PILIHAN

Liberalisasi Layanan Pendidikan

13 Maret 2017 12:06:28 Diperbarui: 13 Maret 2017 12:35:22 Dibaca : Komentar : Nilai : Durasi Baca :
Liberalisasi Layanan Pendidikan
Dok.pribadi

Tahun ajaran baru menjadi momok sebagian orang tua yang akanmenyekolahkan anak pada jenjang pendidikan berikutnya. Mau titak mau merekaharus berhitung keras berapa dana yang  kududisediakan untuk memasukkan putra-putrinya di sekolah-sekolah terbaik. Mulai danauntuk uang pendaftaran, pengembangan institusi, seragam dan buku. Inilah hantuliberalisasi layanan pendidikan yang  menakutkansetiap awal tahun ajaran sekolah jenjang pendidikan dasar dan menengah. 

Sekolah tidak ubahnya seperti pasar  layanan jasa komersial, mereka yang memilikimodal ekonomi cukup akan berkesempatan memperoleh posisi tawar lebih untukmendapatkan layanan sekolah terbaik. Akibatnya, layanan pendidikan bermutu disekolah-sekolah unggulan tidak lagi ramah kepada para pemilik keterbatasanekonomi. Singkatnya, jika tidak mampu jangan mimpi mendaftar di sekolahunggulan dengan layanan terbaiknya. Pernyataan seperti ini tidak jarang keluardari pemangku kekuasaan layanan pendidikan sebagai satu-satunya solusi yangditawarkan. 

Realitas tersebut memberikan gambaran kepada kita betapa arahpenyelenggaraan pendidikan terasa semakin menjauh dari semangat cita-citabernegara bangsa ini. Karena mencerdaskan kehidupan bangsa pada dasarnya dapatdimaknai sebagai “memberikan kesempatan yang sama kepada anak bangsa untukmenjadi cerdas”. Tidak salah jika ada sebagian kita merasa bahwa kini sudahmendesak untuk mengembalikan arah penyelenggaraan layanan pendidikan padaorientasi amanat Pancasila dan UUD 1945.  Negara dengan berbagai instrumen yang dimilikiharus lebih dirasakan kehadirannya untuk menjamin kesempatan yang sama bagimasyarakat dalam memperoleh layanan pendidikan terbaik. 

Liberalisasi layanan pendidikan bukanlah  jalan terbaik untuk mencerdaskan kehidupanbangsa, sebab justeru akan menyingkirkan anak-anak bangsa lain dalam persainganindividual karena keterbatasan sosio ekonominya, meskipun mereka memilikipotensi. Liberalisasi dalam pengertian yang umumadalah sebuah proses untuk menerapkan paham kebebasan. Karena basisnya adalahkebebasan, maka ia meniadakan atau setidaknya menekan sekecil mungkin campurtangan negara atau otoritas sosial lainnya. 

Dalam konteks layanan pendidikan,liberalisasi pelayanan ditandai dengan menguatnya penghargaan dan posisi tawarterhadap individu yang memiliki modal sosial ekonomi untuk memilih danmemperoleh layanan dari sekolah terbaik. Sebaliknya, pada saat yang sama posisitawar individu lain yang tidak memiliki modal sosial ekonomi cukup semakin tertekanmenurun sehingga mereka tidak akan mampu mengakses layanan sekolah dengan mututerbaiknya. 

Gejala terjadinya liberalisasi layanan pendidikan antara laindapat dirasakan pada momen-momen penerimaan peserta didik baru, ditandai denganpemberlakuan berbagai pungutan untuk biaya pendidikan. Semakin baik mutupelayanan sekolah, dalam pengertian sekolah unggul dan pavorit, maka semakin banyakragam dan besar jumlah pungutan yang dikenakan. Akibatnya mereka yang memiliki modalsosial ekonomi kuat yang lebih berpeluang dapat menikmati layanannya. 

