Mohon tunggu...
Ibnu Dawam Aziz
Ibnu Dawam Aziz Mohon Tunggu... lainnya -

pensiunsn PNS hanya ingin selalu dapat berbuat yang dipandang ada manfaatnya , untuk diri,keluarga dan semua

Selanjutnya

Tutup

Vox Pop

Hubungan Mesra Presiden Jokowi dengan China (Menuju Hilangnya sebuah Kedaulatan)

29 Mei 2015   20:38 Diperbarui: 17 Juni 2015   06:28 1777
+
Laporkan Konten
Laporkan Akun
Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas.
Lihat foto
1432906492662116861

Gambar kreasi dari sumber yang jelas.

Hubungan Mesra Presiden Jokowi dengan China. (Menuju Hilangnya sebuah Kedaulatan)

RI-China Sepakati Pertukaran 10 Juta Warga

Ardhanareswari AHP Rabu, 27/05/2015 21:29 WIB

Bisnis.com, DEPOK—Demi mempererat hubungan bilateral, China dan Indonesia menargetkan pertukaran sepuluh juta warganya dalam berbagai bidang pada 2020.

Wakil Perdana Menteri China Liu Yandong mengatakan hal tersebut termasuk dalam mekanisme kerja sama yang hendak dibentuk oleh kedua pemimpin negara‎.

"Tiga mekanisme akan memimpin kerja sama di bidang keamanan politik, ekonomi dan perdagangan, serta humaniora," katanya dalam sambutan di Kampus Universitas Indonesia, Rabu (27/5/2015).

Liu menambahkan, pertukaran masyarakat tersebut akan tersebar di sejumlah sektor yakni pendidikan, ilmu pengetahuan dan teknologi, budaya, media, pemuda, pariwisata, think tank, dan agama. Menurutnya, hal itu adalah upaya untuk mendorong warga kedua negara untuk saling mengenal.

Terkait pertukaran ini, Liu menuturkan, pihaknya dijadwalkan bertemu dengan Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani untuk membahasnya lebih lanjut.

Menyikapi kedekatan Pemerintah Indonesia dengan China, yang ditandai dengan penyerahan hampir semua Pembangunan infrastruktur kepada China, yang bakal diikuti dengan kedatangan 50.000 imigran China sebagai tenaga kerja dibidang infrastruktur, sejak dari jajaran manajemen sampai buruh kasar, tanpa adanya kesadaran dari Presiden Jokowi bahwa itu sebenarnya adalah sebuah perampasan wilayah NKRI untuk dikuasai sebagai wilayah otoritas China, dimana Pribumi Indonesia akan berubah sebagai penyewa atas segala Bangunan Infrastruktur yang ada.

Sudah bukan rahasia lagi, bahwa China dengan jumlah penduduk diatas satu milyar dihadapkan pada permasalahan keterbatasan lahan dan Sumber Daya Alam, maka pembangunan infrastuktur di Indonesia yang kaya Sumber Daya Alam adalah sebuah peluang bagi China untuk pembukaan lapangan kerja sekaligus sebagai peluang untuk penguasaan atas sebuah wilayah otoritas dalam control mereka.

Apa yang dikatakan Wakil Perdana Menteri China Liu Yandong untuk membuka kerja sama dalam tiga mekanisme yang terdiri dari bidang Politik dan Keamanan, bidang ekonomi dan perdagangan serta Humaniora yang meliputi pendidikan, ilmu pengetahuan dan teknologi, budaya, media, pemuda, pariwisata, think tank, dan agama. Itu artinya menyatukan semua aspek kehidupan dalam satu warna.

Pada saat terjadi percampuran budaya, maka factor dominan akan sangat berpengaruh dimana kekuatan yang lebih besar akan menelan yang lebih kecil. Atau dengan kata lain Budaya China dengan dukungan penduduk diatas satu milyar akan menelan bulat-bulat penduduk Indonesia yang hanya ada dalam kisaran 250 juta penduduk. Itu baru dilihat dari sudut kuantitatif.

Bila dimasukkan nilai kualitatif dimana China menguasai kekuatan Modal dengan nilai 10 Kali lipat dari kemampuan Indonesia, maka daya tahan Indonesia untuk bisa bertahan menjadi Tuan Rumah di Negaranya sendiri sangat dipertanyakan.

Kebijakan Presiden Jokowi untuk membuka pintu yang selebar-lebarnya terhadap investor dari China tidak berbeda dengan menyerahkan “ Kedaulatan” NKRI dan seluruh sendi kehidupan yang ada didalamnya ketangan Negara Komunis China. Kesepakatan pertukaran 10 juta Warga China dengan Warga Indonesia adalah sebuah awal dari penyerahan Peradaban Indonesia ketangan China.

Bila hal ini didiamkan, maka pada tahun 2018, penduduk Indonesia akan berjumlah 350 juta jiwa dengan 100 juta Imigran dari China akan menguasai semua sector perdagangan dan ekonomi, saat itu Pribumi telah menjadi Warga Negara kelas dua.

Inikah tujuan sebenarnya dari campur tangan James Riady ?

Mohon tunggu...

Lihat Konten Vox Pop Selengkapnya
Lihat Vox Pop Selengkapnya
Beri Komentar
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama untuk memberikan komentar!
LAPORKAN KONTEN
Alasan
Laporkan Konten
Laporkan Akun