Terkabar, Sekretariat DPR RI berencana mengadakan rapid test corona terhadap kurang lebih 2.000 orang anggota DPR beserta keluarganya yang rencananya akan dilakukan di aula kompleks perumahan dinas anggota DPR di Kalibata dan Ulujami pada pekan ini (sumber).
Kendati merupakan bagian dari fasilitas yang diperoleh anggota DPR dan mengingat dilakukan segera setelah reses, dimana anggota DPR kembali dari daerahnya masing-masing, namun tak pelak hal itu membangkitkan kecaman di kalangan warganet.
Topik rapid test untuk anggota DPR tersebut menduduki posisi teratas trending topic wilayah Indonesia dengan lebih dari 61 ribu cuitan (sumber).
Sejatinya lembaga legislasi ini memiliki tujuan mengidentifikasi, menampung, menyuarakan (menyalurkan) aspirasi dan kepentingan rakyat. Fungsi DPR berikutnya adalah membahas lalu menyetujui atau tidak atas sebuah Rancangan Undang-undang yang diajukan Eksekutif. Selanjutnya mengawasi pelaksanaan Undang-undang tersebut dan APBN.
Kedudukannya secara hukum setara dengan eksekutif, melaksanakan check &Â balance dalam pelaksanaan kehidupan bernegara. Tiada yang lebih diistimewakan dibandingkan satu sama lainnya.
Dalam situasi krisis yang melanda dunia saat ini, seyogyanya anggota DPR bahu-membahu dengan seluruh komponen bangsa menghadapi penyebaran dan penanganan covid-19. Pandemi ini pada gilirannya berdampak pada perekonomian dunia. Ketahanan ekonomi rakyat domestik pun menurun.
Belakangan mulai terjadi kelangkaan bahan pangan, yakni tempe dan tahu di Kota Bogor akibat penutupan pabrik (notabene UMKM) dan faktor-faktor lain yang belum diketahui. Besok atau lusa, bahan pangan apalagi yang akan menghilang? Berapa banyak industri UMKM menderita?
Ketika terjadi pelemahan ketahahan ekonomi golongan bawah, sudah waktunya anggota DPR sigap merasakan, mendeteksi geliat kesulitan rakyat di depan mata dan menemukan solusi untuk mengatasinya.
Dengan kewenangan dan fungsi-fungsinya, ia bisa mencurahkan perhatian kepada anggaran yang diprioritaskan untuk membantu rakyat. Bekerjasama dengan eksekutif (pemerintah) mewujudkan program-program yang sekiranya mampu menopang rakyat menghadapi ancaman pelemahan ketahanan ekonomi.
Sampai artikel ini dibuat belum terdengar inisiatif nyata terkait penyelamatan terhadap pelemahan ketahanan ekonomi dari pimpinan DPR, kecuali pernyataan normatif. Atau fungsi aspirasinya pantas diragukan?
Rencana Sekretariat Jenderal DPR-RI melakukan rapid test corona terhadap 2.000 orang anggota DPR dan keluarganya rasanya amatlah tidak patut di tengah kegentingan yang dihadapi rakyat.