Liberalisasi layanan pendidikan juga menyebabkan perilakupenyelenggaran layanan yang berorientasi pada praktik bisnis pendidikanketimbang kewajiban pelayanan itu sendiri. Bentuk  nyatanya di lapangan bisa berupa penahananijasah, penahanan kartu ujian, dll. Tindakan menahan ijasah, kartu ujian dlltersebut dijadikan sebagai instrumen untuk "mengikat" pemenuhan kewajibanpembayaran biaya pendidikan siswa di akhir tahun ajaran. Bukankah cara-carayang sama juga dilakukan perusahaan terhadap pelanggannya? Praktik penahananijasah, kartu ujian dll tersebut adalah adopsi dari pelaksanaan Hak Retensidalam hubungan perdata bisnis. Penjual sebagai pemberi layanan bisnis memang memilikihak untuk menahan produk layanan yang (harusnya) diberikan sampai si pembelisebagai pengguna/pencari layanan bisnis sampai  memenuhi kewajiban pembayarannya,  

Betul bahwa saat ini ada berbagai skema bantuan pendanaansosial, baik dari pemerintah pusat  maupunpemerintah daerah. Sayangnya berbagai skema bantuan pendanaan sosial tersebut bukanmerupakan instrumen yang dapat dijadikan alat untuk mencegah maraknya praktik penyelenggaraanlayanan pendidikan yang liberalistik. Buktinya, sampai saat ini praktikpungutan, penahanan ijasah, kartu ujian, raport dll masih terjadi. Sehingga begitubanyak pertanyaan tentang penggunaan kuota 20% anggaran dari APBN/APBD yangsetiap tahun digelontorkan untuk membiayai pendidikan?

Prosentase anggaran pendidikan dalam APBN/APBD harusnya cukupuntuk membiayai penyelenggaraan pendidikan secara lebih adil, jika sajakomponen gaji pendidik, tunjangan sertifikasi dll tidak termasuk yang harusdibiayai dari alokasi anggaran tersebut. Dengan demikian, sekolah tidak lagimenghadapi problem pendanaan yang selama ini selalu dijadikan legitimasi dalammelanggengkan praktik pungutan, demikian juga seakan-akan memberikan pembenaranterhadap praktik penahanan ijasah dll.

Negara melalui pemerintah tidak bisa melepaskan danmembebaskan sekolah sebagai penyelenggara layanan pendidikan, baik sekolahnegeri maupun swasta, melakukan pungutan sehingga mendorong terjadinya liberalisasilayanan pendidikan. Perlu ada instrument untuk mengendalikannya. Selama ini,praktik pungutan misalnya, apalagi di sekolah-sekolah swasta, nyaris tidak adakendali negara. Pungutan dengan modus sumbangan, dari mulai sumbanganpengembangan institusi sampai dengan rekreasi perpisahan, kebanyakan hanya menggunakanlegitimasi "sudah sisepakati orang tua siswa”. Ini terjadi hampir disemua sekolah,terutama sekolah swasta. 

Meskipun pungutan dalam terminologi hukum harusnya barudibenarkan bila ada dasar hukum yang melandasinya,  dan dilakukan oleh petugas yang memilikikewenangan hukum untuk memungut. Dalam praktiknya, pungutan begitu leluasa terjadimeski tidak cukup memiliki dasar hukum yang jelas, dan dilakukan oleh pihakyang tidak memiliki kewenangan hukum melakukan pungutan. Peran negara dalammengawasi prktik-pratik pungutan seperti ini terasa masih sangat lemah,khususnya yang terjadi pada lembaga pendidikan swasta.  Upaya pencegahannya juga masih sangatminim.  

Untuk mencegah agar liberalisasi layanan pendidikan tidakmenjadi idiologis, maka negara harus hadir melalui berbagai penguatan peranpemerintah dalam melakukan pengawasan dan pencegahannya, tidak hanya terhadapsekolah-sekolah negeri, namun juga sekolah swasta.  Peran pengawasan dapat dilakukan denganmembentuk dan melaksanakan berbagai instrument peraturan hukum yang melarang maupunmengatur. Bahkan, jika diperlukan, ada tindakan hukum yang tegas bagisekolah-sekolah yang melanggarnya.

Yogyakarta, 10 Maret 2017

KOMPASIANA ADALAH PLATFORM BLOG, SETIAP ARTIKEL MENJADI TANGGUNGJAWAB PENULIS.

NILAI :

Daftarkan email Anda untuk mendapatkan cerita dan opini pilihan dari Kompasiana