 Pemirsa,
P-e pe, M-i-r mir, S a sa.
 Bicara Full Day School mau tidak mau bicara NU dan Muhammadiyah. Dengan tegas NU menolak FDS, Muhammadiyah setuju FDS.
 Bicara NU dan Muhammadiyah mau tidak mau bicara  PKB dan PAN. Karena  Muhammadiyah setuju FDS, PAN sudah pasti mendukung FDS.  Karena NU  secara tegas menolak FDS, PKB nggak kalah galaknya menolak kebijakan  pemerintah itu.
 Persamaannya, PAN dan PKB parpol pendukung pemerintah.
 Perbedaannya, PAN yang menolak PT 20 persen dan Perppu Ormas oleh  parpol-parpol pendukung pemerintah dituding "menghianati" koalisi parpol  pendukung pemerintah.
 PKB yang menolak FDS aman-aman saja. Tidak  ada satu pun parpol pendukung pemerintah yang berani protes, bahkan  batuk pun ditahan takut PKB tersinggung.
 Pemirsa,
P-e pe, M-i-r mir, S a sa.
Eaaa... Eaaaaa... Eaaaaa...
 Barangkali perbedaan perlakuan itu karena PKB bukan hanya pendukung  tapi juga pengusung presiden Jokowi. Barangkali juga parpol pendukung  pemerintah enggan berurusan dengan NU. Bahkan ketika PKB dengan suara  lantang akan menarik dukungan pencapresan Jokowi jika Jokowi nekad tetap  menerapkan FDS, parpol pendukung pemerintah tetap pura-pura nggak  mendengar, malah PAN yang angkat bicara membela FDS.
 http://solo.tribunnews.com/.../pkb-ancam-jokowi-jika-soal-keb...
 Sebenarnya presiden Jokowi sudah mengalah dengan gelombang tuntutan NU  soal FDS. Dia telah membatalkan Permen No. 23 Tahun 2017 yang dibuat  Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) mengenai kebijakan  sekolah lima hari atau full day school dan akan mengganti dengan  Perpres. Bahkan keputusannya itu bukan dibacakan oleh Mendikbud, tapi  oleh Ketum MUI. Biasalah, presiden Jokowi kalau sudah berurusan dengan  para ulama maka mencari "perlindungan"  dengan ulama juga. MUI yang  produknya adalah fatwa, malah membacakan kebijakan pemerintah.
 https://news.detik.com/.../mui-dukung-program-penguatan-karak...
