Misteri Di Balik Ujian Nasional (UN)
Benni Sinaga, SE
Memasuki abad ke- 21 dunia pendidikan di Indonesia menjadi heboh. Kehebohan tersebut bukan disebabkan oleh kehebatan mutu pendidikan nasional tetapi kehebohan akan Pelaksanaan Ujian Nasioanal (UN), Ujian Nasional dengan harapan dapat mengembangkan mutu pendidikan Indonesia alhasil dijadikan sebagai ajang tontonan kecurangan yang menghiasi sekolah-sekolah di seluruh Indonesia. UN dijadikan menjadi ladang proyek yang menjanjikan karena setiap pelaksanaan UN akan menghabiskan biaya miliaran rupiah, sehingga UN tetap dilaksanakan, walaupun sudah banyak orang menolak bahkan sampai demontrasi tetapipemerintah tetap melaksanakanUN.
Dengan adanya penolakan dari tahun ketahun maka pemerintah mengubah penilaian dengan membuat Formula 0,6 + 0,4 dimana 40 % diberikan penilain kepada sekolah dan 60% dari UN. Formula baru kelulusan siswa SMP dan SMA memunculkan kecurangan baru. Sekolah mendongkrak nilai rapor dan mengutak-atik nilai ujian akhir sekolah (UAS) untuk mengantisipasi apabila nilai siswanya dalam ujian nasional (UN) April mendatangjeblok.
Pada tahun-tahun sebelumnya penentuan kelulusan murni ditentukan UN tanpa melibatkan sekolah. Namun, dalam peraturan baru tahun 2011, sesuai dengan Peraturan Mendiknas No 2 Tahun 2011 tentang Ujian Sekolah/Ujian Nasional Tahun 2011, kelulusan siswa SMP dan SMA ditentukan dari nilai sekolah (40%) dan nilai UN (60%). Khusus untuk nilai sekolah ditentukan dari nilai rapor (40%) dan nilai ujian akhir sekolah/UAS(60%).
Untuk SMP nilai rapor yang dipakai adalah nilai rata-rata dari semester 1-5 dan untuk SMA semester 3-5. Data nilai sekolah ini nantinya akan di-input sekolah ke pusat.
Perubahan formulasi kelulusan siswa, mendorong sekolah melakukan tindakan "antisipatif." Langkah pertama dengan membongkar nilai rapor dan akan disusul dengan mengutak-atik nilai UAS, yang diselenggarakan bulan Maret ini. Menurut dia, sekolah khawatir karena tidak seperti tahun lalu naskah UN mendatang akan diacak. Dalam satu ruangan akan disebar lima naskah soal yang berbeda. Bongkar-bongkar rapor siswa dilakukan sejumlah sekolah dengan cara mengganti semua nilai dan dibuat dalam rapor baru. "Terpaksa ganti dengan rapor baru. Namun, sumber lain mengatakan membongkar rapor sangat riskan karena sudah masuk buku induk. Setelah ditelusuri ternyata rapor itu dipakai untuk dasar penghitungan agar mereka bisa lulus UN. Sebab, jika nilai rapor dibiarkan rendah, kemungkinan siswa lulus ujian makin rendah. Dalam metode penilaian baru juga disebutkan, nilai akhir ujian (gabungan nilai sekolah dan UN) minimal 5,5 dan tidak boleh ada nilai mata pelajaran di bawah 4,0.Dugaan manipulasi nilai rapor dapat berjalan mulus karena sulit untuk memverifikasi ribuan rapor siswa.
Formulasi yang di buat pemeritah tidak lain hanya mempersulit sekolah dan guru dalam pemberian nilai sehingga dengan formulasi yang di buat pemerintah justru membuat para guru berkasihan-kasihankepada siswa, karena kalau dia tidak berikan nilai yang bagus bisa mempengaruhi kepada kelulusan siswa, dalam hal ini di uji lagi kejujuran guru.
Pelaksanaan Ujian Nasional tahun 2011 menurut saya penuh dengan misteri, karena apa bedanya dengan yang dilaksanakan pemerintah pada waktu awal UN tohnya Kelulusan ditentukan oleh UN sebenarnya lebih besar, hanya saja caranya yang berbeda membuat masyarakat pusing tujuh keliling siswa, guru dan pihak sekolah ikut juga bingung.
Kenapa UN selalu dilaksanakan ini yang menjadi pertanyaan kritis saya? Apakah pemerintah tidak cukup data-data kecurangan dan pembohongan selama ini?. Pemerintah terlalu memaksakan kehendaknya supaya UN tetap dilaksanakan disinilah letak misteri UN, kalau saya berpendapat bahwa UN dilaknakan tidak lain tidak bukan untuk proyek karena anggaran banyak sampai miliaran rupiah . Kalau saya melihat UN belum layak dilaksanakan di Indonesia karena pemerataan pendidikan di Indonesia masih kurang. Belumlagi rendahnya sarana fisik dan jantung sekolah kita yang masih amburadul. Untuk sarana fisik misalnya, banyak sekali sekolah – sekolah yang gedungnya rusak, kepemilikan dan penggunaan media belajar rendah, buku perpustakaan tidak lengkap. Sementara laboratorium tidak standar, pemakaian teknologi informasi tidak memadai dan sebagainya. Bahkan masih banyak sekolah yang tidak memiliki gedung sendiri, tidak memiliki perpustakaan, tidak memiliki laboratorium dan sebagainya.
Data Balitbang Depdiknas (2003) menyebutkan untuk satuan SD, SMP, SMA terdapat 146.052 lembaga yang menampung 25.918.898 siswa serta memiliki 865.258 ruang kelas. Dari seluruh ruang kelas tersebut sebanyak 364.440 atau 42,12% berkondisi baik, 299.581 atau 34,62% mengalami kerusakan ringan dan sebanyak 201.237 atau 23,26% mengalami kerusakan berat. Ini menunjukkan bahwa masih banyak lagi yang di benahi untuk pengembangan mutu pendidikan
UN menurut saya tidak menjawab kepada persoalan pendidikan di negeri ini, jadi tak perlu UN dilaksanakan di negeri ini, rasa-rasanya revolusi pendidikan harus dilakukan untuk membuat perubahan baru di tubuh pendidikan nasional, karena saya melihat bahwa pendidikan kita telah di jangkitisecara keseluruhan katanya bukan penyakit biasa seperti ikan busuk bukan hanya di kepala tetapi sudah sampai ke ujung ekor.
Penulis Adalah Alumni STIE IBMI Medan, Aktif di Campus Concern Medan (CC_Medan) Pemerhati EkonomiSosial dan Politik anggota Yosua Small Group
