[caption id="attachment_149561" align="aligncenter" width="600" caption="Ketua Umum PSSI, Djohar Arifin/Admin (KOMPAS Images/Roderick Adrian Mozes)"][/caption] SAAT Djohar Arifin Husin terpilih sebagai ketua umum PSSI periode 2011-2015, rumor tak sedap berhembus. Naiknya eks staf ahli Menpora ini ke kursi PSSI 1 hanyalah sandiwara. Konon, kelak setelah beberapa saat Djohar bakal turun, diganti ‘bos’ yang sesungguhnya. Rumor ini cukup meyakinkan. Pasalnya, menjelang Kongres Luar Biasa di Solo, 9 Juli lalu, Kelompok 78 berkumpul di Jogja. Setelah melakukan serangkaian pertemuan, mereka sepakat mengusung Djohar sebagai ganti duet Arifin Panigoro dan George Toisutta yang dicekal FIFA. Sesaat setelah terpilih Djohar membantah isu dirinya cuma dijadikan ‘batu loncatan’ AP-GT. Ia menegaskan dirinya akan terus menjabat sebagai ketua umum PSSI hingga empat tahun ke depan. Sampai di sini publik lega. Sosok Djohar dianggap paling tepat membenahi keruwetan PSSI dan sepak bola nasional saat ini. Kalau sampai ia hanya menjadi pejabat sementara untuk mengakali larangan FIFA, alamat nasib sepak bola nasional bakal tambah kacau. Boneka Jenggala [caption id="" align="alignnone" width="285" caption="Djohar, hanya boneka kubu Jenggala?"][/caption] Indikasi ke arah sana malah ditunjukkan Djohar sendiri. Serangkaian kebijakan yang sama sekali tidak bijak ia telurkan. Mulai dari pemecatan Alfred Riedl, sapu bersih eks pengurus lama, pembubaran badan-badan bentukan PSSI sebelumnya, penghentian Liga Super Indonesia sekaligus mengalihkan hak pengelolaan liga dari PT Liga Indonesia ke PT Liga Prima Indonesia Sportindo, sampai pemutusan kontrak hak siar secara sepihak dari antv. Keputusan-keputusan tersebut nampak sekali memihak kelompok tertentu. Awalnya kita mengira PSSI di bawah Djohar anti pengurus lama. Kenyataannya malah lebih gawat, PSSI anti dengan segala sesuatu yang berbau Bakrie. Seperti diketahui bersama, Bakrie Group adalah saingan bisnis AP. PSSI era Nurdin Halid kental sekali dengan pengaruh keluarga Bakrie melalui Nirwan Bakrie. Sedangkan Djohar cs. disponsori AP. Naga-naganya, PSSI dijadikan ajang persaingan bisnis Bakrie-AP. Gawat! Sengaja Blunder? Yang jadi pertanyaan, bagaimana bisa Djohar yang bergelar profesor dan kenyang asam garam sepak bola membuat serentetan keputusan yang merugikan sepak bola nasional? Satu-satunya alasan logis adalah keputusan-keputusan tersebut tidak murni lahir dari pemikiran Djohar. Nampaknya ada kepentingan-kepentingan tertentu yang tak kuasa ditolak PSSI, sekalipun pengurus tahu betul itu berdampak negatif. Lihat saja, dari sekian kebijakan yang dikeluarkan pengurus baru, hanya pengurangan kuota pemain asing yang patut diacungi jempol. Sisanya merah semua! Melihat kronik peristiwa sejak Kongres Pekanbaru hingga kini, muncul kecurigaan di hati. Jangan-jangan benar Djohar cuma ‘batu loncatan’. Jangan-jangan semua kisruh ini sengaja diciptakan untuk mengesankan pada publik bahwa Djohar tak mampu mengemban amanat perubahan. Djohar juga dibenturkan dengan klub. Keputusan membubarkan LSI hingga penetapan jumlah peserta liga pro, termasuk tiket promosi gratis bagi 6 klub yang dekat dengan Jenggala, membuat klub eks LSI kecewa pada Djohar. Aksi mogok 14 klub menjelang kick off Indonesian Premier League jadi buahnya. Apakah terbelahnya suara Komite Eksekutif terkait liga juga masuk skenario ini? Hanya mereka yang tahu. Yang jelas, sepertinya semua ini diarahkan pada desakan diadakannya KLB. Di ajang inilah Djohar bakal didongkel, dan dalang yang selama ini ‘memainkan’ Djohar giliran naik pentas. Sebagai pecinta sepak bola nasional, kita tentu tak berharap ini terjadi. Semoga PSSI segera menemukan solusi dan kembali padu. Jangan mau dipermainkan pihak-pihak yang nyata-nyata ingin merusak sepak bola Indonesia. Bung Eko Follow me @bungeko
