FEATURED

Begini Alur "Money Politics" di Pilkada

31 Juli 2015 16:39:01 Diperbarui: 05 Desember 2016 15:28:18 Dibaca : Komentar : Nilai : Durasi Baca :
Begini Alur "Money Politics" di Pilkada
(Ilustrasi: tribunnews.com)

Dalam Pilkada Serentak maupun tak serentak, istilah politik uang lazim disebut sebagai money politics, bukan merupakan barang baru. Semenjak pemilihan dilakukan secara langsung, praktis hampir 90-an persen pasangan calon (Paslon) kepala daerah bakal melakukannya. Pertanyaannya, bagaimana hal itu dijalankan? Berikut sedikit catatan saya.

Pada perhelatan Pilkada (khususnya Kabupaten/Kota) nyaris selalu diwarnai isu adanya politik uang terhadap pemenangnya. Kendati dalam gugatan ke Mahkamah Konstitusi (MK) Paslon yang kalah selalu menyebut bahwa politik uang terjadi secara terstruktur, sistematis dan masif, namun pembuktian di lapangan sangat sulit. Memang, politik uang mirip kentut. Aromanya menyengat, tapi susah dilihat wujudnya.

Ketika era Pilkada langsung mulai digelar di tahun 2005 lalu, para penentu kebijakan Republik ini berpikirnya sederhana. Selain agar seorang kepala daerah lebih legitimit karena rakyat memilihnya secara langsung, juga untuk meminimalisasi politik transaksional dengan para wakil rakyat. Sayang, dalam perjalanannya, cita-cita mulia tersebut keliru adanya. Sebab, politik uang selalu dan selalu terjadi di berbagai daerah.

Seperti galibnya seseorang yang memenangkan pertarungan Pilkada, sangat dipastikan ia maupun tim suksesnya akan membantah mati- matian adanya tudingan politik uang. Seakan, kemenangannya akibat tingginya kapabilitas, elektabilitas serta buah kerja keras tim suksesnya. Hal ini wajar adanya, sebab, tak ada maling yang mengakui perbuatannya selama belum tertangkap tangan.

Dalam menghadapi Pilkada, setiap Paslon pasti memiliki tim sukses dengan tupoksinya masing-masing. Karena fokus bahasan ada di politik uang, maka tak bijak bila semisal mengupas keberadaan tim sukses keseluruhan. Di sini, kita tetap terkonsentrasi pada transaksi jual-beli suara yang cenderung tidak pernah diakui.

Tim sukses Paslon yang terorganisir, biasanya terdiri atas pengendali yang bermarkas di markas (Kabupaten/Kota). Adapun jaringan di bawahnya adalah koordinator kecamatan yang biasanya diisi dari aktivis partai politik pengusung. Selanjutnya, koordinator kecamatan memiliki jaringan yang terdiri atas koordinator desa/kelurahan yang mempunyai tugas penuh mengendalikan ujung tombak di tingkat RW maupun RT.

Dalam manajemen politik uang, terdapat dua strategi yang bisa dilaksanakan Paslon. Pertama memberikan bantuan langsung ke masyarakat berupa sembako, perabotan atau barang-barang yang bisa dijadikan inventaris RT/RW maupun PKK hingga biaya renovasi tempat ibadah maupun sarana lainnya. Tentunya berbagai bantuan itu akan direalisasikan bila ada pengurus RT/RW atau ketua PKK yang bersedia menjamin suara warga setempat akan diarahkan ke Paslon yang memberinya.

Adapun strategi kedua adalah pemberian uang tunai langsung kepada konstituen yang eksekusinya dilakukan oleh eksekutor lapangan. Sampai sekarang, cara ini masih efektif dipergunakan baik di Pilkades, Pileg dan Pilkada. Untuk mengeksekusi suara, meski hanya berjumlah 30 hingga 50 suara, perlu perhitungan yang matang. Sebab, salah pilih ujung tombak, bisa-bisa Paslon sendiri yang terkena eksekusi.

Identifikasi, Verifikasi & Eksekusi

Ujung tombak, biasa disebut sebagai eksekutor lapangan, sebenarnya tugas khusus, yakni merekrut para pendukung lapis bawah. Baik untuk kepentingan kampanye, maupun memilih Paslon yang ia dukung. Tak sembarangan dirinya dalam bergerak, sebab, oleh tim sukses tingkat kabupaten/kota sebelumnya telah dibekali strategi identifikasi target.

Identifikasi ini meliputi strategi memetakan suara dukungan di tingkat RT/RW, mendeteksi masa mengambang meliputi 3 tipe pemilih, yaitu pemilih pragmatis. pemilih realistis, dan pemilih apatis. Semisal tidak mempunyai jalinan kekerabatan, eksekutor lapangan diperintahkan fokus membidik pemilih pragmatis. Sedang yang lainnya diabaikan.

Eksekutor lapangan sebelum menyetor data nama-nama target yang akan dieksekusi menjelang hari H, terlebih dulu melakukan identifikasi. Di mana, tetangga maupun kerabatnya yang tinggal satu RT, bakal didalami mengenai ketertarikannya terhadap Paslon yang ada. Ketika calon target mempunyai sedikit rasa simpati terhadap Paslon yang didukungnya, eksekutor lapangan segera memolesnya agar lebih mantap.

