Stop "Hate Speech" di Tahun Politik

Memasuki tahun politik, berbagai kepentingan politik akan berkumpul menjadi satu. Semua pihak berusaha pasangan calon yang diusung menang dalam pilkada serentak, yang akan digelar pertengan tahun 2018 ini. Untuk itulah, berbagai upaya dan cara akan banyak dilakukan oleh tim sukses, partai politik dan para simpatisannya, untuk mememangkan pasangan calon yang diusung. 

Tak heran jika para pasangan calon harus beradu gagasan, agar bisa merebut hati calon pemilih. Adu gagasan ini selain untuk bisa meningkatkan elektabilitas, juga bisa menjadi janji politik yang harus diwujudkan untuk kemajuan daerah yang dipimpin.

Pilkada 2018 menjadi salah satu momen penting bagi partai politik. Apalagi setelah itu akan ada pemilihan presiden pada 2019. Jika bisa menang dalam pilkada serentak, harapannya upaya untuk memenangkan pilpres 2019 akan selangkah lagi. Wajar saja jika pilkada menjadi hal yang penting dan strategis. Wajar pula, para pihak mengingatkan adanya potensi kerawanan dalam pilkada. 

Salah satunya adalah meningkatnya ujaran kebencian bernuansa SARA. Ujaran kebencian yang ditujukan kepada paslon tertentu ini, sengaja dimunculkan untuk memecah konsentrasi publik dan menjatuhkan elektabilitas pasangan calon.

Bahkan, ada juga oknum tertentu yang menyewa sebuah organisasi untuk menyebarluaskan ujaran kebencian dan berita hoax tersebut. Munculnya organisasi Saracen pada pilkada DKI Jakarta waktu lalu, dan MCA yang baru terbongkar beberapa bulan lalu, menjadi bukti bahwa ujaran kebencian dan hoax, sudah menjadi fenomena yang saling menguntungkan bagi sebagian orang. Dan ironisnya, para pemesan informasi hoax dan kebencian ini adalah, orang-orang berpendidikan yang semestinya menjunjung nilai toleransi antar umat beragama.

Segera kita sudahi segala bentuk produksi ujaran kebencian. Banyak contoh yang bisa kita jadikan pembelajaran, akibat maraknya ujaran kebencian yang dipublikasi ke media sosial ini. Dalam pilkada DKI Jakarta misalnya. Pertarungan di media sosial antar para pendukung begitu nyata. Kondisi ini kemudian terus 'digoreng' yang kemudian melahirkan aksi di dunia nyata. 

Ribuan bahkan jutaan orang tumpah ruah ke jalan, menuntut salah satu paslon untuk diadili. Jauh sebelum itu, ujaran kebencian juga seringkali dimanfaatkan di medsos. Di Tanjung Balai, sempat terjadi pembakaran beberapa tempat ibadah, karena provokasi di media sosial. Mari kita bertanya pada diri kita masing-masing. Apakah kita juga ingin pada pilkada serentak mendatang seperti ini?

Mari kita saling intospeksi sejenak. Bukankah Indonesia ini begitu indah dan kaya? Alangkah ruginya, jka keindahan dan kekayaan Indonesia ini akan sia-sia, jika sebagian wilayahnya dipimpin oleh orang yang tidak jujur dan bertanggung jawab. Sudah cukup para pemimpin daerah yang tertangkap KPK karena korupsi. Apakah kita juga ingin para pemimpin yang terpilih dalam pilkada serentak mendatang, juga akan menghuni rutan KPK? Tentu kita tidak ingin hal itu terjadi di wilayah kita. 

Karena itulah, mari kita jadikan pilkada serentak ini sebagai ajang untuk bertarungnya ide dan gagasan. Mari kita saling uji integritas pasangan calon, agar kita yakin bahwa mereka benar-benar jujur dan bertanggung jawab. Jika kita sibuk menebarkan kebencian, saling mencaci dan memaki, sungguh sangat disayangkan. Karena kita melewatkan momentum untuk menguji para paslon tersebut. Semoga bisa jadi renungan bersama.