Membaca berita hari ini sekitar 1,4 juta pemilih fiktif terdaftar dalam dps kpud DKI Jakarta (Republika, 18/5) membuat miris. Data yang dikeluarkan oleh Pusat Pergerakan Pemuda Indonesia ini patut dicermati, selama ini yang menyebabkan kericuhan dan kecurangan pilkada diberbagai daerah adalah permasalahan daftar pemilih yang tidak faktual dan cenderung diatur oleh incumbent untuk merebut kembali kekuasaannya.
Dari jumlah pemilih yang terdaftar di pilkada DKI tahun 2012 ini sebesar 7.044.991 dps diperkirakan hanya sekitar 80% saja warga Jakarta yang akan menggunakan hak pilihnya. Ini artinya sekitar hanya terdapat 5,6 juta suara yang diperebutkan cagub/cawagub. Pasangan cagub/cawagub harus mendapatkan minimal 2,8 juta suara. Dengan jumlah 6 pasangan yang ikut pilkada DKI kali ini merupakan pertarungan yang sengit, apalagi bagi incumbent. Jika pilkada 2007 pasangan Foke hanya menghadapi satu pasangan, pada pilkada kali ini incumbent harus mengalahkan 5 pasangan lainnya.
Sungguh perhitungan yang berat bagi incumbent untuk memenangkan pilkada kali ini, oleh sebab itu segala cara dilakukan demi kursi kekuasaan DKI 1. Dengan memanfaatkan ketidaktahuan masyarakat dalam penghitungan dps, sangat memungkinkan incumbent bermain disini. Birokrat ada dalam kekuasaannya, bisa jadi termasuk oknum-oknum yang ada di KPUD DKI yang lemah mentalnya bila di sodori setumpuk uang. Toh, masalah korupsi seperti ini sudah menjadi budaya di bangsa kita, pengalaman kasus-kasus yang pernah terungkap tidak jelas penyelesaiannya.
Dari data dilapangan ternyata permasalahan pilkada DKI bukan hanya masalah dps fiktif yang mungkin sengaja diatur oleh yang berkuasa agar nanti dapat diatur jumlah perolehan suaranya. Namun juga ditemukan cara-cara curang yang dilakukan oleh incumbent yaitu dengan secara terselubung seluruh jajaran birokrat sampai ketingkat kelurahan untuk mendukung incumbent dengan berbagai macam bentuk iming-iming mulai dari tambahan tunjangan sampai promosi jabatan.
Birokrasi di DKI sudah menjadi rahasia umum, setiap urusan mesti ada biayanya, ini terjadi sampai ketingkat kelurahan. Bahasa gratis bagi masyarakat yang ingin berurusan administratif tidak  ada dalam kamus birokrat DKI.
Pilkada DKI menjadi ajang yang paling bergengsi dari semua pilkada di tanah air, sebab DKI adalah ibukota negara dengan APBD yang menggiurkan bagi pemimpin yang tidak amanah. Dengan segala kelebihan pilkada DKI inilah membuat beberapa kepala daerah rela meninggalkan kursinya untuk mendapatkan kursi DKI 1.
Bagi masyarakat DKI semestinya sudah dewasa dalam memilih siapa yang pantas menjadi pemimpinnya di DKI ini. Bagi incumbent kita hanya mengingkatkan jangan pernah coba untuk bermain api di pilkada kali ini.
cw2012
