Mohon tunggu...
Chazali H Situmorang
Chazali H Situmorang Mohon Tunggu... Apoteker - Mantan Ketua DJSN 2011-2015.

Mantan Ketua DJSN 2011-2015. Dosen Kebijakan Publik FISIP UNAS; Direktur Social Security Development Institute, Ketua Dewan Pakar Lembaga Anti Fraud Asuransi Indonesia (LAFAI).

Selanjutnya

Tutup

Kebijakan Artikel Utama

Memutus Mata Rantai Kemiskinan, Mungkinkah?

1 Maret 2019   23:58 Diperbarui: 2 Maret 2019   12:01 837
+
Laporkan Konten
Laporkan Akun
Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas.
Lihat foto
Sumber ilustrasi: pixabay.com/sasint

Di Indonesia sangatlah sulit menghapuskan kemiskinan. Sebagaimana sulitnya memberantas narkoba. Hitungannya sederhana saja, begitu gencarnya upaya intervensi program penanganan kemiskinan, penurunannya tidak signifikan antara 500 ribu sampai dengan 1 juta jiwa dari sekitar 27 juta penduduk miskin. 

Di sisi lain bayi-bayi yang lahir dari kelompok miskin bukan berkurang. Akan menjadi tunas baru menggantikan generasi miskin orang tuanya, karena rendahnya mutu gizi, nutrisi, pendidikan, dan kemampuan ekonominya. Walaupun ada yang terputus mata rantai kemiskinan, tetapi yang tercecer tetap miskin masih juga lebih banyak.

Pada bulan September 2017, jumlah penduduk miskin (penduduk dengan pengeluaran per kapita per bulan di bawah Garis Kemiskinan) di Indonesia mencapai 26,58 juta orang (10,12 persen), berkurang sebesar 1,19 juta orang dibandingkan dengan kondisi Maret 2017 yang sebesar 27,77 juta orang (10,64 persen).

Perkembangan terkini, Badan Pusat Statistik (BPS)mengumumkan angka kemiskinan terbaru pada September 2018.  Dalam data tersebut, angka kemiskinan per September 2018 turun menjadi 9,66%. Angka ini turun 0,46% dibandingkan September 2017.

"Persentase penduduk miskin September 2018 turun 0,46% dari September 2017. Jumlah penduduk miskin pada September 2018, 25,67 juta orang turun 910.000 orang dari September 2017," kata Suhariyanto.Total penduduk miskin di perkotaan tercatat 6,89% sementara di pedesaan mencapai 13,10%.

Direncanakan pada akhir tahun 2019  ini ( oleh Bappenas), angka kemiskinan dapat diturunkan menjadi sekitar 9 % , atau sebesar 24,7 juta. Berarti berkurang sekitar hampir 1  juta orang miskin. Untuk menurunkan sekitar hampir 1  juta orang miskin, dan mempertahankan yang berada diatas garis kemiskinan untuk  tidak jatuh miskin, tentu memerlukan dana APBN dan APBD.

Penanganan Kemiskinan dalam wajah APBN

Kita lihat postur Anggaran APBN 2018, belanja K/L  yang terkait dengan penanganan  kemiskinan secara langsung yaitu sektor perlindungan sosial sebesar 283,8 Triliun. Untuk apa saja uang sebesar itu?

Nah ini dia penggunaannya. Sasarannya adalah Program Keluarga Harapan (memutuskan mata rantai kemiskinan) untuk 10 juta KPM (Keluarga Penerima Manfaat), Program Bantuan Pangan untuk 15,6 juta KPM, Penerima Bantuan Iuran (PBI) dalam rangka JKN untuk 92,4 juta jiwa orang miskin dan tidak mampu. 

Penyediaan Bantuan Kelompok Usaha Ekonomi Produktif 117,7 ribu KK, dan Program Indonesia Pintar 19,5 juta siswa. Bidik Misi 401,7 ribu mahasiswa, Dana Desa 74,958 desa.

Disamping itu, Sektor Kesehatan dan Sektor Pendidikan yang juga terkait dan beririsan dengan Program Perlindungan Sosial jumlahnya cukup besar. Sektor Kesehatan memerlukan anggaran sebesar 111,0 Triliun. 

HALAMAN :
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
Mohon tunggu...

Lihat Konten Kebijakan Selengkapnya
Lihat Kebijakan Selengkapnya
Beri Komentar
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama untuk memberikan komentar!
LAPORKAN KONTEN
Alasan
Laporkan Konten
Laporkan Akun