Biasanya, calon target yang dirasa sudah mantan mendukung Paslon yang sama, akan langsung dicatat nama, alamat lengkap berikut nomor KTP-nya. Tetapi, bila calon target ternyata memberikan dukungan kepada Paslon lain, yang bersangkutan bakal diabaikan. Berikutnya data calon target disetorkan ke koordinator kelurahan dan secara berjenjang masuk ke koordinator kabupaten/kota.

Hingga dua atau tiga minggu sebelum hari pencoblosan berlangsung, mulailah tim yang dibentuk melakukan verifikasi atas nama-nama target yang disetorkan oleh eksekutor lapangan. Perihal verifikasi ini sangat penting dikerjakan guna menekan margin of error atas perolehan suara. Bila tanpa verifikasi margin of error bisa mencapai 50-60 persen, sebaliknya melalui verifikasi ketat margin of error mampu ditekan antara 10-20 persen.

Usai verifikasi, data matang disajikan pada Paslon. Biasanya, H-3 seluruh data target telah siap dieksekusi. Kendati begitu, tak menutup kemungkinan data target harus dioptimalkan lagi karena berbagai sebab. Salah satu biang keroknya, biasanya akibat kinerja eksekutor lapangan amburadul. Sehingga data target yang disetor mayoritas nama-nama fiktif.

Persiapan memasuki H-1, yakni jadual ideal untuk melaksanakan eksekusi. Kalau masyarakat awam banyak yang memiliki persepsi bahwa money politics akan dilakukan menjelang fajar hingga disebut sebagai “Serangan Fajar”, sebenarnya hal tersebut merupakan persepsi salah kaprah. Sebab, teramat jarang eksekusi direalisasi di pagi hari. Waktu yang tepat mengeksekusi adalah siang, sore atau malam hari.

Panwas Tak Berdaya

Di setiap hajatan pesta demokrasi, baik Pilkada, Pileg maupun Pilpres, maka keberadaan Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) selalu melekat. Tugas dan wewenang Panwaslu disebutkan bahwa Panwaslu mengawasi semua tahapan penyelenggaraan Pilkada, menerima laporan pelanggaran peraturan perundang-undangan Pilkada, menyelesaikan sengketa yang timbul dan meneruskan temuan maupun laporan yang tidak dapat diselesaikan ke instansi terkait (KPU/kepolisian).

Yang terkait dengan pihak kepolisian (penyidik) adalah temuan atau laporan yang mengandung unsur pidana (termasuk money politics). Celakanya, peran Panwaslu dalam melakukan pengawasan terhadap politik uang selalu menemui kendala klasik, yakni kurangnya personil. Sebab, berdasarkan ketentuan yang ada, unsur Panwaslu di Kabupaten/Kota hanya terdiri tiga orang, kecamatan tiga orang dan tingkat kelurahan yang disebut sebagai pengawas pemilu lapangan (PPL) cuma 1 orang.

Di sinilah hambatan terbesar yang dihadapi Panwaslu dalam melakukan pengawasan terhadap terjadinya politik uang. Di mana, seorang PPL harus “dipaksa” menyigi satu desa/kelurahan, sementara honor yang diterima hanya kisaran Rp 500 ribu- Rp 1 juta/bulan. Kalau toh ia menerima laporan terjadinya politik uang di wilayahnya, dirinya juga bakal menghadapi situasi dilematis. Diproses lanjut akan menerima sanksi sosial, diabaikan tentunya juga memiliki risiko tersendiri. Meski begitu, mayoritas PPL cenderung bermain aman.

Kalau Panwaslu cenderung tak berdaya menghadapi money politics, lantas bagaimana dengan sikap Paslon kompetitor? Ini yang susah dijawab, sebab, biasanya kompetitor juga melakukan hal yang sama. Menjelang hari H, masing-masing tim sukses Paslon yang ada sangat sibuk mengeksekusi targetnya. Secara otomatis, mereka tak fokus lagi terhadap kompetitornya.

Demikian sedikit alur money politics yang biasa diperagakan di Pilkada, kendati menggelontorkan duit bukan berarti jaminan bakal menduduki jabatan orang nomor satu di daerah, tetapi, minimal politik uang akan mampu mendongkrak Paslon yang bertarung di Pilkada. Yang terakhir, dalam politik apa pun dihalalkan. Selanjutnya terserah anda. Salam Pilkada. Dan, mohon ijin untuk keluar kota dulu. (*)

Artikel terkait :

  1. inilah-tiga-mantan-napi-korupsi-yang-ikut-pilkada
  2. pilkada-serentak-pilihlah-daku-kau-kutipu
  3. hore-bekas-narapidana-boleh-ikut-pilkada

Bambang Setyawan

/bamset2014

TERVERIFIKASI

Bekerja sebagai buruh serabutan, yang hidup bersahaja di Kota Salatiga
Selengkapnya...

KOMPASIANA ADALAH PLATFORM BLOG, SETIAP ARTIKEL MENJADI TANGGUNGJAWAB PENULIS.

NILAI :

Daftarkan email Anda untuk mendapatkan cerita dan opini pilihan dari Kompasiana