Jabatan P3SRS (Pemilik dan Penghuni Satuan Rumah Susun) merupakan profesi yang berperan penting terhadap pelayanan rusunami dan apartemen. Dari profile ketua hingga penggurus P3SRS tersebut, segala sesuatu yang berkaitan dengan rusunami dan apartemen bisa dinilai masyarakat umum.
Jabatan pengurus P3SRS sebagai pekerjaaan tambahan sebagai pengabdian kepada pemilik dan penghuni, sering menjadi sengketa bagi banyak pihak. Dari pihak pengembang, penghuni dan pemilik bahkan bisa dimanfaatkan oleh oknum tertentu untuk digunakan membawa kepentingan tertentu.
Baru-baru ini, konflik dualisme kepengurusan P3SRS yang tak kunjung usai berdampak pemadaman listrik di Apartemen Bogor Valley. Perseteruan dualisme pengelolaan tersebut berasal soal pengelolaan iuran pemeliharaan lingkungan.
Dikabarkan media berita, ada versi P3SRS yang masih belum beres, yakni versi warga dan versi pengembang. Mirisnya, konflik tersebut menyebabkan pembayaran listrik menjadi terhambat sehingga terjadi pemadaman listrik.
Padamnya listrik tersebut, membuat Apartemen menjadi gelap gulita saat malam hari. Saat Jumat 29/02/2019 lalu, gedung dengan tiga bangunan tower yang mempunyai 694 unit benar-benar diselimuti kegelapan.
Hal tersebut membuat sebagian penghuni menyalakan alat penerangan untuk mengatasi keadaan gelap. Dari lilin dan senter yang dipakai oleh penghuni, sebagian penghuni yang mempunyai anak kecil membawa ke lobi.
Untungnya, kegelapan tersebut tidak berlangsung lama, warga membawa permasalahan ini ke DPRD Kota Bogor hingga terjadi negosiasi dengan PLN untuk mencari jalan keluar yang terbaik untuk semua pihak. Dari informasi yang dihimpun, listrik kembali dinyalakan sekitar pukul 23.00 WIB.
Menurut informasi yang disampaikan warga, ada sebagian warga menolak membayar iuran ke P3SRS versi pengembang dan memilih membayar iuran tersebut ke P3SRS versi lainnya.
*
Konflik dualisme P3SRS rusunami dan apartemen merupakan gunung es yang jarang terekpos media berita utama secara lengkap.
Kepengurusan rusunami dan apartemen tidak sesuai aturan berdasarkan hukum yang berlaku, sering ada upaya pembelokan oleh pihak untuk dimanfaat menjadi kepentingan pribadi. Hal tersebut jelas saja membuat banyak kerugian untuk warga, selain biaya yang tidak seharusnya ada, hal lain adalah pelayanan yang baik menjadi terhambat.
