Mohon tunggu...
Asmari Rahman
Asmari Rahman Mohon Tunggu... Administrasi - Lahir di Bagansiapi-api 8 Okt 1961

MEMBACA sebanyak mungkin, MENULIS seperlunya

Selanjutnya

Tutup

Politik Pilihan

Kegaduhan Politik Akhir Tahun

19 November 2015   12:24 Diperbarui: 19 November 2015   12:24 194
+
Laporkan Konten
Laporkan Akun
Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas.
Lihat foto
Politik. Sumber ilustrasi: FREEPIK/Freepik

Bermula dari pernyataan Menteri ESDM, Sudirman Said dalam suatu acara di TV swasta yang menyebutkan bahwa ada politisi memeras PT Freeport Indonesia, dengan cara menjual nama presiden Jokowi dan wapres JK. Lalu pernyataan Menteri tersebut diuber oleh berbagai pihak dan akhirnya terungkaplah nama Ketua DPR Setya Novanto sebagai pelakunya, persoalan ini akhirnya sampai ke Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD).

Akan halnya Menteri ESDM membawa persoalan ini ke MKD dapat dimengerti, karena tindakan Setnov (jika benar) adalah sebuah pelanggaran etika, sebagai anggota Dewan dia tidak patut melakukan hal itu, dan ini merupakan tindakan yang merusak nama baik lembaga tinggi negara. Disisi lain, mencatut nama presiden dan wakilnya adalah perbuatan melawan hukum, dan ini harus diselesaikan secara hukum agar persoalannya menjadi jelas, apakah tuduhan terhadap Setnov itu benar atau hanya fitnah belaka, dan atau hanya sebuah sandiwara politik belaka.

Pertanyaan-pertanyaan seperti ini menggantung diawang-awang, sebagai seorang ketua DPR yang kini namanya disebut melakukan perbuatan tercela tidak berusaha melakukan perlawanan secara hukum, dia hanya sekedar membantah tetapi tidak berani menuntut balik menteri ESDM, seharusnya dengan jantan dia bisa menantang Sudirman Said untuk membuktikan tuduhannya dengan catatan akan menuntut balik jika tidak terbukti.

Yang dilakukan Setnov hanya sebatas membela diri dan minta perlindungan kesana kemari, memberi alasan yang bersifat normatif dengan kata yang berbelit-belit dan sulit dimengerti, ujung-ujungnya dia mengaku tidak pernah melakukan seperti yang dituduhkan. Bersamaan dengan itu muncul pula berita yang membuka borok Setnov berupa  surat yang ditujukan ke Pertamina. Surat yang isinya meminta Pertamina membayar kepada salah satu rekanan itu tak ubahnya seperti tindakan Debt Colector yang ditugaskan menagih utang.

Demikian juga halnya dengan presiden dan wakil presiden, yang dalam transkrip percakapan tersebut namanya dicatut oleh Setnov. Kedua pemimpin negara itu tidak menunjukan reaksi yang memuaskan, padahal namanya dijual secara murah. Baik sebagai pribadi maupun sebagai kepala negara, seharusnya presiden dan wakil presiden bisa menyelesaikan persoalan ini dengan membawanya keranah hukum.

Tuduhan terhadap presiden dan wakilnya ini tidak bisa dianggap sebagai sesuatu sepele, bagaimanapun presiden itu adalah kepala negara, yang pada dirinya melekat symbol dari bangsa ini secara keseluruhan. Rusak nama presiden akan berakibat buruk pada negeri ini. Membiarkan  persoalan mengambang samalah artinya membiarkan orang lain merusak negeri ini. Justeru itulah perlu penyelesaian yang menyeluruh dan berkekuatan hukum agar nama presiden dan wakilnya menjadi bersih.

Tidak bisa dinafikan, kasus yang diungkap oleh Sudirman Said ini telah menjadi kegaduhan besar menjelang akhir tahun ini. Agar energi dan waktu kita tidak tersita oleh kegaduhan yang tak bermanfaat ini maka perlu diselesaikan secara tuntas.  

Tanpa penyelesaian yang jelas, membuat publik menduga-duga, siapa sebenarnya biang kerok kegaduhan ini, dan pertanyaan itu akan berlanjut terus sepanjang waktu sampai muncul pula isu baru yang akan menimbulkan kegaduhan berikutnya.

Mohon tunggu...

Lihat Konten Politik Selengkapnya
Lihat Politik Selengkapnya
Beri Komentar
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama untuk memberikan komentar!
LAPORKAN KONTEN
Alasan
Laporkan Konten
Laporkan Akun