingga Natuna, argumentasi menolak reklamasi pantai yang berpotensi merusak keseimbangan alam.
“KKP butuh masukan Iskindo agar Indonesia menjadi negara poros maritim dunia, sebagai kekuatan ekonomi kelautan dan perikanan agar diperhitungkan oleh dunia dan kenapa kita harus menguasai di Asia Tenggara dan menjadi pemain dominan.” katanya seraya menyodorkan beberapa fakta dan temuan perubahan-perubahan selama rentang pengabdiannya di KKP.
“Melihat kebijakan-kebijakan, baik yang diterima oleh masyarakat, waktu telah membuktikan bahwa ekonomi perikanan dari kuartal pertama hingga terakhir meningkat hingga di atas angkat 8%. “ terangnya.
Apa yang disampaikannya ini sangat penting dan jadi barometer progressif sebab sektor lain sedang bergerak perlahan (slowing down) atau nyaris melemah, sebagai misal sektor pertanian hanya 5%, sementara perikanan dari 6% menjadi 8%. Demikian pula adanya signifikansi hasil tangkap mencapai 40%.
