[caption id="attachment_398731" align="aligncenter" width="536" caption="Gambar : Merdeka.com"][/caption]
Dibalik kisruh KPK-Polri selama sebulan terakhir dan sangat menghebohkan dunia perpolitikan di negeri ini menurut para pengamat politik dan para kompasianers disebabkan oleh seorang dalang yang sangat ngotot menghendaki Komjen Budi Gunawan (BG) menjadi kapolri dengan penugasan untuk mempetieskan kasus SKL BLBI yang akan membelitnya.
Dengan keputusan Presiden Jokowi membatalkan pelantikan BG sebagai kapolri tentunya sangat melukai sang Dalang, dan menyebabkan retaknya hubungan keduanya, dan terkesan Presiden Jokowi sudah “lupa kacang akan kulitnya”. Padahal Jokowi bisa menjadi presiden karena kebesaran jiwa sang dalang yang merelakan posisi presiden yang diidamkannya, dengan menugaskan Jokowi sebagai calon presiden dari partainya.
Langkah sang Dalang ini, dengan menggunakan oknum-oknum binaannya di Polri, telah berusaha untuk melemahkan bahkan menghancurkan KPK, dengan mentersangkakan dua pimpinan KPK, yaitu Abraham Samad dan Bambang Widjajanto, dan juga akan mentersangkakan dua pimpinan lainnnya, yaitu Adnan Pandu dan Zulkarnain serta 21 orang penyidik KPK. Jadi dengan kasat mata publik melihat Polisi tengah mempreteli pimpinan KPK dengan sangat nyata dan vulgar.
Namun demikian, dalam diskusi ‘Jokowi dan Masa depan pemberantasan Korupsi” di Institut for Research and Empowement (IRE), 19 Februari 2015, Busyro Muqoddas (BM), Mantan Wakil Ketua KPK, yakin dan berpendapat lain dengan membeberkan bahwa yang tengah melemahkan KPK saat ini bukanlah Polri, tetapi para mafia migas yang merasa terancam karena KPK sudah mulai menelisik terjadinya korupsi di sektor Migas dan Minerba. KPK telah menemukan adanya korupsi yang sistemik dan terstruktur oleh pengusaha hitam, birokrat korup dan politisi busuk secara berjamaah.
Setelah KPK masuk ke jantung pusat korupsi di sektor Migas dan Minerba dengan melakukan kajian sistem dan model kebijakan, maka terungkaplah adanya unsur kecurangan dengan adanya 12 ribu izin usaha pertambangan bermasalah di 12 provinsi di Indonesia.
Sejak tahun 2008 s/d 2014, KPK telah berhasil menyelamatkan uang Negara dari sektor Migas mencapai Rp 1,2 triliun. Hal ini membuktikan maraknya korupsi di sektor Migas oleh para mafia pengusaha hitam, bahkan pengusaha asing. Dalam pemberantas mafia Migas ini, peran Polri cukup signifikan, sehingga tidak masuk akal kalo sekarang dianggap sebagai biang kerok pelemahan KPK. Jadi yang berperan besar dalam pencegahan korupsi di Migas adalah KPK dan Polri yang ketika itu Jendral Sutarman sebagai kapolri dan Komjen Suhardi Alius sebagai Kabareskrim.
“Jadi yang telah membuat terjadinya kisruh KPK-Polri ini adalah para pengusaha hitam yang merupakan otak mafia migas selama ini,” demikian penegasan BM.
Jadi aksi mafia migas ini tidak hanya berhasil menciptakan konflik KPK-Polri, tidak hanya telah melemahkan KPK dengan menggunakan tangan Polri saja, tetapi juga telah menyebabkan retaknya hubungan Presiden Jokowi dengan pendukung utamanya, yaitu PDIP/KIH pada umumnya, dan Megawati secara pribadi pada khususnya. Wallahu Alam!
Sumber: